Jakarta | Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, menyatakan bahwa lembaganya telah mengefisiensikan anggaran sebesar Rp44 triliun selama 100 hari kepemimpinannya. Klaim tersebut disampaikan dalam agenda refleksi 100 hari kepemimpinannya di Jakarta pada Kamis, 29 Oktober. Angka itu menjadi pokok pernyataan yang disampaikan BGN dalam kesempatan tersebut, dengan penekanan pada pengelolaan dana negara untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Sudaryono, efisiensi anggaran tersebut ditujukan agar dana publik yang dialokasikan bagi MBG digunakan secara tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, pernyataan mengenai penghematan itu berkaitan dengan upaya memastikan penggunaan anggaran sesuai tujuan program serta dapat dijelaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Sudaryono menyampaikan klaim tersebut sebagai bagian dari refleksi atas masa awal kepemimpinannya di BGN.
Pernyataan mengenai nilai Rp44 triliun itu merupakan klaim efisiensi yang disampaikan kepala lembaga dalam agenda tersebut. Informasi yang disampaikan tidak merinci pos anggaran yang menjadi sumber penghematan, metode penghitungan, ataupun tahapan yang menghasilkan angka tersebut. Karena itu, angka itu perlu dipahami dalam batas informasi yang tersedia dari pernyataan Sudaryono, tanpa mengasumsikan rincian teknis yang tidak disampaikan.
Fokus yang ditekankan dalam pernyataan tersebut adalah tata kelola anggaran MBG. BGN menyebut penggunaan dana negara perlu diarahkan secara tepat sasaran dan dipertanggungjawabkan. Kedua hal itu menjadi tujuan yang dinyatakan dalam kaitannya dengan efisiensi, bukan keterangan mengenai hasil atau dampak program. Agenda refleksi 100 hari di Jakarta menjadi forum bagi Sudaryono untuk menyampaikan klaim efisiensi dan arah pengelolaan anggaran tersebut. Pada tahap ini, keterangan yang tersedia mencakup nilai penghematan yang diklaim, rentang waktu kepemimpinan, tujuan penggunaan dana, serta waktu dan tempat penyampaian pernyataan. Rincian lebih lanjut tentang dasar perhitungan maupun pelaksanaan efisiensi tidak disebutkan dalam informasi tersebut.
Salah satu sumber efisiensi yang disampaikan Badan Gizi Nasional (BGN) berasal dari peninjauan kembali kebutuhan anggaran lembaga. Langkah ini membandingkan anggaran awal dengan kebutuhan yang dinilai diperlukan untuk menjalankan kegiatan BGN. Dari anggaran awal sebesar Rp268 triliun, BGN menilai kebutuhan anggarannya berada pada angka Rp229 triliun. Dengan demikian, penilaian atas kebutuhan tersebut menjadi dasar untuk melihat bagian alokasi yang tidak perlu dipertahankan dalam anggaran lembaga. Peninjauan ini merupakan bagian dari upaya penghematan yang disebut dalam 100 hari kepemimpinan Sudaryono, tanpa mengubah angka awal ataupun nilai kebutuhan yang telah disampaikan.
Berdasarkan perhitungan BGN, sekitar Rp38 triliun dari anggaran awal dapat dikembalikan ke kas negara. Nilai tersebut disampaikan sebagai hasil dari penyesuaian alokasi awal Rp268 triliun dan kebutuhan anggaran Rp229 triliun. Angka pengembalian yang disebutkan adalah sekitar Rp38 triliun, sehingga perlu dipertahankan sebagaimana disampaikan, bukan diganti dengan angka hitungan lain. Hubungan antarangka tersebut menunjukkan bahwa BGN menilai kebutuhan lembaga lebih rendah daripada alokasi yang semula tersedia. Karena itu, peninjauan kebutuhan menjadi salah satu dasar efisiensi yang dikaitkan dengan penghematan anggaran dalam periode kepemimpinan tersebut.
Penjelasan mengenai penyesuaian alokasi ini berfokus pada tiga angka utama: Rp268 triliun sebagai anggaran awal, Rp229 triliun sebagai kebutuhan anggaran menurut penilaian BGN, dan sekitar Rp38 triliun yang dapat dikembalikan ke kas negara berdasarkan perhitungan tersebut. Angka-angka itu menggambarkan proses evaluasi kebutuhan, bukan rincian mengenai pos tertentu atau tujuan penggunaan dana. Informasi yang tersedia juga tidak menetapkan tahapan lanjutan atas pengembalian tersebut. Dengan menjaga batas keterangan ini, peninjauan anggaran dapat dipahami sebagai salah satu sumber efisiensi yang dinyatakan BGN, sekaligus bagian dari klaim penghematan Rp44 triliun dalam 100 hari kepemimpinan Sudaryono.
Pembenahan insentif bagi yayasan dan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi salah satu langkah yang disebut Badan Gizi Nasional (BGN) dalam upaya menekan biaya program Makan Bergizi Gratis (MBG). SPPG merupakan unit pelaksana yang mengelola pelayanan, termasuk dapur dan penyaluran makanan kepada penerima manfaat. Dalam skema yang disesuaikan, pembayaran kepada yayasan ditata kembali agar lebih sejalan dengan kegiatan serta kebutuhan pelaksanaan program. BGN menyatakan bahwa penyesuaian insentif yayasan tersebut diperkirakan menghasilkan efisiensi anggaran sekitar Rp2,5 triliun. Nilai itu merupakan bagian dari penghematan yang diklaim dicapai dalam periode kepemimpinan Sudaryono, bukan perubahan pada sasaran utama MBG, yakni penyediaan makanan bergizi.
Selain penataan insentif yayasan, mekanisme pembayaran untuk dapur SPPG juga diubah. Sebelumnya, pengelola menerima pembayaran tetap sebesar Rp6 juta per hari. Dalam skema baru, insentif ditentukan secara proporsional, yaitu Rp2.000 untuk setiap porsi yang benar-benar dilayani. Dengan pendekatan berbasis jumlah porsi, pembayaran mengikuti volume layanan, sehingga besarannya tidak lagi sama setiap hari tanpa mempertimbangkan jumlah makanan yang disiapkan. Perubahan ini dimaksudkan untuk membuat perhitungan biaya operasional lebih terukur dan menghubungkan insentif dengan keluaran pelayanan. Bagi pelaksana, skema tersebut menuntut pencatatan jumlah porsi secara tertib sebagai dasar penghitungan pembayaran.
BGN juga membatasi dana operasional dapur maksimal Rp3.000 per porsi. Pembatasan ini diperkirakan memberi penghematan sekitar Rp3 triliun. Sudaryono menjelaskan bahwa skema pembayaran tetap sebelumnya berisiko membuat anggaran lebih banyak terserap untuk operasional dapur daripada untuk penyediaan makanan. Karena itu, pembayaran proporsional dan batas biaya per porsi dipandang sebagai cara menjaga agar dana program lebih terarah pada layanan makanan bagi penerima manfaat. Efisiensi yang diklaim dari penyesuaian insentif yayasan dan pembatasan operasional dapur merupakan komponen berbeda, masing-masing sekitar Rp2,5 triliun dan Rp3 triliun. Pelaksanaan perubahan tetap bergantung pada pengawasan dan pencatatan yang konsisten, sehingga penghematan tidak mengurangi mutu, kecukupan, maupun kelancaran distribusi makanan.
Upaya lain yang disebut dalam rangkaian efisiensi adalah penertiban saldo pada rekening virtual dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belum beroperasi. Saldo di rekening tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp500 miliar. Penertiban dilakukan terhadap dana yang masih tercatat pada fasilitas pembayaran dapur, meskipun dapur terkait belum mulai menjalankan kegiatan operasional. Langkah ini menjadi bagian dari penataan penggunaan anggaran agar dana program dapat dikelola secara lebih tertib dan sesuai kebutuhan pelaksanaan.
Keberadaan saldo pada rekening virtual yang belum digunakan menunjukkan pentingnya pemantauan berkala terhadap kesiapan dapur dan aliran dana program. Dengan menertibkan saldo tersebut, pengelola dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai dana yang tersedia, sekaligus mengurangi risiko anggaran mengendap tanpa mendukung layanan kepada penerima manfaat. Penataan ini juga dapat membantu memastikan bahwa pencairan dan penggunaan dana berjalan seiring dengan kesiapan fasilitas serta jadwal operasional di lapangan. Namun, nilai saldo yang ditertibkan tidak dengan sendirinya berarti seluruh dana telah menjadi penghematan yang terealisasi atau dapat dialihkan tanpa proses lanjutan.
Nilai sekitar Rp500 miliar itu perlu dipahami sebagai salah satu unsur dalam rangkaian langkah efisiensi yang disampaikan BGN, bukan sebagai angka tambahan di luar klaim penghematan keseluruhan sebesar Rp44 triliun. Dengan kata lain, penertiban saldo rekening virtual dapur yang belum beroperasi turut dicantumkan dalam upaya yang mendasari angka total tersebut. Pemisahan saldo yang ditertibkan, penghematan yang benar-benar dicapai, dan nilai keseluruhan yang diklaim penting agar pembaca tidak menjumlahkan komponen yang sudah tercakup ke dalam total. Rincian mengenai mekanisme penertiban maupun realisasi dampaknya tetap perlu dijelaskan secara terbuka untuk menunjukkan bagaimana langkah administratif ini berkontribusi terhadap efisiensi.
Baca juga: BGN Tutup Permanen Lebih dari 2.000 Dapur MBG dalam 100 Hari Kepemimpinan Sudaryono | OJK Sebut Denda Kasus Saham DSSA, BREN, dan CUAN Rp2,1 Triliun Telah Dibayar | Sudaryono Soroti Waktu dan Suhu untuk Cegah Keracunan Program MBG
