Jakarta | Harga beras di pasaran masih menunjukkan kecenderungan naik, meskipun pemerintah melalui Perum Bulog memiliki persediaan yang disebut mencapai 5 juta ton. Jumlah tersebut diklaim sebagai stok tertinggi sepanjang sejarah. Wakil Menteri Pertanian Saleh Mustafa menyampaikan informasi mengenai besarnya persediaan itu sekaligus memberikan penjelasan terkait keadaan harga. Perbedaan stok yang melimpah dan harga yang belum mereda menjadi inti persoalan: ketersediaan beras dalam gudang pemerintah belum otomatis tercermin dalam harga yang dibayar masyarakat di pasar.
Gambaran umum tersebut tidak merinci angka harga beras, periode kenaikan, ataupun wilayah tertentu yang mengalami tekanan paling besar. Karena itu, informasi yang tersedia belum cukup untuk membandingkan harga antardaerah atau menilai seberapa luas kenaikan berlangsung. Pernyataan tentang stok juga merujuk pada persediaan Bulog secara keseluruhan, bukan keterangan mengenai jumlah beras yang telah disalurkan ke setiap pasar. Dengan batasan ini, situasi lebih tepat dipahami sebagai adanya jarak cadangan pemerintah yang besar dan kondisi harga eceran yang masih dirasakan meningkat.
Stok beras berfungsi sebagai penyangga pasokan, tetapi dampaknya pada harga bergantung pada bagaimana persediaan itu dikelola dan disalurkan. Besarnya cadangan dapat membantu pemerintah merespons kebutuhan, namun masyarakat baru merasakan manfaatnya ketika beras tersedia di titik penjualan dengan harga yang terjangkau. Penjelasan Saleh Mustafa menempatkan angka stok sebagai konteks penting dalam membaca perkembangan pasar, bukan sebagai bukti bahwa tekanan harga telah selesai. Dengan demikian, perhatian tidak hanya tertuju pada jumlah beras yang tersimpan, tetapi juga pada keterhubungan ketersediaan, distribusi, dan harga yang terbentuk di tingkat konsumen.
Saleh Mustafa menilai harga beras yang masih tinggi tidak semata-mata berkaitan dengan ketersediaan stok, tetapi juga dapat dipengaruhi keterlibatan oknum atau pihak yang diduga memainkan perdagangan di sektor perberasan nasional. Ia menyampaikan penilaian tersebut dalam Agrifood Forum 2026 di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Senin (19/10). Pernyataan itu menjadi sorotan di tengah perhatian publik terhadap harga beras dan upaya pemerintah menjaga pasokan serta keterjangkauan pangan.
Dalam keterangannya, Saleh merujuk pada persoalan mafia pangan yang menyangkut beras fortifikasi, yang sebelumnya disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Ia juga mengaitkan pembahasan itu dengan masalah beras premium pada 2025. Menurut Saleh, kedua persoalan tersebut menunjukkan adanya sejumlah tantangan dalam tata niaga beras yang perlu mendapat perhatian. Rujukan tersebut merupakan bagian dari pandangannya mengenai dinamika pasar, bukan penetapan bahwa pihak tertentu terbukti melakukan pelanggaran.
Saleh menyatakan persoalan yang dimaksud telah ditangani oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Namun, dugaan keterlibatan oknum dalam tingginya harga beras perlu tetap dipahami sebagai dugaan, dan tidak dapat diperlakukan sebagai kesimpulan hukum yang telah dibuktikan. Penanganan yang transparan, pemeriksaan atas informasi yang tersedia, serta penegakan aturan oleh lembaga berwenang diperlukan untuk memastikan fakta dan menentukan tanggung jawab, apabila ditemukan pelanggaran.
Isu ini juga menegaskan pentingnya pengawasan terhadap jalur distribusi dan pembentukan harga, selain upaya menjaga stok beras pemerintah. Ketersediaan beras tidak selalu dengan sendirinya membuat harga di tingkat konsumen turun apabila terdapat hambatan distribusi atau praktik perdagangan yang merugikan. Karena itu, pernyataan Saleh menambah konteks dalam pembahasan harga beras tetap tinggi, sementara langkah pemerintah dan hasil pemeriksaan resmi tetap menjadi dasar untuk menilai perkembangan kasus secara objektif.
Pemerintah menyiapkan intervensi langsung di daerah sebagai langkah untuk menahan kenaikan harga beras. Saleh menyampaikan bahwa Bulog telah diinstruksikan melakukan intervensi pasar, sementara Kementerian Pertanian memantau perkembangan harga di berbagai wilayah. Pemantauan tersebut diperlukan agar pemerintah dapat mengenali daerah yang mengalami tekanan harga dan menentukan tindakan berdasarkan kondisi setempat, bukan hanya melihat angka rata-rata secara nasional.
Apabila pemantauan menunjukkan harga beras di suatu kabupaten berada pada tingkat yang mahal, pemerintah akan segera menggelar operasi pasar di wilayah tersebut. Melalui kegiatan ini, pasokan beras dapat disalurkan kepada masyarakat dengan harga yang diharapkan lebih terjangkau, sehingga tekanan terhadap harga di pasar setempat berkurang. Penentuan lokasi berdasarkan hasil pemantauan juga memungkinkan intervensi diarahkan ke wilayah yang paling membutuhkan. Dengan demikian, operasi pasar menjadi bagian dari respons yang disesuaikan dengan situasi di lapangan.
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menjelaskan bahwa operasi pasar merupakan salah satu cara untuk menekan harga. Ia menekankan pentingnya bertindak cepat ketika muncul indikasi kenaikan harga di suatu wilayah. Menurut prinsip yang disampaikannya, pelaksanaan operasi perlu didahulukan, sedangkan laporan dapat disampaikan menyusul. Pendekatan ini dimaksudkan agar prosedur pelaporan tidak menghambat respons terhadap perubahan harga yang berpotensi membebani konsumen. Kecepatan tersebut tetap berjalan bersama pemantauan pemerintah, sehingga intervensi dapat dilakukan pada lokasi yang terindikasi mengalami kenaikan. Perpaduan pemantauan harga oleh Kementerian Pertanian, instruksi kepada Bulog, dan kesiapan operasi pasar menjadi upaya pemerintah untuk menjaga kestabilan harga beras di tingkat daerah. Efektivitas langkah ini bergantung pada ketepatan membaca perkembangan pasar dan kelancaran penyaluran pasokan kepada masyarakat.Rizal menjelaskan bahwa kenaikan harga beras berkaitan dengan kondisi alam, terutama kekeringan akibat fenomena El Niño. Kekeringan tersebut menurunkan produksi beras di Indonesia sehingga ketersediaan hasil panen tidak sebesar yang diharapkan. Menurutnya, keadaan ini bukan hanya terjadi di dalam negeri. India, China, Thailand, dan Vietnam juga menghadapi dampak serupa dari kondisi cuaca yang mengganggu produksi beras. Penjelasan itu menempatkan faktor alam sebagai salah satu alasan yang perlu diperhatikan dalam memahami tekanan pada harga.
Dalam situasi tersebut, Bulog memilih mendahulukan pelaksanaan operasi pasar tanpa menunggu seluruh urusan administrasi, dokumentasi, dan anggaran selesai. Rizal menilai langkah cepat diperlukan karena proses yang tertunda berisiko membuat harga beras terus naik. Apabila kenaikan berlanjut, harga akan semakin sulit diturunkan. Karena itu, pelaksanaan operasi pasar dipandang perlu berjalan terlebih dahulu, sementara berbagai kelengkapan administratif tetap menjadi bagian dari proses yang harus ditangani.
Rizal menekankan bahwa tindakan untuk merespons keadaan itu perlu dilakukan secara cepat, tepat, dan singkat. Kecepatan diperlukan agar operasi pasar tidak tertahan oleh penyelesaian semua dokumen dan urusan anggaran sebelum pelaksanaan dimulai. Ketepatan tetap penting supaya langkah yang diambil sesuai dengan kebutuhan, sementara proses yang singkat membantu mencegah penundaan berlarut. Dengan demikian, penjelasannya menghubungkan kekeringan El Niño dan penurunan produksi di sejumlah negara dengan kebutuhan Bulog untuk segera bertindak di pasar. Ia tidak menyatakan bahwa penyelesaian administrasi diabaikan, melainkan bahwa pelaksanaan operasi pasar didahulukan agar risiko kenaikan harga yang terus berlanjut dapat dihindari. Fokusnya adalah respons yang tidak terlambat, dijalankan dengan tepat, dan berlangsung singkat sebagaimana diperlukan dalam menghadapi kondisi harga saat itu.
Baca juga: Bareskrim Periksa Dugaan Beras Fortifikasi Tak Sesuai Standar, Empat Laporan Ditangani | Polisi Telusuri 11 Dugaan Pelanggaran di Sektor Pangan, dari Beras Fortifikasi hingga Pakan Ternak | Aktivitas Merapi Tetap Tinggi, Kubah Barat Daya Menyusut
