Jakarta | Presiden Prabowo Subianto melantik Jenderal Richard Tampubolon dan Marsekal Yusuf Jauhari sebagai wakil menteri pertahanan. Pelantikan tersebut menempatkan dua pejabat dengan portofolio yang berbeda di lingkungan Kementerian Pertahanan. Richard ditetapkan sebagai Wamenhan I, sedangkan Yusuf mengemban jabatan Wamenhan II. Pembagian tugas ini memisahkan tanggung jawab terkait strategi dan pengembangan kekuatan pertahanan dari urusan industri serta logistik. Richard menyampaikan pembagian peran tersebut seusai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 15 Oktober 2026.
Sebagai Wamenhan I, Richard bertanggung jawab atas strategi, doktrin, serta pengembangan kekuatan pertahanan. Ketiga bidang itu menjadi bagian dari ruang kerja yang berorientasi pada arah dan kemampuan pertahanan negara. Strategi berkaitan dengan penentuan pendekatan untuk mencapai tujuan pertahanan, sementara doktrin menjadi rujukan dalam memahami dan menjalankan konsep pertahanan. Adapun pengembangan kekuatan mencakup perhatian pada pembentukan kemampuan pertahanan. Penetapan Richard pada portofolio tersebut menunjukkan bahwa tugasnya berfokus pada aspek perencanaan dan penguatan kemampuan, sebagaimana dijelaskan setelah prosesi pelantikan. Rincian ini menegaskan bidang utama yang berada dalam lingkup tanggung jawab Wamenhan I.
Yusuf, sebagai Wamenhan II, menangani industri dan logistik pertahanan. Portofolio ini mencakup dua bidang yang berbeda dari tanggung jawab Richard, tetapi sama-sama berada dalam ranah pertahanan. Industri pertahanan berkaitan dengan sektor industri yang mendukung kebutuhan pertahanan, sedangkan logistik berhubungan dengan dukungan dan penyediaan kebutuhan tersebut. Pembagian ini menempatkan urusan industri dan logistik dalam tanggung jawab tersendiri di bawah wakil menteri kedua. Dengan demikian, struktur yang diumumkan membedakan fokus kerja kedua pejabat tanpa mengubah kedudukan mereka sebagai wakil menteri pertahanan. Penjelasan Richard seusai pelantikan menjadi dasar untuk memahami susunan portofolio tersebut: ia menangani strategi, doktrin, dan pengembangan kekuatan, sementara Yusuf mengurus industri dan logistik pertahanan.
Richard menjelaskan bahwa pembagian kerja dua wakil menteri pertahanan telah memiliki deskripsi tugas yang jelas dan diatur melalui Keputusan Presiden. Dengan adanya ketentuan tersebut, masing-masing pejabat mempunyai lingkup tanggung jawab yang berbeda dalam membantu pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pertahanan. Pengaturan formal ini menjadi dasar pembagian peran, sehingga tanggung jawab keduanya tidak ditentukan secara sepihak atau berjalan tanpa pedoman. Richard menegaskan bahwa rincian tugas itu telah ditetapkan melalui keputusan presiden, sebagai acuan bagi kedua wakil menteri dalam menjalankan fungsi masing-masing. Penjelasan tersebut memberi gambaran bahwa perbedaan bidang kerja merupakan bagian dari pengaturan tugas yang telah ditetapkan.
Meski lingkup tanggung jawab keduanya tidak sama, Richard menekankan bahwa pembagian tersebut bukan berarti masing-masing bekerja sendiri-sendiri. Kedua wakil menteri akan tetap berkolaborasi dan saling membantu dalam menjalankan pekerjaan. Kerja bersama itu juga diarahkan untuk mendukung tugas Menteri Pertahanan, bukan menggantikan peran menteri atau membatasi koordinasi di para pejabat. Dengan demikian, pembagian tugas berfungsi memberi kejelasan mengenai tanggung jawab, sementara kolaborasi tetap menjadi bagian dari pelaksanaannya. Richard menyampaikan bahwa keduanya akan membantu tugas Menteri Pertahanan sesuai dengan peran masing-masing. Penegasan ini menunjukkan bahwa perbedaan lingkup kerja tidak meniadakan koordinasi maupun dukungan bersama dalam menjalankan tugas kementerian.
Richard juga menyatakan kesiapan untuk mengikuti arahan Presiden. Ia menyampaikan bahwa dirinya siap menjalankan instruksi yang diberikan, termasuk apabila diminta untuk pensiun dini dari dinas militer. Pernyataan itu disampaikan sebagai bentuk kesediaannya mengikuti arahan Presiden, tanpa menguraikan alasan atau konteks tambahan. Kesiapan tersebut berdiri sebagai pernyataan mengenai kepatuhan terhadap instruksi yang mungkin diberikan. Dalam penjelasannya, Richard tidak mengaitkan kemungkinan pensiun dini itu dengan pembagian tugas kedua wakil menteri maupun dengan alasan tertentu lainnya. Ia menegaskan kesediaan untuk menerima arahan Presiden, termasuk arahan mengenai masa dinas militernya. Dengan demikian, keteraturan pembagian kerja dan komitmen untuk mengikuti arahan Presiden merupakan dua hal yang disampaikan Richard secara terpisah.
Yusuf menempatkan penguatan industri pertahanan dalam negeri sebagai salah satu prioritas penting agar kebutuhan Tentara Nasional Indonesia dapat dipenuhi dengan kapasitas nasional yang lebih besar. Industri lokal diharapkan mampu menghasilkan peralatan dan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan operasional TNI, sekaligus meningkatkan kemandirian dalam pemeliharaan serta pengembangan kemampuan pertahanan. Dengan begitu, pemenuhan kebutuhan tidak sepenuhnya bergantung pada pengadaan dari luar negeri. Penguatan ini memerlukan kesinambungan kebijakan, perencanaan kebutuhan yang jelas, dan hubungan kerja yang erat pemerintah, pengguna, serta pelaku industri.
Menurut Yusuf, manfaat pengembangan industri tersebut tidak berhenti pada peningkatan kekuatan TNI. Aktivitas produksi, riset, dan pengembangan di dalam negeri juga berpotensi menggerakkan ekonomi nasional. Ketika perusahaan lokal memperoleh ruang untuk tumbuh, dampaknya dapat menjangkau tenaga kerja, rantai pasok, kemampuan rekayasa, dan kapasitas manufaktur. Karena itu, investasi pada sektor pertahanan dapat dipandang sebagai bagian dari pembangunan kemampuan ekonomi sekaligus upaya memperkuat kesiapan negara. Hasilnya bergantung pada kemampuan industri untuk menjaga mutu, memenuhi standar, dan menghasilkan produk yang relevan dengan kebutuhan pengguna.
Yusuf juga mendorong pemanfaatan dan pengembangan transfer teknologi secara terarah. Alih teknologi, menurut pandangannya, perlu memberi nilai tambah bagi kemampuan nasional, bukan hanya menjadi bagian administratif dari kerja sama pengadaan. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan pertahanan, termasuk pengembangan, produksi, maupun perawatan peralatan. Pada saat yang sama, teknologi tersebut dapat dikembangkan melalui kolaborasi dengan kepentingan lain, sehingga manfaatnya tidak terbatas pada sektor militer. Pendekatan ini membuka peluang bagi riset bersama dan penggunaan kemampuan yang lebih luas. Agar efektif, kerja sama perlu disertai sasaran yang terukur, perlindungan atas kepentingan nasional, serta penguatan sumber daya manusia. Dengan arah demikian, industri pertahanan diharapkan mampu menjadi mitra yang semakin andal bagi TNI, sambil berkontribusi terhadap produktivitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Perhatian Yusuf terhadap diversifikasi kerja sama pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) berangkat dari kebutuhan untuk menjaga ketersediaan perlengkapan pertahanan secara berkelanjutan. Mengandalkan satu negara atau satu jalur pengadaan dapat membuat pemenuhan kebutuhan militer rentan terhadap perubahan kebijakan, hambatan pasokan, maupun kondisi hubungan internasional. Karena itu, perluasan mitra dipandang sebagai cara untuk memperkuat pilihan Indonesia dalam memperoleh peralatan, suku cadang, layanan perawatan, dan dukungan teknis. Diversifikasi bukan semata-mata menambah jumlah pemasok, melainkan mengelola kerja sama dengan mempertimbangkan kecocokan kebutuhan, kesinambungan pasokan, serta kemampuan nasional untuk menyerap dan mengembangkan teknologi.
Langkah tersebut berkaitan erat dengan kemandirian logistik pertahanan. Kekuatan alutsista tidak hanya ditentukan oleh jumlah dan kecanggihan sistem yang dimiliki, tetapi juga oleh kemampuan menjaga agar sistem itu tetap siap digunakan. Ketersediaan suku cadang, fasilitas pemeliharaan, tenaga terampil, dan jaringan distribusi menjadi unsur penting dalam mendukung kesiapan operasional. Yusuf menyoroti bahwa pengelolaan logistik memiliki kompleksitas tersendiri karena mencakup perencanaan kebutuhan, penyimpanan, pemeliharaan, pengiriman, hingga penggantian komponen sepanjang masa pakai peralatan. Tanpa tata kelola yang terpadu, ketergantungan pada pasokan luar dapat memperpanjang waktu perbaikan dan mengurangi kesiapan pertahanan.
Dalam konteks itu, partisipasi industri pertahanan nasional menjadi bagian penting dari upaya memperkuat rantai dukungan. Keterlibatan industri dapat mencakup produksi komponen, pemeliharaan dan perbaikan, pengembangan teknologi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pengadaan dari luar negeri tetap dapat berperan, tetapi kerja sama idealnya membuka ruang bagi alih pengetahuan dan kemampuan produksi di dalam negeri. Penguatan kapasitas tersebut memerlukan kesinambungan kebijakan, kepastian kebutuhan, dan koordinasi pemerintah, pengguna, lembaga riset, serta pelaku usaha.
Baca juga: Industri Baja Nasional Tertekan Impor dan Keterbatasan Gas, IISIA Minta Pemerintah Bertindak | Banjir dan Longsor di Aceh Tenggara Ganggu Jalan Nasional serta Merendam Lahan Pertanian | Bahlil: Stok BBM Nasional Aman, Pemerintah Evaluasi Kendala Distribusi di Bali
