Jakarta | Kementerian Perindustrian mengingatkan bahwa pasokan bahan baku emas bagi industri perhiasan Indonesia berisiko menipis apabila bea keluar untuk logam mulia mentah dihapus. Kekhawatiran tersebut muncul karena bahan baku yang tersedia di dalam negeri dapat lebih banyak terserap oleh pasar luar negeri, sementara pengrajin dan pabrikan perhiasan nasional membutuhkan pasokan yang stabil untuk menjalankan kegiatan produksi. Tanpa pembatas ekspor, pemilik emas mentah berpotensi memilih menjual komoditasnya kepada pembeli asing, terutama jika transaksi tersebut menawarkan keuntungan yang lebih menarik.
Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menyampaikan bahwa bea keluar memiliki peran penting dalam menopang perkembangan industri perhiasan nasional. Kebijakan ini dapat membantu menjaga ketersediaan bahan baku bagi pelaku usaha domestik, mulai dari pengrajin hingga pabrikan dengan kapasitas produksi lebih besar. Pasokan yang terjaga diperlukan agar industri dapat memenuhi kebutuhan produksi secara berkelanjutan. Jika bahan baku sulit diperoleh, pelaku usaha berisiko menghadapi hambatan dalam menjaga kelancaran proses produksi dan memenuhi permintaan pasar.
Perhatian terhadap ketersediaan emas mentah juga berkaitan dengan upaya memperkuat rantai pasok industri di dalam negeri. Pengrajin dan produsen perhiasan memerlukan akses terhadap bahan baku agar kegiatan pengolahan dapat terus berlangsung dan nilai tambah tercipta di Indonesia. Apabila bahan mentah lebih banyak dikirim ke luar negeri, pelaku industri lokal dapat menghadapi persaingan lebih berat untuk mendapatkannya kembali sebagai bahan produksi. Karena itu, pengaturan ekspor dinilai perlu mempertimbangkan kebutuhan pengguna domestik, bukan hanya arus perdagangan komoditas.
Keterangan tersebut disampaikan di Jakarta pada Rabu, 28 Oktober 2026. Peringatan Kementerian Perindustrian menyoroti hubungan kebijakan bea keluar dan kepastian pasokan bagi sektor perhiasan. Bagi industri yang bergantung pada logam mulia sebagai bahan utama, ketersediaan bahan baku merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga operasi dan merencanakan produksi. Pemerintah menilai keberadaan bea keluar dapat mendukung perkembangan sektor tersebut dengan membantu memastikan bahan mentah tidak seluruhnya mengalir ke pasar ekspor. Dengan pasokan yang lebih terjaga, pengrajin dan pabrikan di dalam negeri diharapkan tetap memiliki akses terhadap emas yang diperlukan untuk mengembangkan usaha serta memenuhi kebutuhan konsumen.
Asosiasi Produsen Perhiasan Indonesia (APPI) mengapresiasi efektivitas kebijakan bea keluar emas yang saat ini berlaku. Bagi pelaku industri, aturan tersebut berperan dalam mengarahkan pasokan bahan baku agar kebutuhan pengolahan di dalam negeri tetap diperhatikan. Kebijakan ini dinilai mendukung keberlanjutan produksi perhiasan, sekaligus memberi ruang bagi industri lokal untuk memperoleh bahan baku yang cukup dan menjalankan kegiatan usaha secara lebih terencana.
Namun, apresiasi tersebut diikuti kekhawatiran setelah muncul wacana penghapusan bea keluar. Pelaku usaha menilai perubahan kebijakan dapat memengaruhi ketersediaan emas bagi produsen perhiasan nasional, terutama apabila lebih banyak bahan baku mengalir ke pasar ekspor. Ketidakpastian mengenai aturan juga berpotensi menyulitkan perusahaan dalam menyusun rencana produksi dan pengadaan bahan baku. Karena itu, APPI berharap kebijakan yang dinilai efektif ini tidak dihapus tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap rantai pasok industri di dalam negeri.
Menanggapi situasi tersebut, Kementerian Perindustrian berencana memperkuat koordinasi dengan Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Koordinasi intensif itu diperlukan untuk membahas keberlanjutan aturan serta memastikan keputusan yang diambil mempertimbangkan kebutuhan sektor pengolahan. Kementerian Perindustrian mendorong agar komunikasi antarkementerian berlangsung secara terarah, sehingga evaluasi kebijakan dapat mencakup kondisi pasokan, kebutuhan produsen, dan dampaknya terhadap industri perhiasan secara menyeluruh.
Sarmuji menjelaskan bahwa bea keluar diperlukan untuk menjaga ketersediaan bahan baku perhiasan, terutama emas, bagi industri dalam negeri. Menurutnya, kepastian akses terhadap bahan baku merupakan salah satu faktor penting bagi kelangsungan produksi dan daya saing produsen lokal. Jika pasokan tidak memadai, pelaku usaha dapat menghadapi hambatan dalam memenuhi pesanan, mempertahankan kapasitas produksi, maupun merencanakan pengembangan bisnis. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai kemungkinan penghapusan perlu melibatkan pihak terkait dan mempertimbangkan keseimbangan kepentingan perdagangan dengan kebutuhan industri nasional. APPI berharap koordinasi pemerintah menghasilkan kepastian aturan yang mendukung pasokan emas untuk pengolahan domestik, sekaligus menjaga keberlanjutan usaha dan ekosistem perhiasan Indonesia.
Sebelum bea keluar diterapkan, menurut Sarmuji, emas mentah yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan di dalam negeri diekspor ke luar negeri. Pada saat yang sama, industri perhiasan lokal membutuhkan emas sebagai bahan utama untuk memproduksi barang jadi. Karena pasokan dari tambang tidak seluruhnya diolah dan diserap di dalam negeri, perajin kemudian harus mendatangkan kembali bahan baku yang dibutuhkan melalui impor. Situasi ini memperlihatkan hubungan yang kurang efisien produksi emas nasional dan kebutuhan industri pengolahan domestik: bahan mentah bergerak keluar, sementara bahan untuk kegiatan produksi kembali masuk.
Alur tersebut dapat menambah beban biaya bagi perajin. Mereka perlu membeli bahan baku impor dengan biaya yang lebih tinggi, sehingga harga bahan utama menjadi salah satu tantangan dalam menjalankan usaha. Sarmuji juga mengingatkan adanya potensi devisa terkikis dalam pola perdagangan seperti ini. Nilai tambah yang diperoleh Indonesia terutama berasal dari ongkos pengerjaan, bukan dari pengolahan bahan utama hingga menjadi produk bernilai lebih tinggi. Dengan demikian, kegiatan produksi di dalam negeri tetap berlangsung, tetapi manfaat dari tahapan pengolahan emas belum sepenuhnya melekat pada bahan yang berasal dari sumber daya nasional. Perbedaan mengekspor bahan mentah dan mengimpor kembali bahan baku menjadi pokok persoalan yang disoroti.
Kebijakan yang mendorong pengolahan emas di dalam negeri diarahkan untuk memperkuat keterhubungan pasokan tambang dan kebutuhan industri perhiasan. Ketika lebih banyak bahan dapat diproses di Indonesia, industri lokal berpeluang memperoleh akses bahan baku dari rantai pasok domestik, alih-alih bergantung pada pembelian kembali dari luar negeri. Pengolahan di dalam negeri juga membuka peluang agar tahapan produksi yang menghasilkan nilai tambah berlangsung lebih dekat dengan sumber bahan. Hal ini bukan berarti seluruh kebutuhan perajin otomatis terpenuhi atau biaya pasti turun, melainkan menunjukkan arah kebijakan yang hendak memperbesar manfaat ekonomi dari emas nasional. Dalam konteks tersebut, bea keluar dipandang sebagai instrumen untuk mendukung pasokan industri sekaligus mendorong agar nilai tambah tidak hanya bertumpu pada ongkos pengerjaan produk akhir.
Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kementerian Perindustrian, Reni Yanita, menilai pengolahan emas di dalam negeri memiliki arti penting bagi penciptaan nilai tambah. Semakin banyak emas yang diproses oleh industri nasional, semakin besar pula manfaat ekonomi yang dapat dinikmati di sepanjang rantai produksi. Nilai yang sebelumnya hanya melekat pada hasil tambang dapat berkembang melalui kegiatan pemurnian, pembuatan komponen, hingga produksi perhiasan yang siap dipasarkan. Dengan demikian, kebijakan pengolahan domestik tidak hanya berkaitan dengan industri emas, tetapi juga dapat memperkuat basis manufaktur nasional.
Dampak tersebut berpotensi menjangkau sektor lain yang menggunakan logam mulia sebagai bahan baku, termasuk berbagai kegiatan manufaktur yang memerlukan pasokan emas dengan mutu dan spesifikasi tertentu. Ketersediaan bahan yang diproses secara konsisten dapat membantu pelaku usaha merencanakan produksi, meningkatkan kapasitas, serta mengembangkan produk yang lebih beragam. Karena itu, penguatan rantai pengolahan emas di dalam negeri dipandang dapat menciptakan dampak berantai bagi kegiatan usaha dan mendorong tumbuhnya keterkaitan antarsektor. Manfaatnya dapat dirasakan oleh perusahaan besar maupun pelaku industri kecil dan menengah yang terlibat dalam proses produksi maupun distribusi.
Wakil Ketua Asosiasi Produsen Perhiasan Indonesia (APPI), Arief Budiman, turut mendukung upaya menghadirkan kepastian pasokan serta memperkuat peran bullion bank.
Baca juga: Produsen Perhiasan Dorong Pengolahan Emas dan Investasi Logam Mulia di Dalam Negeri | Kemitraan ITB–Danantara Arahkan Riset Kampus ke Teknologi Industri | Tragedi Kabut Donora: Saat Polusi Industri Merenggut 20 Nyawa
