Jakarta | Menteri Pertanian Amran Sulaiman meminta penanganan terhadap dugaan praktik mafia ayam dan telur dipercepat. Untuk mendorong pengusutan, Amran telah menyurati Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto agar aparat kepolisian mengambil langkah sesuai kewenangan. Permintaan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah tahun 2026 yang berlangsung di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, pada Senin, 12 Oktober 2026.
Dalam rapat itu, Amran menekankan bahwa dugaan permainan dalam rantai pasok ayam dan telur tidak dapat dibiarkan berlarut-larut. Komoditas tersebut berkaitan langsung dengan kebutuhan pangan masyarakat dan turut memengaruhi pergerakan harga. Ketika distribusi, produksi, atau perdagangan diduga dikendalikan oleh pihak tertentu secara tidak sehat, stabilitas pasokan berpotensi terganggu dan beban masyarakat dapat meningkat.
Menurut Amran, keterlibatan kepolisian diperlukan untuk memastikan dugaan pelanggaran dapat ditelusuri secara menyeluruh. Penindakan diharapkan tidak hanya menyasar gejala kenaikan harga, tetapi juga mengungkap kemungkinan praktik yang menghambat distribusi serta menciptakan ketidakseimbangan pasokan dan permintaan. Proses hukum juga dinilai penting untuk memberikan kepastian kepada peternak, pelaku usaha, dan konsumen.
Amran menyebut praktik mafia ayam dan telur berpotensi menghambat kinerja pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan dan mengendalikan inflasi. Berbagai kebijakan pemerintah akan sulit mencapai hasil maksimal apabila terdapat pihak yang memanipulasi pasokan atau memanfaatkan rantai perdagangan untuk kepentingan tertentu. Karena itu, ia meminta agar laporan dan indikasi yang ada segera diverifikasi, ditindaklanjuti, serta diproses berdasarkan bukti.
Permintaan kepada Kapolri menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi pemerintah dan aparat penegak hukum. Pemerintah berharap langkah cepat dapat mencegah dampak yang lebih luas, menjaga ketersediaan ayam dan telur, serta memastikan harga tetap terjangkau. Penanganan yang tegas dan terukur juga diperlukan agar tata niaga komoditas pangan berlangsung lebih transparan dan tidak merugikan masyarakat.
Menteri Pertanian Amran menyoroti kondisi harga ayam dan telur yang dinilai tidak wajar. Menurutnya, keadaan tersebut memperlihatkan adanya persoalan serius dalam komoditas yang berkaitan langsung dengan produsen maupun konsumen. Harga yang terbentuk di lapangan tidak memberikan gambaran yang seimbang, karena pihak yang memproduksi ayam dan telur mengalami tekanan, sementara masyarakat sebagai konsumen juga menyampaikan keluhan melalui aksi demonstrasi.
Sorotan itu muncul ketika produsen ayam dan telur turut melakukan demonstrasi di Gedung DPR RI. Mereka menyampaikan bahwa harga di tingkat produsen mengalami penurunan dan kondisi tersebut menimbulkan kerugian. Penurunan harga tersebut menjadi perhatian karena berdampak langsung pada pihak yang menghasilkan komoditas ayam dan telur. Aksi para produsen menunjukkan bahwa persoalan harga tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang membeli produk.
Pada saat yang sama, konsumen juga berdemonstrasi untuk menyuarakan persoalan yang mereka hadapi. Situasi ini menjadi perhatian Amran karena produsen dan konsumen sama-sama melakukan aksi dalam kaitannya dengan komoditas yang sama, yakni ayam dan telur. Kedua kelompok tersebut berada pada posisi yang berbeda, tetapi sama-sama menyampaikan keberatan terhadap keadaan harga yang mereka anggap merugikan.
Amran menggambarkan keadaan tersebut sebagai sebuah anomali. Dalam kondisi yang dianggap tidak wajar, produsen mengeluhkan harga yang turun dan merugikan, sedangkan konsumen juga menyampaikan tuntutan melalui demonstrasi. Perbedaan kepentingan kedua pihak biasanya terlihat dari posisi mereka dalam transaksi, namun pada persoalan ini produsen dan konsumen sama-sama turun ke jalan. Gambaran tersebut memperkuat sorotan terhadap perlunya penanganan persoalan ayam dan telur secara cepat.
Mentan Amran menyoroti adanya selisih harga yang lebar tingkat produsen dan ujung pasar dalam perdagangan ayam serta telur. Menurut keterangannya, harga ayam dan telur di tingkat produsen berada di sekitar Rp20 ribu. Padahal, harga yang semestinya diterima produsen berada pada kisaran Rp26 ribu. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa harga di tingkat peternak belum mencerminkan nilai yang dianggap wajar, meskipun komoditas yang sama kemudian dijual dengan harga jauh lebih tinggi kepada konsumen.
Di ujung pasar, harga ayam dan telur disebut dapat mencapai Rp40 ribu hingga Rp50 ribu. Rentang tersebut memperlihatkan jarak yang besar dari harga sekitar Rp20 ribu di tingkat produsen. Selisih kedua titik perdagangan itu menjadi salah satu dasar kekhawatiran mengenai dugaan pasar yang tidak sehat. Apabila kenaikan harga tidak sepenuhnya terbentuk dari biaya produksi, distribusi, dan permintaan, kondisi tersebut dapat menekan peternak sekaligus membebani masyarakat yang membeli kebutuhan pangan sehari-hari.
Amran mengaitkan perkembangan harga itu dengan kekhawatiran terhadap inflasi ayam dan telur yang masih tinggi. Kedua komoditas tersebut memiliki peran penting dalam konsumsi rumah tangga, sehingga perubahan harganya dapat memengaruhi pengeluaran masyarakat dan tekanan inflasi pangan. Ia memperingatkan bahwa keadaan dapat menjadi semakin parah apabila dugaan praktik mafia tidak segera diberantas. Penanganan yang lebih cepat diperlukan agar rantai perdagangan dapat diawasi, selisih harga tidak semakin melebar, dan manfaat harga yang lebih wajar dapat dirasakan oleh produsen maupun konsumen. Angka-angka yang disampaikan Amran menjadi gambaran mengenai ketimpangan harga dari sumber produksi hingga pasar akhir, tanpa mengubah nominal yang disebutkan dalam keterangannya.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut membantu pengendalian inflasi sekaligus mempercepat penanganan dugaan praktik mafia ayam dan telur. Permintaan tersebut disampaikan karena persoalan pada rantai pasok komoditas pangan itu dinilai tidak hanya berdampak pada peternak dan pelaku usaha, tetapi juga berpengaruh terhadap harga yang harus dibayar masyarakat. Amran mendorong koordinasi antarlembaga agar dugaan permainan tersebut dapat segera ditindaklanjuti secara serius.
Amran juga mendesak agar praktik yang diduga merugikan sektor ayam dan telur itu dibuka kepada publik. Menurut dia, masyarakat perlu mengetahui perkembangan penanganannya secara transparan, termasuk informasi mengenai pihak-pihak yang telah diamankan. Keterbukaan tersebut dinilai penting agar persoalan tidak berhenti pada pemberitaan sementara, sementara dampaknya masih dirasakan oleh peternak, pedagang, dan konsumen.
Dalam keterangannya, Amran menyebut sudah ada seratus orang yang ditangkap terkait dugaan praktik tersebut. Namun, ia mengatakan aktivitas yang disebut sebagai mafia ayam dan telur belum berhenti. Kondisi itu menimbulkan dugaan bahwa praktik tersebut melibatkan orang besar, sehingga penanganannya tidak cukup dilakukan secara parsial. Pernyataan itu menjadi alasan bagi pemerintah untuk mempercepat pemeriksaan dan mengungkap persoalan secara terbuka.
Amran meminta dukungan Menteri Dalam Negeri dalam menjaga pengendalian inflasi dan memastikan dugaan praktik tersebut mendapat perhatian lintas instansi. Pemerintah didorong serius menangani persoalan ayam dan telur agar gangguan pada pasokan serta harga tidak terus membebani masyarakat. Penanganan yang terbuka dan terkoordinasi juga diperlukan untuk memberikan kepastian kepada pelaku usaha, terutama peternak yang berada di tingkat produksi.
Baca juga: Mendagri Minta Daerah Waspadai Kenaikan Beras, Telur, dan Pangan Pokok | Penanganan Karhutla di Enam Provinsi Menyisakan 639,23 Hektare Lahan Terbakar | Penanganan Karhutla di Tanjung Puting Diperkuat dengan Pompa dan Titik Bor
