Jakarta | Pengamat politik Bawono Kumoro menilai konsolidasi politik yang dijalankan Presiden Prabowo Subianto selama dua tahun pemerintahannya berperan penting dalam menjaga stabilitas politik nasional. Dalam pandangannya, penguatan dukungan lintas partai dan komunikasi antarlembaga membantu menciptakan ruang yang lebih kondusif bagi pemerintah untuk menjalankan agenda strategis. Konsolidasi tersebut bukan semata-mata menunjukkan besarnya dukungan, tetapi juga mencerminkan upaya membangun kesepahaman di unsur pemerintahan dan kekuatan politik yang berada di parlemen. Dengan keadaan politik yang relatif terjaga, pemerintah dapat memiliki dukungan yang dibutuhkan untuk melanjutkan program-programnya, sementara dinamika politik tidak berkembang menjadi hambatan utama bagi pelaksanaan kebijakan. Penilaian itu menempatkan konsolidasi sebagai salah satu faktor yang mendukung kesinambungan pemerintahan.
Salah satu tanda konsolidasi tersebut, menurut Bawono, terlihat dari dukungan hampir seluruh kekuatan partai politik di DPR RI kepada pemerintah. Komposisi dukungan yang luas ini menjadi modal politik bagi pemerintah dalam membahas dan mengupayakan agenda strategis melalui proses parlemen. Hubungan pemerintah dan DPR RI yang relatif kooperatif juga menunjukkan bahwa komunikasi serta kerja sama antarlembaga berjalan cukup baik. Kondisi itu dapat membantu pembahasan kebijakan berlangsung tanpa ketegangan politik yang berlebihan, sekaligus memberi ruang bagi pemerintah untuk menggalang dukungan terhadap prioritasnya. Meski demikian, dukungan parlemen tidak menghapus peran pengawasan maupun perbedaan pandangan. Dalam sistem demokrasi, kerja sama dan kritik dapat berjalan berdampingan, sehingga konsolidasi perlu dipahami sebagai terbentuknya koordinasi politik, bukan keseragaman sikap dari setiap partai atau wakil rakyat.
Bawono menyampaikan pandangannya di Jakarta pada Minggu. Penilaian tersebut memberi gambaran mengenai hubungan dukungan parlemen dan kemampuan pemerintah menjaga stabilitas selama dua tahun pemerintahan Prabowo. Ketika hampir seluruh kekuatan politik di DPR memberikan dukungan dan hubungan antarlembaga berlangsung relatif kooperatif, pemerintah memperoleh landasan politik untuk mendorong agenda yang dinilai strategis. Pada saat yang sama, ruang bagi kritik tetap penting agar kebijakan dapat dibahas, diuji, dan diawasi secara terbuka. Dengan demikian, konsolidasi politik dapat menopang agenda pemerintah tanpa harus meniadakan fungsi parlemen sebagai tempat perbedaan pendapat dan pengawasan. Keseimbangan kerja sama, dukungan, dan kritik menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas sekaligus memastikan proses politik tetap berjalan secara demokratis.
Bawono menjelaskan bahwa karakter sistem presidensial multipartai di Indonesia, terutama sejak era pasca-Orde Baru, membuat dukungan parlemen menjadi kebutuhan praktis bagi presiden. Pemilihan presiden yang terpisah dari pemilihan anggota DPR RI tidak otomatis menghasilkan mayoritas legislatif yang sejalan dengan pemerintah. Komposisi kursi parlemen tersebar di banyak partai, sementara masing-masing memiliki kepentingan, basis pemilih, dan prioritas politik yang berbeda. Karena itu, presiden yang hanya bertumpu pada partainya sendiri berisiko menghadapi hambatan ketika berupaya menjalankan agenda pemerintahan secara optimal.
Dukungan partai-partai lain di DPR RI diperlukan dalam berbagai tahapan kerja pemerintah. Agenda legislasi, misalnya, membutuhkan pembahasan dan persetujuan bersama dengan parlemen. Begitu pula kebijakan penganggaran yang menentukan ketersediaan sumber daya untuk program pemerintah. Sejumlah kebijakan strategis juga dapat memerlukan komunikasi politik, dukungan fraksi, serta kesepakatan lintas partai agar prosesnya berjalan. Dalam situasi tersebut, membangun koalisi bukan semata-mata upaya memperoleh posisi politik, melainkan juga cara menggalang dukungan yang diperlukan untuk menerjemahkan rencana pemerintah menjadi keputusan dan pelaksanaan kebijakan.
Menurut penilaian Bawono, dukungan yang luas dapat membantu menekan potensi konflik antarelite. Ketika lebih banyak partai terlibat dalam proses politik pemerintahan, saluran komunikasi dan negosiasi antarpihak cenderung lebih terbuka. Ruang dialog tersebut dapat mengurangi risiko perbedaan kepentingan berkembang menjadi pertentangan yang menghambat kerja pemerintah. Pada saat yang sama, dukungan parlemen memberi presiden ruang lebih besar untuk menjalankan kebijakan secara konsisten, karena agenda pemerintah memiliki landasan politik yang relatif kuat. Meski demikian, dukungan tidak menghapus kebutuhan untuk menjaga hubungan dengan parlemen dan mempertanggungjawabkan pilihan kebijakan kepada publik.
Bawono juga menunjuk tujuh kali perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih sebagai bagian dari dinamika konsolidasi selama pemerintahan Prabowo. Perombakan kabinet dapat dibaca dalam konteks pengelolaan pemerintahan dan hubungan politik yang terus berkembang, bukan sebagai peristiwa yang berdiri sendiri. Dalam sistem multipartai, susunan kabinet dan dukungan di parlemen berkaitan dengan upaya menjaga kerja sama di berbagai kekuatan politik. Dengan demikian, konsolidasi dukungan menjadi salah satu faktor yang membentuk kemampuan pemerintah mendorong agenda, mengelola perbedaan, serta mempertahankan kesinambungan kebijakan selama masa pemerintahan.
Menurut Bawono, kuatnya dukungan parlemen terhadap pemerintah tidak seharusnya dipahami sebagai alasan untuk mengurangi pengawasan publik. Dukungan politik dapat membantu pemerintah menjalankan agenda, tetapi tetap perlu disertai mekanisme kontrol yang terbuka dan bermakna. Dalam demokrasi, keberpihakan mayoritas di lembaga perwakilan tidak menghapus hak masyarakat untuk menilai kebijakan, menyampaikan keberatan, atau meminta penjelasan. Karena itu, hubungan pemerintah dan parlemen perlu berjalan bersama ruang partisipasi yang memungkinkan suara di luar lembaga formal tetap terdengar. Masyarakat sipil, mahasiswa, dan pers memiliki peran penting dalam menjaga agar kekuasaan dijalankan secara bertanggung jawab.
Pengawasan tersebut bukan berarti penolakan terhadap pemerintah atau anggapan bahwa setiap kebijakan harus ditolak. Sebaliknya, fungsi pengawasan membantu memastikan bahwa keputusan publik dapat diuji melalui pertukaran pandangan yang bebas. Bawono menekankan bahwa demokrasi tidak berhenti pada penyelenggaraan pemilu. Pemilu memberi mandat kepada pemimpin dan wakil rakyat, namun mandat itu tidak meniadakan kewajiban untuk menjaga prinsip demokratis sepanjang masa pemerintahan. Di satu pemilu dan pemilu berikutnya, warga tetap perlu memiliki ruang untuk mengawasi penggunaan kekuasaan dan menyuarakan penilaian terhadap arah kebijakan. Tanpa keterbukaan tersebut, dukungan mayoritas berisiko diperlakukan seolah menjadi persetujuan tanpa batas, padahal akuntabilitas dan kebebasan menyampaikan pendapat merupakan bagian dari kehidupan demokratis.
Kemerdekaan pers dan kebebasan berpendapat, menurut pandangan ini, merupakan unsur penting agar pengawasan berlangsung efektif. Pers dapat menjalankan perannya secara independen, sementara masyarakat sipil dan mahasiswa harus dapat menyampaikan pandangan secara terbuka. Kritik tidak semata-mata disampaikan melalui saluran formal; demonstrasi juga menjadi cara warga mengutarakan aspirasi dan ketidaksetujuan. Ruang untuk menyampaikan kritik perlu dijaga, termasuk ketika kritik tersebut ditujukan kepada pemerintah yang memperoleh dukungan politik. Sikap terbuka terhadap suara kritis menunjukkan bahwa pemerintah memahami pengawasan sebagai unsur dalam demokrasi, bukan gangguan terhadap kewenangannya. Dengan demikian, dukungan parlemen dan kebebasan warga untuk mengawasi bukan dua hal yang saling meniadakan; keduanya perlu berjalan beriringan agar kehidupan demokratis tetap terpelihara.
Bawono menilai kontrol publik selama dua tahun pemerintahan Prabowo masih berlangsung dengan baik. Kritik, pemantauan, dan penyampaian aspirasi oleh masyarakat tetap menjadi bagian dari ruang politik yang tersedia. Ia tidak melihat adanya pengekangan berarti terhadap pengawasan publik ataupun tindakan represif pemerintah yang secara sistematis menutup ruang kritik. Penilaian ini menunjukkan bahwa dinamika politik yang melibatkan pemerintah dan masyarakat sipil tidak semata-mata ditentukan oleh kuatnya dukungan kepada penguasa, tetapi juga oleh sejauh mana warga dapat menyampaikan penilaian atas kebijakan dan kinerja pemerintah.
Menurut pandangan tersebut, konsolidasi politik di kalangan elite dapat berjalan bersamaan dengan keterbukaan terhadap pengawasan publik. Dukungan dari berbagai unsur politik mungkin memperkuat posisi pemerintah dan membantu menjaga stabilitas, tetapi hal itu tidak dengan sendirinya menghapus kebutuhan akan kritik. Publik tetap memiliki peran untuk menguji alasan di balik kebijakan, menyoroti dampak pelaksanaannya, serta meminta pertanggungjawaban pejabat.
Baca juga: Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Catatan Pangan dan Energi | Arah Kemandirian Energi pada Dua Tahun Awal Pemerintahan Prabowo-Gibran | Dua Tahun Pemerintahan Prabowo: Harga Pupuk Turun 20 Persen, Kesejahteraan Petani Meningkat
