Kota Malang | Andhyka Muttaqin, pengamat kebijakan dan politik dari Universitas Brawijaya, menilai pembagian tugas dalam Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) berpotensi memperkuat kualitas pertimbangan bagi Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pengaturan bidang kerja yang lebih jelas dapat membantu setiap anggota memusatkan perhatian pada isu sesuai ruang lingkup keahliannya. Dengan demikian, masukan yang disampaikan kepada presiden diharapkan tidak berhenti pada pandangan umum, tetapi memiliki dasar analisis yang lebih terarah dan relevan dengan kebutuhan pengambilan keputusan strategis.
Pembagian tersebut juga membuka ruang bagi analisis lintas sektor. Sejumlah persoalan pemerintahan saling berkaitan, sehingga penilaian yang hanya melihat satu bidang dapat melewatkan dampak pada sektor lain. Jika para anggota mengkaji isu dari perspektif berbeda dan menyatukan temuannya, presiden dapat memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai konsekuensi suatu kebijakan. Pendekatan ini penting, misalnya, ketika keputusan menyangkut aspek ekonomi, sosial, keamanan, dan tata kelola sekaligus. Pertukaran pandangan dapat membantu menunjukkan hubungan antardampak sebelum kebijakan ditetapkan.
Andhyka berpandangan, mekanisme kerja yang terarah juga dapat mendukung identifikasi risiko sejak awal. Nasihat yang baik bukan hanya menguraikan manfaat suatu pilihan, melainkan turut menilai hambatan pelaksanaan, kemungkinan dampak yang tidak diinginkan, serta kelompok atau sektor yang dapat terdampak. Dari pemetaan tersebut, Wantimpres dapat menyampaikan alternatif solusi, termasuk penyesuaian kebijakan atau langkah mitigasi yang patut dipertimbangkan. Pilihan yang disusun secara jelas memberi presiden bahan untuk membandingkan konsekuensi setiap opsi, bukan sekadar menerima satu rekomendasi tanpa konteks.
Meski demikian, manfaat pembagian bidang bergantung pada kualitas koordinasi dan keterhubungan masukan antaranggota. Spesialisasi dapat memperdalam kajian, tetapi persoalan lintas sektor memerlukan komunikasi agar rekomendasi tidak terpisah-pisah atau saling bertentangan. Karena itu, penyelarasan hasil analisis menjadi bagian penting agar nasihat yang diterima presiden konsisten, berbasis pertimbangan yang memadai, dan dapat digunakan dalam proses kebijakan. Andhyka menyampaikan pandangan tersebut di Malang, Jawa Timur, pada Senin. Penilaian itu menempatkan pembagian tugas sebagai peluang untuk membuat fungsi pertimbangan lebih fokus sekaligus responsif terhadap kompleksitas agenda pemerintahan.
Wantimpres menetapkan tiga bidang kerja yang menjadi ruang bagi para anggotanya untuk menyusun masukan kepada Presiden. Ketiga bidang tersebut mencakup politik, hukum, dan keamanan; kesejahteraan sosial; serta ekonomi dan keuangan. Pembagian ini memberi kerangka bagi pembahasan berbagai persoalan nasional, sekaligus membantu mengarahkan nasihat agar sesuai dengan kebutuhan masing-masing sektor. Meski memiliki fokus berbeda, bidang-bidang tersebut tetap berkaitan karena kebijakan pada satu ranah dapat memengaruhi kondisi di ranah lainnya.
Pada bidang politik, hukum, dan keamanan, Andhyka menilai sejumlah isu perlu dikaji secara menyeluruh. Penegakan hukum menjadi salah satu perhatian utama, termasuk konsistensi penerapan aturan dan kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum. Pembahasan juga perlu mencakup profesionalisme aparat, baik dalam menjalankan tugas maupun dalam menjaga akuntabilitas. Menurutnya, perhatian terhadap aspek-aspek tersebut penting agar pelaksanaan kewenangan tetap berlandaskan aturan dan kepentingan publik.
Kualitas demokrasi turut menjadi bagian dari agenda bidang ini. Hal tersebut dapat berkaitan dengan terpeliharanya ruang partisipasi masyarakat, berjalannya lembaga demokrasi, serta penghormatan terhadap prinsip-prinsip konstitusional. Pada saat yang sama, stabilitas keamanan nasional perlu diperhatikan agar negara mampu mengantisipasi gangguan dan merespons tantangan secara tepat. Isu keamanan, karena itu, tidak semestinya dibahas terpisah dari kondisi politik dan penegakan hukum yang menopangnya.
Andhyka menekankan bahwa pembahasan mengenai stabilitas perlu berjalan seiring dengan upaya mewujudkan keadilan. Stabilitas yang kokoh bukan semata-mata keadaan tanpa gangguan, melainkan kondisi yang ditopang oleh kepercayaan, kepastian hukum, serta perlakuan yang adil. Dengan menghubungkan profesionalisme aparat, mutu demokrasi, penegakan hukum, dan keamanan nasional dalam satu pembahasan, Wantimpres dapat memberikan pertimbangan yang lebih utuh. Sementara itu, dua bidang lainnya memungkinkan perhatian tersalurkan pada kesejahteraan sosial serta dinamika ekonomi dan keuangan. Pembagian kerja tersebut membantu mengorganisasi prioritas, tanpa mengabaikan hubungan antarpersoalan dalam penyusunan nasihat bagi Presiden.
Dalam bidang kesejahteraan sosial, prioritas utama perlu diarahkan pada penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup warga secara nyata. Bantuan sosial harus diberikan kepada penerima yang benar-benar membutuhkan, dengan pendataan yang akurat dan mekanisme penyaluran yang mudah diawasi. Ketepatan sasaran penting agar dukungan pemerintah tidak berhenti sebagai alokasi anggaran, tetapi benar-benar membantu keluarga memenuhi kebutuhan dasar dan menghadapi risiko ekonomi.
Akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan juga perlu diperluas secara lebih merata, termasuk bagi masyarakat di wilayah yang selama ini sulit menjangkau fasilitas maupun tenaga layanan. Pada saat yang sama, penciptaan kesempatan kerja menjadi bagian penting dari upaya meningkatkan kesejahteraan. Menurut Andhyka, keberhasilan bidang ini tidak cukup dinilai dari besarnya anggaran atau banyaknya program yang dijalankan. Ukuran yang lebih berarti adalah dampaknya terhadap kehidupan masyarakat: apakah kemiskinan berkurang, layanan dasar semakin terjangkau, dan warga memiliki peluang yang lebih baik untuk hidup mandiri.
Dalam bidang ekonomi dan keuangan, agenda kebijakan perlu memperhatikan ketersediaan lapangan kerja, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta dorongan terhadap investasi yang produktif. Investasi diharapkan tidak hanya meningkatkan kegiatan ekonomi, tetapi juga membuka pekerjaan dan memperkuat kapasitas usaha di dalam negeri. Stabilitas harga pangan turut menjadi perhatian karena perubahan harga kebutuhan pokok dapat langsung memengaruhi daya beli, terutama bagi rumah tangga berpendapatan rendah.
Efektivitas belanja negara juga menentukan seberapa jauh kebijakan ekonomi menghasilkan manfaat bagi publik. Penggunaan anggaran perlu diarahkan pada kebutuhan yang berdampak, dilaksanakan secara tepat, dan dinilai berdasarkan hasilnya. Andhyka memandang pertumbuhan ekonomi perlu tercermin dalam peningkatan pendapatan masyarakat, bukan hanya dalam angka agregat. Pertumbuhan yang berkualitas semestinya memperluas kesempatan ekonomi sekaligus mengurangi ketimpangan. Dengan demikian, nasihat di bidang kesejahteraan sosial, ekonomi, dan keuangan dapat berfokus pada perubahan yang dirasakan warga, mulai dari akses layanan dasar hingga peluang memperoleh penghasilan yang lebih layak dan stabil.
Andhyka mendorong Wantimpres agar pembahasan atas berbagai isu tidak berhenti pada pemetaan masalah atau pertukaran pandangan. Isu yang telah diidentifikasi perlu diolah menjadi rekomendasi konkret yang dapat dipertimbangkan Presiden dalam menentukan kebijakan. Dengan demikian, nasihat yang disampaikan memiliki arah tindak lanjut yang jelas, sekaligus membantu kepala negara melihat pilihan kebijakan beserta konsekuensinya. Rekomendasi tersebut sebaiknya bertumpu pada data yang dapat diuji dan fakta lapangan, bukan semata-mata asumsi atau penilaian umum. Informasi dari masyarakat dan pemangku kepentingan terkait juga dapat memperkaya gambaran mengenai persoalan yang sedang dihadapi.
Dalam menyusun usulan, Wantimpres perlu memperhatikan batas kewenangan kementerian dan lembaga yang akan menjalankan kebijakan. Kejelasan mengenai pihak yang berwenang dapat mencegah rekomendasi tumpang tindih atau sulit diterapkan. Pertimbangan anggaran juga penting, sebab sebuah gagasan perlu dinilai berdasarkan kebutuhan pembiayaan, ketersediaan sumber daya, dan kemungkinan pelaksanaannya. Selain itu, risiko kebijakan perlu dikenali sejak awal, termasuk kendala administrasi maupun potensi dampak yang tidak diinginkan. Penilaian tidak cukup hanya melihat tujuan yang hendak dicapai, tetapi juga cara mencapainya, kesiapan pelaksana, serta konsekuensi bagi kelompok masyarakat yang berbeda. Dengan dasar pertimbangan tersebut, rekomendasi dapat disusun lebih realistis dan memberi ruang bagi pengambil keputusan untuk menimbang beberapa alternatif.
Dampak terhadap masyarakat menjadi ukuran penting dalam menilai mutu sebuah usulan.
Baca juga: Panglima TNI Hadiri Ratas Penanganan Karhutla Pimpinan Presiden Prabowo Subianto | Pertanian dan Hilirisasi Dinilai Bisa Dorong Ekonomi Indonesia Tumbuh Dua Digit | 40 Becak Listrik Bantuan Presiden Prabowo Mengaspal di Sukabumi, Tukang Becak Tak Perlu Gowes Berat
