Jakarta | Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menanggapi keputusan penggugat yang mencabut gugatan terkait ijazahnya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Ia menyatakan menghormati langkah yang telah diambil pihak penggugat. Bagi Gibran, keputusan untuk melanjutkan atau menghentikan gugatan merupakan bagian dari proses hukum yang perlu dijalankan sesuai ketentuan. Ia tidak menyampaikan keberatan atas pencabutan tersebut dan memilih menyerahkan perkembangan perkara kepada lembaga peradilan. Tanggapan itu disampaikan kepada awak media setelah ia menunaikan salat Jumat di Masjid Jami Ar-Ridho, Jelambar, Jakarta Barat, pada Jumat, 30 Oktober 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Gibran menegaskan bahwa kelanjutan penanganan perkara berada dalam kewenangan majelis hakim. Sikap tersebut menempatkan proses hukum sebagai urusan yang sepatutnya ditentukan melalui mekanisme pengadilan, bukan melalui penilaian sepihak di luar persidangan. Karena penggugat telah memilih mencabut gugatan, tahapan berikutnya akan mengikuti tata cara yang berlaku di PTUN Jakarta. Majelis hakim nantinya menangani aspek prosedural yang diperlukan dan menetapkan tindak lanjut sesuai kewenangannya. Dengan demikian, pernyataan Gibran berfokus pada penghormatan terhadap keputusan penggugat serta penyerahan urusan perkara kepada hakim.
Perkara yang berkaitan dengan ijazah Gibran sebelumnya menjadi perhatian publik, sehingga keputusan pencabutan gugatan turut memunculkan pertanyaan mengenai langkah selanjutnya. Namun, Gibran tidak menguraikan secara terperinci alasan pencabutan ataupun kemungkinan perkembangan perkara. Ia menyampaikan bahwa dirinya menghormati keputusan penggugat dan menunggu proses berjalan sebagaimana mestinya. Pernyataan itu juga tidak mendahului keputusan pengadilan mengenai status atau konsekuensi hukum pencabutan gugatan. Untuk mengetahui tindak lanjut secara resmi, perhatian kini tertuju pada proses administrasi dan keputusan majelis hakim di PTUN Jakarta. Sikap tersebut menunjukkan bahwa Gibran menyerahkan penanganan perkara kepada jalur hukum dan tidak mengambil alih kewenangan pengadilan dalam menentukan langkah berikutnya.Gibran menyampaikan harapan agar seluruh proses peradilan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta berjalan lancar dari awal hingga akhir. Menurutnya, proses yang berlangsung dengan baik dapat memberikan kejelasan kepada warga mengenai perkara yang sedang diperiksa. Ia menyerahkan kelanjutan gugatan ijazah tersebut kepada hakim, yang menjalankan kewenangannya melalui tahapan peradilan. Dengan demikian, perhatian diarahkan pada proses yang berlangsung di pengadilan dan pada kejelasan yang diharapkan dapat diperoleh masyarakat setelah proses itu berjalan.
Dalam pandangannya, Indonesia merupakan negara hukum. Karena itu, penyelesaian perkara berada dalam kerangka hukum dan mengikuti proses peradilan yang berlaku. Gibran menyebut pengadilan sebagai lembaga terhormat yang memiliki kewenangan untuk mengungkap kebenaran melalui proses tersebut. Pernyataan itu menempatkan pengadilan sebagai institusi yang menjalankan perannya dalam memeriksa perkara. Kebenaran, sebagaimana ia sampaikan, diharapkan terungkap melalui jalannya persidangan, bukan melalui kesimpulan yang mendahului proses pemeriksaan.
Ia juga menegaskan bahwa setiap penduduk dan masyarakat memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Prinsip tersebut berlaku bagi semua orang dalam proses hukum, tanpa membedakan siapa yang berkepentingan dalam suatu perkara. Dalam konteks gugatan yang sedang berlanjut di PTUN Jakarta, Gibran menyampaikan bahwa proses peradilan diharapkan berjalan sebagaimana mestinya. Hakim menjadi pihak yang berwenang menangani perkara melalui mekanisme pengadilan, sementara masyarakat dapat menunggu kejelasan dari proses tersebut.
Harapan agar tahapan peradilan berlangsung lancar dari awal sampai akhir berjalan seiring dengan pandangannya mengenai kedudukan hukum dan fungsi pengadilan. Gibran tidak menyampaikan bahwa hasil perkara telah ditentukan; ia menyerahkan kelanjutannya kepada hakim. Melalui proses hukum yang dijalankan oleh lembaga pengadilan, ia berharap warga memperoleh kejelasan. Pernyataannya menekankan bahwa negara hukum memberi ruang bagi pengadilan untuk mengungkap kebenaran, serta bahwa setiap penduduk dan masyarakat mempunyai posisi setara di hadapan hukum.
Gibran menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk menghadapi sidang pembuktian dalam perkara gugatan ijazah di PTUN Jakarta. Persiapan tersebut, menurutnya, mencakup dokumen yang akan digunakan untuk menjawab dan mendukung keterangan dalam proses persidangan. Ia menegaskan bahwa pihaknya siap mengikuti tahapan pembuktian sesuai agenda yang ditetapkan pengadilan.
Ia juga menyampaikan kesediaan untuk membuka dokumen-dokumen tersebut dalam persidangan. Dengan demikian, materi yang telah disiapkan dapat diperiksa melalui mekanisme hukum yang berlaku, bukan sekadar disampaikan di luar ruang sidang. Sikap itu menunjukkan bahwa pihaknya tidak keberatan apabila dokumen yang relevan dipertimbangkan hakim sebagai bagian dari proses pemeriksaan perkara. Namun, penilaian terhadap bukti dan kelanjutan gugatan tetap berada dalam kewenangan majelis hakim.
Di sisi lain, Gibran menyayangkan keputusan penggugat yang memilih mundur, terlebih ketika sidang pembuktian akan berlangsung. Meski demikian, ia tidak menyatakan akan menentukan sendiri arah perkara tersebut. Ia menyerahkan kelanjutan proses sepenuhnya kepada hakim PTUN Jakarta, termasuk keputusan mengenai langkah hukum berikutnya setelah penggugat menyatakan mundur. Pernyataan itu menempatkan proses persidangan dan kewenangan pengadilan sebagai acuan dalam menangani gugatan.
Setelah menyampaikan keterangannya kepada awak media, Gibran mengakhiri wawancara. Ia menyatakan akan kembali menjalankan aktivitas pekerjaannya, tanpa memberikan keterangan tambahan mengenai perkara tersebut. Sikap ini menandai berakhirnya sesi tanya jawab setelah ia menjelaskan kesiapan dokumen dan pandangannya terhadap keputusan penggugat. Untuk perkembangan selanjutnya, perhatian tertuju pada proses yang akan ditempuh di PTUN Jakarta serta keputusan hakim mengenai kelanjutan gugatan. Dokumen yang telah disiapkan, apabila diajukan, akan menjadi bagian dari pemeriksaan sesuai tata cara persidangan yang berlaku. Gibran tidak merinci isi dokumen dalam keterangannya, tetapi menyatakan kesiapan pihaknya untuk membukanya apabila diperlukan dalam sidang pembuktian.
Perkara yang menyangkut penyetaraan pendidikan Gibran berawal dari gugatan PT Mercy Toga Kirana terhadap Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Perusahaan tersebut mempersoalkan keputusan terkait penyetaraan pendidikan Gibran dan mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada 15 Juli 2026. Dengan pendaftaran itu, sengketa mengenai keputusan administrasi pendidikan tersebut mulai diperiksa melalui jalur peradilan tata usaha negara.
PT Mercy Toga Kirana juga pernah tercatat sebagai salah satu pihak yang menggugat ketentuan persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden di Mahkamah Konstitusi (MK). Catatan keterlibatan perusahaan dalam perkara di MK itu menjadi bagian dari latar belakang pihak penggugat. Namun, gugatan yang dibahas di PTUN Jakarta memiliki objek berbeda, yakni keputusan penyetaraan pendidikan Gibran yang diterbitkan oleh instansi di lingkungan Kemendikdasmen.
Perkembangan penting terjadi pada Kamis, 29 Oktober 2026, ketika sidang PTUN Jakarta semula dijadwalkan dengan agenda penyampaian jawaban dari tergugat II. Agenda tersebut tidak berlangsung sebagaimana direncanakan. Saat persidangan berjalan, kuasa hukum penggugat, Denny Indrayana, mengajukan pencabutan gugatan. Pengajuan itu disampaikan di hadapan majelis hakim, sehingga pembahasan perkara beralih dari agenda jawaban tergugat II ke permohonan pihak penggugat untuk menarik gugatannya.
Setelah mengajukan pencabutan, Denny meninggalkan ruang sidang sebelum proses persidangan selesai. Dengan demikian, pencabutan disampaikan ketika sidang masih berlangsung, bukan melalui agenda yang sejak awal tercantum dalam jadwal. Kelanjutan perkara selanjutnya berada dalam ranah majelis hakim PTUN Jakarta untuk menindaklanjuti permohonan tersebut sesuai proses persidangan. Informasi mengenai pencabutan ini menjelaskan perkembangan pada hari itu, tetapi tidak dengan sendirinya menerangkan apakah permohonan telah dikabulkan atau bagaimana status akhir perkara. Karena itu, perhatian berikutnya tertuju pada langkah majelis hakim dan keputusan yang akan dicatat dalam proses administrasi perkara.
Baca juga: Gibran Hormati Pencabutan Gugatan Ijazah di PTUN Jakarta | MA Kabulkan Kasasi atas Gugatan Suket Penyetaraan Ijazah SMA Gibran | Pemutihan Ijazah di Jakarta Pusat: Bantuan bagi 879 Warga dan Penyalurannya
