Jakarta | Pimpinan Pusat Pagar Nusa dan Dewan Pengacara Nasional (DPN) Indonesia menjalin kerja sama strategis untuk memperluas akses pendidikan profesi hukum bagi kader Pagar Nusa. Kolaborasi ini diarahkan agar semakin banyak kader memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan yang menjadi salah satu tahapan penting dalam menyiapkan calon advokat. Melalui program tersebut, pendidikan hukum diharapkan dapat dijangkau oleh peserta yang memiliki minat dan kesiapan untuk menekuni profesi advokat.
Sasaran utama kerja sama ini adalah penyediaan 2.000 beasiswa Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) bagi kader Pagar Nusa. Jumlah tersebut menunjukkan skala program yang dirancang untuk membuka peluang pendidikan profesi secara lebih luas. Beasiswa ini menjadi dukungan konkret bagi kader yang ingin memperdalam pengetahuan serta kompetensi hukum, sekaligus mempersiapkan diri untuk memasuki jalur profesi advokat. Program tersebut juga memberi ruang bagi kader untuk mengembangkan kapasitas di bidang hukum secara terarah.
Kesepakatan kerja sama dituangkan dalam nota kesepahaman yang ditandatangani di Gedung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Jakarta, pada Jumat (16/10). Penandatanganan itu disaksikan Katib Syuriah PBNU KH Ahmad Sudrajat. Kehadiran saksi dari lingkungan PBNU menandai berlangsungnya kerja sama tersebut di tingkat organisasi, sementara penandatanganan nota kesepahaman menjadi dasar bagi kedua pihak untuk mengembangkan program beasiswa yang telah disepakati.
Kerja sama Pagar Nusa dan DPN Indonesia menghubungkan jaringan kader organisasi dengan dukungan pendidikan profesi yang disediakan melalui PKPA. Bagi penerima, kesempatan mengikuti pendidikan ini dapat menjadi langkah untuk membangun pemahaman terhadap praktik dan tanggung jawab profesi advokat. Bagi organisasi, program beasiswa membuka peluang memperkuat kapasitas kader agar dapat berkontribusi dalam bidang hukum. Dengan sasaran 2.000 beasiswa, inisiatif ini menempatkan perluasan akses pendidikan sebagai perhatian utama sekaligus menyediakan jalur pengembangan profesi bagi kader Pagar Nusa.
Ketua Umum PP Pagar Nusa, Muchamad Nabil Haroen, menjelaskan bahwa kehormatan seorang pendekar tidak hanya terlihat dari kemampuan bela diri, tetapi juga dari kesediaannya melindungi sesama dan bertindak dengan tanggung jawab. Dalam kehidupan bernegara, sikap tersebut perlu disertai kecakapan memahami hukum. Pengetahuan hukum membantu kader mengetahui hak dan kewajiban, memahami aturan yang berlaku, serta menentukan langkah yang tepat ketika menghadapi persoalan. Dengan bekal itu, nilai kependekaran dapat diterapkan secara nyata, bukan hanya sebagai prinsip moral, melainkan juga sebagai kemampuan untuk mendampingi masyarakat secara terukur dan bertanggung jawab.
Nabil menyebut kerja sama Pagar Nusa dengan DPN Indonesia untuk menyediakan beasiswa profesi advokat sebagai kado menjelang Hari Santri. Program ini membuka kesempatan bagi kader untuk memperoleh pendidikan dan kompetensi di bidang hukum, sekaligus memperluas ruang pengabdian mereka. Beasiswa tersebut diharapkan menjadi bekal agar kader dapat berperan dalam membantu warga memahami proses hukum dan memperjuangkan haknya. Keterampilan profesional menjadi penting karena niat menolong saja belum cukup; pendampingan juga memerlukan pengetahuan, kecermatan, dan pemahaman terhadap prosedur yang berlaku.
Harapan itu terutama ditujukan kepada warga yang memiliki keterbatasan pengetahuan atau biaya ketika berhadapan dengan persoalan hukum. Kader yang memiliki kompetensi advokat dapat membantu menjembatani kebutuhan mereka, memberikan pemahaman yang lebih jelas, serta mendukung upaya memperoleh perlindungan dan keadilan sesuai ketentuan. Dalam kerangka tersebut, menjaga martabat manusia berarti turut memastikan bahwa seseorang tidak kehilangan kesempatan memperjuangkan hak hanya karena akses terhadap informasi dan bantuan hukum terbatas. Program beasiswa ini diharapkan memperkuat kontribusi kader di tengah masyarakat, dengan menghubungkan nilai perlindungan sesama, penghormatan terhadap hukum, dan pengabdian kepada warga. Peran itu tetap perlu dijalankan secara profesional, berintegritas, dan berpihak pada proses yang adil bagi setiap orang.
Presiden DPN Indonesia, Dr Faizal Hafied, menyatakan komitmen untuk mendukung peningkatan kapasitas hukum kader Pagar Nusa. Dukungan ini berangkat dari penghargaan terhadap tradisi organisasi tersebut dalam menjaga kiai, agama, dan bangsa. Menurutnya, nilai pengabdian itu dapat diperkuat melalui pemahaman hukum serta kesempatan memperoleh pendidikan profesi yang terarah. Dengan bekal tersebut, kader diharapkan mampu berperan lebih luas di tengah masyarakat, termasuk dalam bidang bantuan dan pelayanan hukum.
Salah satu wujud komitmen itu adalah penyediaan 2.000 beasiswa Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) bagi kader Pagar Nusa. Program beasiswa ini ditujukan untuk membantu peserta mengikuti pendidikan profesi advokat, yang memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan hukum. PKPA menjadi tahap pendidikan penting bagi mereka yang ingin menapaki jalur profesi advokat, sekaligus memperluas kapasitas kader dalam memahami praktik dan etika profesi. Melalui akses beasiswa, hambatan biaya untuk mengikuti pendidikan tersebut diharapkan dapat berkurang.
Beasiswa PKPA perlu dibedakan dari dukungan lanjutan yang dapat diberikan setelah tahap pendidikan. Fasilitasi menuju Ujian Profesi Advokat (UPA) dan pengambilan Berita Acara Sumpah (BAS) bukan bagian yang otomatis diterima oleh seluruh penerima beasiswa. Dukungan pada tahap lanjutan itu secara khusus disediakan bagi peserta terpilih yang menunjukkan prestasi. Dengan demikian, terdapat proses seleksi dan pertimbangan capaian sebelum peserta memperoleh fasilitasi tersebut.
Pembedaan tahapan ini memberi gambaran yang lebih jelas mengenai cakupan program. Beasiswa menyediakan kesempatan untuk menempuh PKPA, sedangkan dukungan menuju UPA dan BAS merupakan fasilitasi tambahan bagi kader dengan kinerja menonjol. Skema tersebut menghubungkan pendidikan profesi dengan dorongan untuk mencapai hasil belajar yang baik, tanpa menyamakan akses awal terhadap beasiswa dengan jaminan langsung untuk melewati seluruh proses menuju pengangkatan sebagai advokat.
Komitmen DPN Indonesia ini membuka ruang bagi kader Pagar Nusa untuk memperkuat kompetensi hukum melalui jalur pendidikan profesi. Pada saat yang sama, dukungan selektif pada tahapan berikutnya menegaskan pentingnya prestasi dalam memperoleh bantuan tambahan. Bagi peserta, memahami perbedaan beasiswa PKPA dan fasilitasi lanjutan dapat membantu menetapkan ekspektasi serta merencanakan langkah secara realistis. Program ini pun mengaitkan pengembangan kapasitas hukum kader dengan nilai pengabdian yang telah menjadi bagian dari tradisi Pagar Nusa.
Sambutan positif Katib Syuriah PBNU, KH Ahmad Sudrajat, menegaskan pentingnya kerja sama Pagar Nusa dan Dewan Pengacara Nasional Indonesia (DPN Indonesia) dalam memperkuat kapasitas hukum kader Nahdlatul Ulama. Menurutnya, bekal profesi advokat dapat membuka ruang pengabdian yang lebih luas, terutama bagi kader yang ingin mendampingi warga ketika berhadapan dengan persoalan hukum. Penguatan tersebut dinilai relevan karena kebutuhan masyarakat atas informasi, pendampingan, dan akses terhadap keadilan terus memerlukan perhatian bersama.
Melalui program 2.000 beasiswa profesi advokat, kerja sama ini diarahkan agar kader memiliki pengetahuan serta kompetensi yang dibutuhkan untuk menjalankan peran pendampingan secara profesional. Upaya itu juga berkaitan dengan penguatan Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum (LABH) Pagar Nusa, sebagai ruang untuk menyalurkan kemampuan kader dalam membantu masyarakat yang membutuhkan. Dengan kapasitas yang semakin baik, kader diharapkan dapat berkontribusi dalam memberi pemahaman mengenai proses hukum dan mendampingi warga sesuai kebutuhan serta ketentuan yang berlaku.
Harapan tersebut menempatkan pendidikan profesi bukan semata sebagai pencapaian individual, melainkan sebagai bagian dari ikhtiar memperluas manfaat organisasi bagi masyarakat. Kader yang memiliki kompetensi hukum dapat menjadi penghubung bagi warga yang belum mengetahui langkah yang dapat ditempuh saat menghadapi masalah. Pendampingan melalui LABH diharapkan membantu upaya tersebut berjalan lebih terarah, sekaligus memperkuat komitmen terhadap keadilan dan pelayanan publik. Keberhasilan tujuan ini tentu memerlukan proses belajar, tanggung jawab profesional, dan kepedulian terhadap kondisi warga yang didampingi.
Nuansa khas Pagar Nusa juga tampak dalam acara penandatanganan kerja sama.
Baca juga: Pagar Nusa dan DPN Indonesia Buka Akses Pendidikan Advokat bagi 2.000 Kader | Pengakuan Katie Zacharia soal Ujian Advokat Jadi Sorotan di AS
