Jakarta | Rencana pembagian ponsel gratis dengan rekening digital disampaikan oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo. Gagasan tersebut diarahkan untuk mendukung penyaluran bantuan sosial secara langsung kepada masyarakat, terutama penerima yang membutuhkan akses lebih sederhana terhadap bantuan pemerintah. Perangkat itu tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga dirancang menjadi sarana transaksi dan akses ke rekening digital masing-masing penerima.
Dalam penyampaiannya pada acara Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di Jakarta Selatan pada Selasa, 13 Oktober, Hashim menjelaskan bahwa rencana tersebut masih menunggu aturan pelaksanaan yang diperlukan. Regulasi itu dibutuhkan untuk mengatur mekanisme pengadaan, pembagian perangkat, pembukaan rekening, perlindungan data penerima, serta proses pengiriman dana bantuan melalui sistem digital. Dengan aturan yang jelas, program diharapkan dapat dijalankan secara tertib dan menjangkau kelompok sasaran secara tepat.
Hashim menyebut ponsel tersebut akan dilengkapi rekening digital sehingga penerima tidak perlu bergantung sepenuhnya pada proses penyaluran tunai atau perantara. Rekening itu menjadi tempat masuknya dana bantuan, sementara ponsel berfungsi sebagai media untuk menerima pemberitahuan dan mengakses informasi transaksi. Skema tersebut juga berpotensi membantu pemerintah memperbaiki pencatatan penyaluran dan mengurangi risiko bantuan tidak sampai kepada penerima yang telah ditetapkan.
Inti pernyataan Hashim adalah bahwa dana bantuan akan tersedia dan dikirim langsung ke rekening masing-masing penerima melalui ponsel. Artinya, perangkat yang dibagikan dirancang untuk menghubungkan masyarakat dengan sistem bantuan sosial secara lebih langsung. Namun, pelaksanaan rencana itu belum dapat dilakukan sebelum dasar hukum dan ketentuan teknisnya ditetapkan. Pemerintah masih perlu memastikan kesiapan infrastruktur, keamanan rekening, literasi digital, serta mekanisme pengawasan agar manfaat program dapat diterima secara merata dan transparan.
Pemerintah belum mengumumkan persyaratan khusus bagi masyarakat yang nantinya berhak menerima ponsel gratis untuk mendukung penyaluran bantuan sosial. Sampai informasi resmi mengenai program tersebut disampaikan secara lebih lengkap, belum terdapat ketentuan yang menjelaskan identitas, kondisi ekonomi, status kepesertaan bantuan, atau dokumen yang harus dipenuhi oleh calon penerima. Karena itu, masyarakat belum dapat memastikan apakah akan ada proses pendaftaran, pemutakhiran data, verifikasi, atau mekanisme lain sebelum perangkat dibagikan.
Kriteria penerima dan cakupan program juga masih belum ditetapkan secara terbuka. Belum ada penjelasan apakah ponsel tersebut akan diberikan kepada seluruh warga negara, penerima bansos yang telah tercatat, atau kelompok masyarakat tertentu yang ditentukan berdasarkan kebutuhan. Informasi mengenai jumlah penerima, wilayah pelaksanaan, serta hubungan kepemilikan perangkat dan akses terhadap bantuan sosial pun belum dipaparkan. Ketiadaan rincian ini membuat ruang lingkup program belum dapat dipahami secara pasti.
Hashim juga belum menjelaskan mekanisme pembagian perangkat secara terperinci. Belum diketahui lembaga yang akan bertanggung jawab atas pendataan, penyaluran, dan pengawasan, termasuk cara memastikan ponsel diterima oleh pihak yang telah ditetapkan. Demikian pula, belum ada keterangan mengenai jadwal pelaksanaan, jumlah perangkat yang tersedia, maupun skema distribusi di tingkat daerah. Seluruh aspek tersebut masih memerlukan pembahasan dan penjelasan lebih lanjut dari pemerintah.
Dengan demikian, informasi mengenai pihak yang akan menerima ponsel masih menunggu keputusan serta aturan resmi. Masyarakat sebaiknya tidak menarik kesimpulan mengenai kelompok yang berhak sebelum pemerintah menetapkan persyaratan dan menyampaikan pedoman pelaksanaannya. Kejelasan mengenai sasaran, kriteria, dan proses penyaluran diperlukan agar program dapat berjalan transparan serta mencegah perbedaan pemahaman di lapangan.
Pemerintah menyiapkan rencana pembukaan rekening digital bagi masyarakat yang sampai sekarang belum memiliki rekening bank. Kebijakan ini diarahkan untuk memperluas akses ke layanan keuangan sekaligus memudahkan penyaluran bantuan sosial secara lebih terukur, cepat, dan transparan. Dengan rekening digital, penerima manfaat dapat menerima dana secara langsung tanpa harus bergantung sepenuhnya pada penyaluran tunai atau perantara di lapangan.
Dalam pelaksanaannya, Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI) ditunjuk untuk memfasilitasi pembukaan rekening tersebut. Kedua bank akan berperan dalam menyediakan layanan, melakukan proses administrasi nasabah, serta membantu masyarakat memahami penggunaan rekening digital. Mekanisme teknis, termasuk cara pendaftaran dan verifikasi data, masih menunggu aturan yang menjadi dasar pelaksanaan program.
Rencana tersebut menjadi penting karena sekitar 30 persen penduduk Indonesia disebut belum memiliki rekening bank. Kelompok ini masih berada di luar sektor perbankan atau belum terjangkau layanan keuangan formal. Kondisi itu dapat menyulitkan masyarakat ketika pemerintah menyalurkan bantuan, terutama jika program bantuan mensyaratkan penerima mempunyai rekening untuk menerima dana. Perluasan kepemilikan rekening diharapkan dapat mengurangi kesenjangan akses sekaligus mendorong inklusi keuangan.
Salah satu perubahan yang direncanakan adalah penghapusan biaya pembukaan rekening. Sebelumnya, calon nasabah dapat dikenai biaya hingga Rp50 ribu ketika membuat rekening. Nantinya, pembukaan rekening digital bagi masyarakat yang menjadi sasaran program diharapkan tidak lagi dibebani biaya tersebut. Penghapusan biaya ini ditujukan agar keterbatasan ekonomi tidak menjadi hambatan awal untuk masuk ke layanan perbankan. Meski demikian, penerapan kebijakan tetap memerlukan aturan yang jelas mengenai kriteria penerima, perlindungan data pribadi, verifikasi identitas, serta pengelolaan rekening setelah bantuan disalurkan.
Pemerintah merencanakan perubahan mekanisme penyaluran bantuan sosial agar tidak lagi sepenuhnya dilakukan dalam bentuk uang tunai. Dalam skema yang sedang disiapkan, penerima akan memperoleh rekening digital yang dapat diakses melalui ponsel. Rekening tersebut nantinya menjadi sarana untuk menerima dan menggunakan dana bantuan secara lebih terarah. Perubahan ini diharapkan dapat memperkuat ketepatan sasaran, mempercepat proses penyaluran, serta memudahkan pencatatan transaksi penerima.
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo menyampaikan bahwa dana bantuan akan dikirim langsung kepada masyarakat melalui ponsel mereka. Pernyataan tersebut menggambarkan rencana pemanfaatan teknologi digital sebagai penghubung pemerintah dan penerima manfaat. Dengan sistem itu, masyarakat tidak perlu selalu mengambil bantuan secara langsung atau menerima uang tunai dari petugas. Namun, penerapan rekening digital tetap membutuhkan kesiapan infrastruktur, pendataan yang akurat, serta pemahaman masyarakat mengenai cara mengakses dan menggunakan layanan tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa aspek teknis program masih dalam pembahasan. Pemerintah menargetkan mekanisme tersebut mulai berjalan pada awal 2027, tetapi jadwal itu masih bergantung pada penyelesaian aturan dan kesiapan pelaksanaan di lapangan. Salah satu rencana yang dibahas adalah menghubungkan rekening penerima dengan Nomor Induk Kependudukan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), serta data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Keterhubungan ini diharapkan membantu proses verifikasi identitas dan mengurangi risiko bantuan diterima oleh pihak yang tidak berhak.
Meski gagasan penyaluran melalui ponsel telah disampaikan, pemerintah belum mengumumkan secara rinci persyaratan penerima, jenis perangkat yang akan digunakan, maupun mekanisme pembagian ponsel kepada masyarakat. Belum dijelaskan pula apakah seluruh penerima akan memperoleh perangkat baru atau menggunakan ponsel yang sudah dimiliki. Karena itu, informasi mengenai prosedur pendaftaran, aktivasi rekening, keamanan data, dan pola pendampingan masih menunggu aturan resmi.
Baca juga: Rencana Ponsel Berrekening Digital untuk Memperluas Penyaluran Bansos | Rencana Ponsel Gratis dengan Rekening Digital bagi Warga Indonesia | Rencana Ponsel dan Rekening Digital Gratis bagi Warga Berusia 17 Tahun
