Jakarta | Dalam statistik ketenagakerjaan, BPS menggunakan batas minimal satu jam kerja selama seminggu untuk mengategorikan seseorang sebagai penduduk bekerja. Syaratnya, kegiatan tersebut dilakukan untuk memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan maupun keuntungan. Karena itu, ukuran ini tidak mensyaratkan seseorang bekerja penuh waktu, memiliki pekerjaan formal, atau menjalankan usaha dengan jam kerja tertentu. Orang yang hanya bekerja sebentar dalam periode acuan tetap dapat tercatat bekerja apabila memenuhi ketentuan tersebut. Batas ini menjadi bagian dari definisi statistik, sehingga tidak dengan sendirinya menggambarkan kestabilan pekerjaan, kecukupan pendapatan, ataupun kondisi kerja yang layak.
Ketentuan yang sama berlaku bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), kemudian beralih ke pekerjaan informal. Misalnya, seseorang yang sebelumnya bekerja sebagai karyawan lalu mulai berdagang, memberikan jasa, atau melakukan kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan. Jika kegiatan itu dilakukan sedikitnya satu jam dalam seminggu, orang tersebut masuk kategori penduduk bekerja menurut definisi BPS. Demikian pula ketika jam kerjanya jauh berkurang setelah kehilangan pekerjaan sebelumnya. Perubahan status dari pekerjaan formal ke informal atau penurunan jumlah jam kerja tidak otomatis membuatnya dikategorikan sebagai penganggur, selama ia tetap menjalankan kegiatan yang memenuhi batas tersebut.
Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh Edy Mahmud, menjelaskan ketentuan itu dalam konferensi pers. Pokok keterangannya, orang yang bekerja minimal satu jam dalam seminggu untuk mendapatkan penghasilan tetap dihitung sebagai penduduk bekerja. Penjelasan tersebut menegaskan bahwa pencatatan mengikuti definisi dan periode acuan yang digunakan dalam pengukuran, bukan semata-mata persepsi umum tentang pekerjaan tetap. Oleh sebab itu, angka penduduk bekerja dapat mencakup orang dengan jam kerja terbatas maupun pekerja informal, termasuk mereka yang baru terkena PHK dan memperoleh penghasilan dari kegiatan lain. Kategorisasi ini membantu BPS menyajikan gambaran ketenagakerjaan berdasarkan ukuran yang konsisten, tetapi perlu dibaca bersama informasi mengenai jam kerja dan jenis pekerjaan.
Ambang minimal bekerja selama satu jam dalam suatu minggu bukan ketentuan baru yang dibuat secara khusus oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Batas tersebut merujuk pada standar pengukuran ketenagakerjaan yang ditetapkan oleh International Labour Organization (ILO), organisasi internasional yang menjadi rujukan dalam penyusunan konsep dan definisi statistik ketenagakerjaan. Dalam standar itu, seseorang dapat dikategorikan bekerja apabila melakukan kegiatan ekonomi setidaknya satu jam selama periode acuan yang ditentukan. Karena itu, penyebutan kerja satu jam bukan berarti BPS mengubah pengertian bekerja secara sepihak atau menetapkan ukuran yang berbeda dari kerangka internasional.
BPS masih menggunakan standar ILO tersebut dalam pengumpulan dan penyajian data ketenagakerjaan. Penggunaan acuan yang sama memungkinkan angka ketenagakerjaan Indonesia dibaca dengan definisi yang sebanding dengan data dari negara lain. Keseragaman konsep penting ketika statistik digunakan untuk melihat keadaan pasar kerja lintas negara, sebab perbandingan hanya dapat dilakukan dengan lebih tepat apabila dasar pengukurannya jelas dan selaras. Dengan mengikuti standar internasional, BPS dapat menyajikan data yang dapat ditempatkan dalam konteks global, tanpa mengubah ukuran dasar hanya agar berbeda dari praktik pengukuran yang berlaku luas.
Penerapan ambang tersebut tidak dimaksudkan untuk mengabaikan kenyataan kondisi pekerja di lapangan. Ukuran satu jam merupakan batas dalam klasifikasi statistik, bukan gambaran lengkap tentang mutu pekerjaan, lamanya seseorang bekerja secara normal, tingkat pendapatan, ataupun keamanan kerja. Data yang memakai definisi ini menjawab pertanyaan tertentu, yakni apakah seseorang melakukan pekerjaan dalam periode acuan menurut kriteria yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, angka orang yang dikategorikan bekerja perlu dipahami sesuai tujuan dan batas pengukurannya. BPS memakai standar ILO agar data Indonesia dapat dibandingkan secara global, sementara kondisi pekerja tetap harus dibaca berdasarkan informasi yang memang disajikan oleh ukuran statistik tersebut. Dengan memahami dasar ini, publik dapat membedakan definisi statistik bekerja dan berbagai aspek lain dari pengalaman kerja seseorang, tanpa menyamakan ambang klasifikasi dengan penilaian atas seluruh keadaan pekerja di Indonesia.
Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2026 memberikan gambaran ketenagakerjaan melalui sejumlah ukuran, termasuk jumlah jam kerja selama seminggu. Dalam data tersebut, penduduk yang tercatat bekerja hanya satu jam dalam seminggu mencakup 0,2 persen dari total penduduk bekerja. Angka ini menunjukkan bahwa definisi bekerja yang digunakan dalam statistik ketenagakerjaan tidak semata-mata mensyaratkan jam kerja yang panjang atau pekerjaan penuh waktu.
Berita Resmi Statistik mengenai keadaan ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2026 membagi penduduk bekerja berdasarkan jam kerja dan kondisi terkait pekerjaan tambahan ke dalam tiga kategori. Kategori pertama adalah pekerja penuh waktu, yaitu mereka yang bekerja sekurang-kurangnya 35 jam seminggu. Kelompok ini memiliki proporsi terbesar, yakni 67,47 persen. Batas tersebut membantu membedakan pekerjaan dengan jam kerja relatif panjang dari pekerjaan yang berlangsung kurang dari 35 jam.
Kategori kedua ialah pekerja paruh waktu. Mereka bekerja kurang dari 35 jam seminggu, tetapi tidak sedang mencari pekerjaan tambahan atau tidak bersedia menerima pekerjaan tambahan. Proporsinya mencapai 23,85 persen dari penduduk bekerja. Karena kriteria ini mempertimbangkan sikap terhadap tambahan pekerjaan, jam kerja saja tidak cukup untuk membedakan pekerja paruh waktu dari kategori lain. Dua orang dengan jam kerja di bawah 35 jam dapat masuk kategori berbeda, bergantung pada pencarian dan kesediaan mereka.
Kategori ketiga adalah setengah pengangguran, dengan proporsi 8,68 persen. Kelompok ini juga bekerja kurang dari 35 jam seminggu, tetapi masih mencari pekerjaan tambahan atau bersedia menerimanya. Dengan demikian, ciri utamanya bukan hanya jam kerja yang lebih singkat, melainkan juga keinginan atau kesediaan untuk menambah pekerjaan. Ketiga proporsi tersebut—67,47 persen pekerja penuh waktu, 23,85 persen pekerja paruh waktu, dan 8,68 persen setengah pengangguran—mencakup keseluruhan penduduk bekerja dalam pembagian ini. Data tersebut menyediakan konteks untuk membaca angka 0,2 persen: sebagian kecil orang yang bekerja satu jam tetap berada dalam statistik penduduk bekerja, sementara kategorinya ditentukan lebih lanjut oleh jam kerja dan kondisi mencari atau menerima pekerjaan tambahan.
Seseorang yang bekerja selama satu jam dalam seminggu tetap dapat tercatat sebagai penduduk bekerja dalam statistik ketenagakerjaan, selama memenuhi kriteria pekerjaan yang digunakan BPS. Namun, status bekerja tidak selalu berarti orang tersebut memiliki jam kerja yang cukup atau pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhannya. Untuk menggambarkan kondisi ketika seseorang bekerja dengan waktu terbatas, BPS menggunakan kategori setengah pengangguran. Kategori ini mencakup penduduk bekerja yang jam kerjanya kurang dari 35 jam per minggu dan masih mencari pekerjaan lain atau bersedia menerima pekerjaan tambahan. Dengan demikian, jumlah jam kerja yang sangat sedikit bukan satu-satunya penentu; sikap terhadap tambahan pekerjaan juga menjadi unsur penting dalam pengelompokan tersebut.
Atas dasar itu, orang yang hanya bekerja satu jam selama seminggu dapat masuk kelompok setengah pengangguran apabila jam kerjanya berada di bawah ambang 35 jam serta ia masih mencari atau bersedia menerima pekerjaan tambahan. Jika tidak memenuhi syarat terkait pencarian atau kesediaan tersebut, ia tidak otomatis digolongkan sebagai setengah pengangguran hanya karena jam kerjanya rendah. Penjelasan ini membantu membedakan dua hal yang kerap tercampur dalam pembacaan angka ketenagakerjaan: status seseorang sebagai pekerja dan kualitas atau kecukupan pekerjaannya. Satu jam kerja dapat memenuhi dasar pencatatan bekerja, sementara kondisi kurangnya jam kerja tercermin melalui klasifikasi yang lebih khusus.
BPS.
Baca juga: Sehari Bekerja, Perempuan Ditangkap Usai Bawa Kabur Uang dan Ponsel dari Apotek
20 kunjungan
