Surabaya | Polda Jawa Timur memastikan dugaan penganiayaan terhadap seorang anak berkebutuhan khusus di Surabaya yang berujung pada kematian korban ditangani sesuai ketentuan hukum. Perkara ini masih berupa dugaan, sehingga fakta dan tanggung jawab pihak-pihak terkait harus ditetapkan melalui proses penyelidikan dan penyidikan, bukan berdasarkan kesimpulan yang belum teruji. Penegasan tersebut penting untuk menjaga ketepatan informasi sekaligus menghormati asas praduga tak bersalah. Aparat perlu mengumpulkan keterangan dan bukti secara cermat sebelum menentukan langkah hukum berikutnya.
Dalam menangani perkara yang melibatkan anak, kepolisian menyatakan berkomitmen menjalankan proses secara transparan, adil, dan profesional. Penanganan harus dilakukan berdasarkan bukti serta prosedur yang berlaku, dengan pemeriksaan yang teliti terhadap setiap informasi yang relevan. Keterbukaan mengenai perkembangan perkara dapat membantu masyarakat memahami tahapan hukum, sepanjang penyampaian informasi tetap menjaga kerahasiaan yang diwajibkan dan tidak mengganggu penyidikan. Sikap profesional juga mencakup kehati-hatian dalam berkomunikasi, agar identitas dan martabat korban serta keluarganya terlindungi.
Perhatian terhadap hak dan kepentingan korban beserta keluarganya harus menjadi bagian dari setiap tahap penanganan. Karena korban merupakan anak berkebutuhan khusus, pendekatan yang digunakan perlu mempertimbangkan kerentanan dan kebutuhan khususnya, termasuk saat menggali keterangan atau menelaah keadaan yang berkaitan dengan perkara. Keluarga juga perlu diperlakukan dengan empati, memperoleh informasi sesuai kewenangan, serta tidak dibebani oleh penyebaran kabar yang belum terverifikasi. Perlindungan privasi dan penghormatan terhadap duka keluarga merupakan pertimbangan penting, tanpa mengurangi kebutuhan untuk menuntaskan proses hukum.
Komitmen tersebut perlu diwujudkan melalui penyelidikan yang objektif, pencatatan tindakan yang akuntabel, dan tindak lanjut berdasarkan hasil pemeriksaan. Apabila ditemukan bukti yang cukup, proses dapat bergerak sesuai mekanisme hukum yang berlaku; jika fakta menunjukkan hal berbeda, kesimpulan juga harus mengikuti bukti. Dengan demikian, penanganan dugaan penganiayaan yang berujung kematian tidak hanya berfokus pada penentuan pertanggungjawaban, tetapi juga memastikan hak korban dan keluarganya dihormati. Masyarakat diharapkan memberi ruang bagi proses berjalan dan tidak menyebarkan identitas maupun spekulasi yang dapat menambah beban keluarga.Dirres PPA dan PPO Polda Jawa Timur, Kombes Pol Ganis Setyaningrum, menyampaikan bahwa terduga pelaku dalam perkara ini berusia di bawah 12 tahun. Keterangan mengenai usia tersebut menjadi unsur penting dalam menentukan tata cara penanganan, sebab hukum Indonesia menetapkan prosedur khusus bagi anak yang belum mencapai batas usia tertentu. Dengan demikian, penanganan perkara tidak dapat serta-merta disamakan dengan proses pidana yang berlaku bagi orang dewasa. Penyidik perlu memperhatikan ketentuan yang secara khusus mengatur anak, termasuk perlindungan terhadap kepentingan dan kondisi anak selama proses berlangsung.
Ketentuan yang menjadi rujukan adalah Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal tersebut mengatur penanganan anak yang belum berusia 12 tahun dan diduga melakukan tindak pidana. Dalam penerapannya, penyidik bersama pihak-pihak terkait, termasuk Pembimbing Kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional, mempertimbangkan langkah sesuai ketentuan undang-undang. Aturan ini menyediakan mekanisme khusus yang dapat mencakup pengembalian anak kepada orang tua atau wali, maupun keikutsertaan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan. Pilihan langkah harus ditentukan melalui proses yang diwajibkan hukum, bukan diasumsikan berdasarkan dugaan awal semata.
Mekanisme bagi anak di bawah 12 tahun berbeda dari proses pidana orang dewasa, dan juga tidak identik dengan penanganan anak yang telah memenuhi batas usia pertanggungjawaban pidana. Perbedaan usia tersebut membawa konsekuensi terhadap jalur pemeriksaan dan bentuk penanganan yang dapat dipertimbangkan. Karena itu, informasi tentang umur terduga pelaku perlu dipahami sebagai dasar prosedural, bukan sebagai penetapan hasil perkara. Hingga terdapat keterangan resmi mengenai keputusan yang diambil, tidak tepat menyimpulkan bahwa anak akan dikenai sanksi tertentu atau menjalani langkah tertentu. Penyidik tetap wajib mengikuti Pasal 21 serta memastikan proses berjalan sesuai perlindungan hukum bagi anak dan pihak lain yang terdampak.
Penanganan perkara yang melibatkan anak perlu mempertimbangkan keadaan, kebutuhan, dan kepentingan terbaik bagi anak. Karena itu, prosesnya tidak hanya berfokus pada pemeriksaan hukum, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial serta lingkungan anak. Dalam tahapan tersebut, pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) dan pekerja sosial profesional berperan memberikan pendampingan serta informasi yang relevan kepada pihak terkait. Keterlibatan mereka membantu memastikan bahwa keputusan tidak diambil semata-mata berdasarkan satu sisi perkara.
Pembimbing kemasyarakatan dapat menyusun penelitian kemasyarakatan atau litmas, sedangkan pekerja sosial profesional memberikan laporan sosial sesuai peran dan kewenangannya. Kedua dokumen itu memuat gambaran yang dapat membantu memahami latar belakang, situasi, dan kebutuhan anak. Informasi tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan langkah penanganan selanjutnya. Dengan demikian, proses pengambilan keputusan diharapkan memiliki dasar yang lebih menyeluruh, bukan hanya bertumpu pada keterangan dalam pemeriksaan.
Hasil litmas dan laporan sosial dari pihak terkait menjadi rujukan dalam menilai pilihan penanganan yang sesuai. Setiap rekomendasi tetap perlu dipertimbangkan bersama fakta perkara, ketentuan hukum, serta perlindungan hak anak dan korban. Pendekatan ini mendukung proses yang proporsional dan memperhatikan dampak keputusan bagi pihak-pihak yang terlibat. Pendampingan sosial juga dapat membantu anak memahami tahapan yang dijalani, sekaligus menyampaikan kebutuhan atau kondisi yang perlu diperhatikan selama proses berlangsung.
Di tingkat kepolisian, Satres PPA Polrestabes Surabaya mengambil tindakan hukum setelah menerima laporan. Penanganan tersebut berjalan dalam kerangka penyelidikan atau penyidikan sesuai tahap dan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Ditres PPA dan PPO Polda Jawa Timur memberikan asistensi agar pemeriksaan dapat berlangsung secara profesional, objektif, dan akuntabel. Asistensi ini mendukung koordinasi serta penerapan prosedur yang tepat, tanpa menggantikan kewenangan petugas yang menangani perkara. Dengan keterlibatan aparat, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial, proses diharapkan mempertimbangkan fakta sekaligus aspek sosial secara cermat. Informasi dan rekomendasi dari masing-masing pihak perlu ditelaah secara bertanggung jawab, dengan tetap menjaga kerahasiaan serta martabat anak dan korban.Polrestabes Surabaya menangani dugaan perundungan terhadap Z, anak berkebutuhan khusus berusia 10 tahun asal Rungkut yang meninggal pada Sabtu, 12 September 2026. Perkara ini mendapat perhatian karena melibatkan anak-anak dan berkaitan dengan hak korban serta penanganan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam perkembangannya, kepolisian telah menetapkan satu anak sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Anak tersebut saat ini menjalani pembinaan.
Sementara itu, peran anak-anak lainnya masih didalami. Dengan demikian, penanganan perkara masih berlangsung dan belum seluruh keterlibatan yang diduga terkait memperoleh kejelasan. Pembedaan anak yang telah ditetapkan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum dan anak-anak yang perannya masih diperiksa penting disampaikan secara cermat. Informasi mengenai proses tersebut perlu merujuk pada perkembangan yang disampaikan pihak berwenang, tanpa lebih dahulu menganggap dugaan sebagai fakta yang telah dipastikan.
Kasus ini juga menempatkan kepentingan keluarga korban sebagai perhatian dalam proses penanganan. Keluarga berhak memperoleh perhatian terhadap kehilangan yang dialami, sementara penyelesaian perkara perlu mempertimbangkan perlindungan anak-anak yang terlibat. Kedua aspek tersebut tidak semestinya dipahami sebagai hal yang saling meniadakan. Penanganan yang memperhatikan status anak yang berhadapan dengan hukum tetap perlu memberi ruang bagi pengakuan atas hak korban dan rasa keadilan bagi keluarganya.
Ganis menegaskan bahwa perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum tidak berarti mengabaikan hak dan rasa keadilan korban.
Baca juga: Tiga Tersangka Insiden Bus Persib U-18: Peran dan Kronologi Penanganan Kasus | Penanganan Korban Kecelakaan HiAce dan Truk di Tol Ngawi–Kertosono | Brimob NTB Perkuat Penanganan Karhutla di Lima Kabupaten Kalimantan
