Jakarta | Kepala BNPB Kristomei Sianturi menyatakan bahwa lembaganya menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus operasi tangkap tangan (OTT) KPK di lingkungan BNPB kepada aparat penegak hukum. Pernyataan itu disampaikan Kristomei di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (15/10/2026). Ia menegaskan BNPB tidak akan mengintervensi proses yang sedang berjalan dan menghormati kewenangan penegak hukum dalam menangani perkara tersebut.
Menurut Kristomei, penanganan kasus harus berlangsung sesuai peraturan perundang-undangan. Karena itu, proses hukum menjadi ranah aparat yang berwenang, sementara BNPB menyatakan tidak akan mencampuri langkah penyelidikan maupun proses lanjutan. Penegasan tersebut mencerminkan sikap resmi lembaga dalam merespons adanya OTT KPK di lingkungan BNPB, tanpa mendahului proses yang ditangani aparat.
Pernyataan penyerahan penanganan perkara itu juga menempatkan kepatuhan terhadap hukum sebagai pegangan lembaga. Kristomei menyampaikan bahwa BNPB membiarkan aparat bekerja sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. Ia tidak menyebutkan rincian perkara dalam keterangan tersebut. Dengan demikian, informasi mengenai pihak yang terkait, dugaan perbuatan, ataupun perkembangan penanganan tidak dapat disimpulkan dari pernyataan itu saja.
Sikap tidak mengintervensi berarti BNPB menyerahkan penentuan langkah dan hasil penanganan kepada aparat penegak hukum. Lembaga tersebut menyatakan akan menghormati proses sesuai ketentuan, sedangkan keterangan lebih lanjut mengenai perkara mengikuti informasi resmi dari pihak yang berwenang. Kristomei tidak memberikan spekulasi mengenai substansi kasus ataupun pihak yang terlibat. Fokus pernyataannya adalah bahwa penegakan hukum harus berjalan sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan, dan BNPB tidak akan menghalangi proses tersebut.
Kristomei menyatakan akan melakukan konsolidasi internal di BNPB menyusul operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa peristiwa itu menjadi perhatian bagi pimpinan lembaga dan mendorong perlunya pembenahan di lingkungan internal. Ia menyebut tujuan pembenahan tersebut adalah membersihkan jajaran BNPB dari praktik korupsi. Dengan demikian, konsolidasi yang disampaikan bukan sekadar respons terhadap sorotan setelah OTT, tetapi juga dikaitkan dengan upaya menjaga lembaga agar terbebas dari tindakan koruptif. Pernyataan itu menggambarkan sikap pimpinan terhadap persoalan integritas yang muncul dalam konteks tersebut.
Ketika ditanya mengenai keseriusan upaya pembenahan, Kristomei menegaskan komitmennya. Penegasan itu menunjukkan bahwa ia menyatakan kesediaan untuk menjalankan konsolidasi internal dan menjadikan pemberantasan praktik korupsi sebagai tujuan pembenahan. Sikap tersebut penting dicatat sebagai pernyataan komitmen, tanpa mengubahnya menjadi uraian tentang rencana teknis yang belum disampaikan. Kristomei tidak, dalam keterangan yang menjadi dasar bagian ini, memaparkan program tertentu, tahapan pelaksanaan, ataupun sasaran terukur. Karena itu, makna yang dapat diambil terbatas pada keseriusan yang ia nyatakan dan tujuan membersihkan jajaran BNPB dari korupsi.
Komitmen yang disampaikan Kristomei juga memperlihatkan bahwa konsolidasi dipandang sebagai urusan internal lembaga setelah OTT KPK. Fokus keterangannya adalah pembenahan jajaran, dengan arah yang jelas pada pembersihan dari praktik korupsi. Penegasan saat ditanya tentang keseriusan memperkuat pesan bahwa ia tidak menempatkan pembenahan itu sebagai hal yang diabaikan. Namun, pernyataan tersebut belum merinci bagaimana prosesnya akan berlangsung maupun bentuk perubahan yang akan dilakukan. Oleh sebab itu, pemberitaan mengenai sikap Kristomei perlu membedakan komitmen yang telah ia nyatakan dan langkah konkret yang belum disebutkan. Inti keterangannya ialah komitmen untuk berkonsolidasi dan membenahi internal BNPB demi membersihkan jajaran dari praktik korupsi.
Pertanyaan mengenai kemungkinan pergantian Sekretaris Utama BNPB, Rustian, muncul setelah operasi tangkap tangan KPK menjadi perhatian publik. Menanggapi hal tersebut, Kepala BNPB Kristomei belum memastikan apakah akan ada pergantian pada jabatan tersebut. Pernyataan itu menegaskan bahwa belum terdapat kepastian mengenai perubahan posisi Sestama, sehingga perkembangan situasi perlu dicermati lebih lanjut. Informasi yang tersedia saat ini juga belum menjadi dasar untuk menyatakan bahwa Rustian telah diganti atau untuk menetapkan status hukumnya. Keputusan terkait jabatan tersebut masih menunggu pertimbangan lebih lanjut dari pimpinan BNPB.
Kristomei menyampaikan bahwa langkah organisasi akan mempertimbangkan perkembangan proses hukum yang berlangsung. Dengan demikian, keputusan tidak semata-mata didasarkan pada munculnya pertanyaan publik, tetapi akan melihat bagaimana proses tersebut berkembang dan apa yang menjadi kebutuhan kelembagaan. Pertimbangan itu penting agar tindakan yang diambil sesuai dengan keadaan dan ketentuan yang berlaku. Sampai ada keputusan resmi, kemungkinan pergantian tetap belum dapat dipastikan. Keterangan tersebut juga tidak dapat ditafsirkan sebagai penetapan bersalah ataupun kesimpulan tentang perkara yang sedang ditangani aparat penegak hukum.
Kristomei membuka kemungkinan pergantian apabila proses hukum memang mengharuskannya. Artinya, perubahan jabatan dapat menjadi salah satu opsi, tetapi penerapannya bergantung pada perkembangan perkara dan pertimbangan organisasi. BNPB perlu memastikan bahwa setiap langkah dilakukan secara cermat serta tidak mendahului proses yang sedang berjalan. Untuk saat ini, publik sebaiknya membedakan kemungkinan adanya pergantian dan keputusan yang benar-benar telah ditetapkan. Belum ada kepastian bahwa Rustian akan diganti, dan status hukumnya tidak dapat disimpulkan hanya dari pembahasan mengenai jabatan. Informasi resmi berikutnya akan menjadi rujukan untuk mengetahui apakah perkembangan hukum berdampak pada susunan kepemimpinan BNPB.Mengenai kemungkinan pendampingan hukum bagi pejabat yang terseret dalam perkara, Kristomei menyampaikan bahwa BNPB akan mengikuti proses hukum yang berjalan. Pernyataan tersebut menempatkan langkah lembaga pada pemantauan terhadap proses yang berlaku, tanpa menetapkan lebih dahulu bentuk bantuan atau tindakan tertentu. Dengan demikian, belum ada keterangan mengenai mekanisme pendampingan yang akan diberikan, pihak yang akan menanganinya, maupun waktu pelaksanaannya. Informasi yang tersedia hanya menyebut bahwa BNPB akan melihat perkembangan dan mempertimbangkan langkah yang sebaiknya dilakukan selanjutnya.
Keterangan itu juga tidak memastikan bahwa pendampingan hukum akan diberikan secara otomatis kepada setiap pejabat yang terseret dalam perkara. Tidak dijelaskan pula apakah bantuan akan berupa penyediaan kuasa hukum, fasilitasi konsultasi, atau bentuk dukungan lainnya. Karena itu, pilihan tersebut belum dapat dipastikan berdasarkan pernyataan yang disampaikan. Sikap yang dapat dicatat saat ini adalah bahwa BNPB menunggu proses hukum dan akan menilai kebutuhan serta langkah lanjutan sesuai perkembangan, tanpa mengumumkan keputusan khusus mengenai pendampingan.
Dalam perkara yang masih berproses, pemisahan informasi yang telah disampaikan dan hal yang belum diputuskan penting untuk menjaga ketepatan pemberitaan. Pernyataan Kristomei tidak merinci status hukum setiap pejabat yang dimaksud ataupun menjelaskan tindakan internal lain. Oleh sebab itu, keterangan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai penetapan bersalah, pembebasan dari tanggung jawab, atau kepastian bahwa bentuk bantuan tertentu sudah disiapkan. Fokus pernyataannya terbatas pada komitmen BNPB untuk mengikuti proses yang berjalan dan melihat tindakan yang patut ditempuh kemudian.
Kristomei menyatakan BNPB akan mengikuti proses hukum dan melihat langkah yang sebaiknya dilakukan selanjutnya terkait pendampingan hukum bagi pejabat yang terseret perkara. Hingga ada penjelasan lebih lanjut, belum terdapat dasar untuk menyimpulkan jenis pendampingan, keputusan kelembagaan, ataupun hasil proses hukum. Dengan demikian, perkembangan perkara dan keterangan resmi berikutnya akan menjadi acuan untuk memahami apakah BNPB mengambil langkah lanjutan, tanpa mendahului proses yang sedang berjalan.
Baca juga: Kristomei Sianturi Janji Evaluasi Internal BNPB Usai OTT KPK | Kepala BNPB Akan Cocokkan Data Satelit untuk Memastikan Luas Karhutla | Kemnaker Siapkan Pendampingan MagangHub untuk Perusahaan Jabodetabek
