Jakarta | Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Tamsil Linrung menyatakan bahwa lembaganya menampung seluruh masukan yang disampaikan Denny Indrayana dan sejumlah pihak terkait usulan agar DPD memprakarsai proses pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Pernyataan tersebut disampaikan setelah audiensi yang berlangsung di Jakarta pada Selasa, 13 Oktober 2026.
Dalam audiensi itu, Denny Indrayana bersama sejumlah pihak menyampaikan aspirasi mengenai kemungkinan langkah kelembagaan DPD terhadap usulan pemakzulan Gibran. Tamsil menegaskan bahwa berbagai masukan yang diterima akan dicatat dan ditampung sebagai bagian dari proses pembahasan di lingkungan lembaga tersebut. Ia tidak menyampaikan penilaian di luar aspirasi yang disampaikan dalam pertemuan itu.
Usulan tersebut muncul setelah Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah setara sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat. Putusan dan keterangan Mahkamah Konstitusi itu kemudian menjadi dasar yang disebut dalam penyampaian aspirasi kepada DPD. Dalam konteks tersebut, para pihak meminta agar lembaga negara itu mempertimbangkan usulan untuk memprakarsai proses pemakzulan Wakil Presiden.
Tamsil menyatakan bahwa DPD akan mempelajari masukan yang telah diterima sesuai mekanisme dan kewenangan yang berlaku. Penyampaian aspirasi dalam audiensi tersebut belum merupakan keputusan lembaga mengenai proses pemakzulan. DPD masih berada pada tahap menampung keterangan dan usulan dari pihak-pihak yang hadir, termasuk Denny Indrayana. Selanjutnya, materi audiensi menjadi bagian dari bahan kajian internal lembaga.
Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung menjelaskan bahwa berbagai masukan yang disampaikan kepada lembaga tersebut, termasuk aspirasi mengenai pemakzulan Gibran Rakabuming Raka, masih berada pada tahap penerimaan dan pencatatan. Aspirasi itu belum dapat dipahami sebagai keputusan atau sikap resmi DPD untuk memulai proses pemakzulan. Lembaga perlu memastikan setiap masukan ditangani secara hati-hati, sesuai ketentuan yang berlaku, serta melalui pembahasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Menurut Tamsil, usulan dan pandangan yang diterima perlu ditelaah lebih lanjut sebelum dilakukan penilaian terhadap substansinya. Kajian tersebut diperlukan untuk memahami dasar hukum, konteks politik dan ketatanegaraan, serta alasan yang melatarbelakangi munculnya aspirasi tersebut. Dengan demikian, pembahasan tidak semata-mata didasarkan pada tekanan opini, melainkan pada informasi, fakta, dan ketentuan konstitusional yang relevan.
Pendalaman terhadap aspirasi itu dapat dilakukan melalui forum diskusi yang melibatkan berbagai pihak. Salah satu bentuknya adalah focus group discussion dengan menghadirkan pakar hukum tata negara, akademisi, praktisi, dan pihak lain yang memiliki kompetensi. Keterlibatan para ahli diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih luas sekaligus membantu DPD memetakan kewenangan, prosedur, dan konsekuensi dari isu yang sedang dibicarakan.
Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa DPD masih menjalankan fungsi menerima serta menampung aspirasi masyarakat. Tahap berikutnya adalah memeriksa dan mengkaji masukan tersebut melalui mekanisme yang tepat, bukan langsung mengubahnya menjadi agenda pemakzulan. Setiap kemungkinan langkah harus menunggu hasil telaah dan pembahasan internal yang memadai. Karena itu, pernyataan mengenai kajian atas aspirasi pemakzulan Gibran tidak dapat disamakan dengan pengumuman dimulainya proses resmi. DPD belum mengambil keputusan untuk mengajukan, memproses, atau menetapkan pemakzulan, melainkan baru membuka ruang untuk memahami dan membahas masukan yang telah diterima.
Tamsil Linrung menyampaikan bahwa pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) telah berkoordinasi untuk mendokumentasikan berbagai aspirasi yang muncul dalam pertemuan bersama Denny dan sejumlah pihak lainnya. Dokumentasi tersebut dipandang penting agar setiap masukan yang diterima dapat dicatat secara tertib, termasuk pandangan yang berkaitan dengan aspirasi pemakzulan Gibran.
Menurut Tamsil, koordinasi dilakukan untuk memastikan informasi dari berbagai pertemuan tidak berhenti sebagai pembicaraan informal. Setiap pandangan yang disampaikan akan dihimpun sebagai bahan yang dapat dipelajari lebih lanjut oleh pimpinan DPD. Ia juga menyebut telah berkoordinasi dengan pimpinan DPD lainnya, termasuk Ketua DPD, mengenai masukan yang diterima dari masyarakat maupun pihak-pihak yang hadir dalam pertemuan tersebut.
Koordinasi itu, lanjut Tamsil, mencerminkan perhatian lembaga terhadap perkembangan aspirasi yang disampaikan. Ia menegaskan bahwa DPD tidak akan diam terhadap perkembangan tersebut. Pernyataan itu menunjukkan adanya sikap untuk mengikuti dan mencermati dinamika yang berkembang, tanpa serta-merta menyimpulkan bahwa telah ada keputusan atau langkah baru yang bersifat hukum maupun politik.
Dengan demikian, posisi DPD pada tahap ini lebih berfokus pada pencatatan, komunikasi internal, dan pengumpulan informasi. Aspirasi yang telah disampaikan masih perlu dipahami secara utuh, termasuk konteks, dasar argumentasi, serta pihak-pihak yang menyuarakannya. Tamsil tidak menjelaskan adanya keputusan final terkait tindak lanjut tertentu, sehingga proses koordinasi tersebut belum dapat diartikan sebagai penetapan sikap resmi lembaga.
Langkah mendokumentasikan masukan juga dapat menjadi dasar bagi pimpinan DPD untuk menilai perkembangan isu secara hati-hati. Namun, bentuk kajian, mekanisme pembahasan, dan kemungkinan tindak lanjutnya tetap bergantung pada hasil koordinasi serta informasi yang tersedia. Sampai keterangan tersebut disampaikan, DPD menegaskan perannya dalam memantau dan mencatat aspirasi yang berkembang.
Usulan yang disampaikan Denny Indrayana menjadi latar belakang munculnya aspirasi agar DPD mengambil perhatian terhadap wacana pemakzulan Gibran. Denny meminta DPD tidak hanya menempatkan diri sebagai pihak yang menunggu perkembangan. Menurut dia, lembaga tersebut perlu mengambil inisiatif untuk mendorong proses pemakzulan, sehingga aspirasi yang telah disampaikan tidak berhenti tanpa kajian dan tindak lanjut.
Denny juga menekankan bahwa DPD seharusnya tidak sekadar menunggu apabila proses pemakzulan nantinya bergulir hingga ke MPR. Dalam pandangannya, DPD perlu bersikap lebih aktif sejak munculnya aspirasi tersebut. Dorongan itu menjadi bagian penting dari usulan Denny, yakni meminta DPD menggunakan perannya untuk merespons persoalan yang telah diajukan, bukan hanya menanti proses berjalan di lembaga lain.
Di sisi lain, DPD telah menerima aspirasi tersebut dan menyatakan akan mengkajinya. Penerimaan ini menunjukkan bahwa usulan Denny telah menjadi bahan yang akan diperhatikan oleh DPD. Kajian tersebut sekaligus menjadi bentuk respons awal atas permintaan agar DPD tidak hanya menunggu proses yang mungkin berlanjut hingga MPR. Dengan demikian, posisi DPD saat ini adalah menerima aspirasi pemakzulan Gibran untuk dipelajari, sementara dorongan Denny menekankan pentingnya inisiatif dan sikap aktif dari lembaga tersebut.
Hubungan kedua hal itu terlihat pada adanya permintaan agar DPD bergerak lebih awal dan kesediaan DPD untuk mengkaji aspirasi yang diterima. Denny mendorong tindakan yang tidak pasif, sedangkan DPD menyatakan bahwa aspirasi tersebut akan menjadi bahan kajian. Pernyataan itu belum mengubahnya menjadi keputusan, tetapi menunjukkan bahwa masukan tersebut telah masuk dalam perhatian DPD. Latar belakang usulan Denny, karena itu, berpusat pada harapannya agar DPD tidak sekadar menunggu kemungkinan proses pemakzulan Gibran bergulir hingga MPR.
Baca juga: Aksi KNPRI di Depan DPR Desak Pemakzulan Wakil Presiden Gibran | Kementerian PU Siapkan Dua Sabo Dam dan Tiga Sistem Peringatan Dini di Solok | PSSI Siapkan Sanksi Pengurangan Poin bagi Klub yang Gagal Mengendalikan Suporter
