Jakarta | Survei Kedaikopi menunjukkan bahwa keterlibatan pemuda dalam politik memiliki potensi yang kuat menjelang Pemilu 2029. Sebanyak 64,6 persen responden menyatakan berminat pada politik, sementara 75,8 persen mengatakan berkomitmen menggunakan hak pilih mereka pada pemilu mendatang. Angka tersebut memperlihatkan bahwa perhatian terhadap urusan publik tidak serta-merta membuat generasi muda menjauh dari proses demokrasi. Sebaliknya, banyak dari mereka tetap ingin terlibat, baik dengan mengikuti perkembangan politik maupun melalui keputusan di bilik suara.
Namun, tingginya minat dan komitmen memilih berjalan beriringan dengan rasa keterwakilan yang masih rendah. Sebanyak 62,7 persen responden merasa aspirasi mereka belum terwakili dalam kebijakan maupun dinamika politik saat ini. Temuan ini menunjukkan adanya jarak kesediaan pemuda untuk berpartisipasi dan pengalaman mereka dalam melihat kepentingan atau suara mereka tercermin dalam proses politik. Dengan demikian, niat menggunakan hak pilih tidak otomatis berarti bahwa pemilih muda merasa puas terhadap cara aspirasi publik dihimpun dan ditindaklanjuti.
Kepala Riset Kedaikopi, Ashma Nur Afifah, menjelaskan bahwa minat pemuda untuk berpartisipasi tetap tinggi, tetapi persepsi bahwa mereka belum terwakili juga besar. Kedua hasil tersebut menggambarkan sikap yang tidak sederhana: generasi muda bersedia mengambil bagian, sekaligus memiliki penilaian kritis terhadap hubungan mereka dengan kebijakan dan dinamika politik. Bagi pihak yang ingin mendorong keterlibatan pemilih muda, keadaan ini menjadi pengingat bahwa partisipasi perlu diikuti ruang komunikasi yang terbuka dan tanggapan yang nyata terhadap aspirasi mereka.
Besarnya perhatian terhadap kelompok ini juga berkaitan dengan komposisi pemilih pada pemilu mendatang. Gen Z dan milenial diprediksi mencakup lebih dari 60 persen pemilih pada Pemilu 2029. Karena itu, pilihan, harapan, dan penilaian mereka berpotensi memberi pengaruh besar terhadap arah kontestasi. Data survei Kedaikopi menegaskan pentingnya memahami bukan hanya apakah pemuda akan memilih, tetapi juga apakah mereka merasa didengar. Memperkuat keterwakilan dapat membantu menjembatani kesenjangan tersebut, sekaligus menjaga agar minat dan komitmen politik berkembang menjadi partisipasi demokratis yang bermakna.
Preferensi responden terhadap latar belakang pemimpin menunjukkan bahwa pengalaman profesional mendapat tempat paling kuat. Sebanyak 48,4 persen memilih figur profesional atau teknokrat, jauh melampaui responden yang menginginkan mantan politisi, sebesar 27,7 persen. Sementara itu, 10,1 persen memilih sosok dari aparat pemerintahan maupun TNI/Polri. Perbedaan angka tersebut mengindikasikan adanya dorongan agar kepemimpinan nasional ditopang kompetensi, keahlian, dan pemahaman praktis atas persoalan publik. Pilihan ini tidak serta-merta berarti pemuda menolak seluruh pengalaman politik, tetapi memperlihatkan bahwa rekam kerja dan kemampuan mengelola kebijakan menjadi pertimbangan penting dalam menilai calon pemimpin menuju 2029.
Ashma menyampaikan bahwa pemuda memandang profesional dan teknokrat lebih pantas menjadi pemimpin. Penilaian tersebut berkaitan dengan harapan agar pemimpin memiliki keahlian yang relevan, mampu mengambil keputusan berdasarkan pengetahuan, serta memahami kebutuhan masyarakat secara konkret. Latar belakang profesional dinilai dapat memberi bekal untuk merancang solusi dan menjalankan program secara terukur. Namun, kompetensi teknis saja bukan satu-satunya ukuran. Pemimpin juga perlu memiliki integritas, tanggung jawab, dan kemampuan mendengarkan aspirasi publik. Dengan demikian, pilihan responden mencerminkan harapan terhadap kepemimpinan yang cakap sekaligus berpihak pada kepentingan warga, bukan sekadar preferensi terhadap kategori pekerjaan tertentu.
Isu ekonomi menjadi perhatian utama dalam aspirasi pemuda. Pembukaan lapangan kerja disebut oleh 21,6 persen responden, menandakan pentingnya peluang kerja yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan angkatan muda. Mereka juga menaruh perhatian pada peningkatan kesejahteraan, khususnya ketika harga berbagai kebutuhan terus naik. Stabilitas ekonomi turut menjadi harapan agar rumah tangga dan dunia usaha dapat menghadapi perubahan dengan lebih pasti. Di luar persoalan ekonomi, responden menyoroti transparansi pemerintahan serta pemberantasan korupsi sebagai bagian penting dari tata kelola yang dapat dipercaya. Kebebasan sipil dan demokrasi juga tetap menjadi perhatian. Rangkaian isu ini menunjukkan bahwa pemuda mengharapkan pemimpin yang mampu menciptakan kesempatan ekonomi, menjaga daya beli, dan memastikan hak warga serta akuntabilitas negara tetap terlindungi.
Survei Kedaikopi menunjukkan bahwa demonstrasi masih dipandang sebagai salah satu cara paling efektif bagi pemuda untuk menyampaikan aspirasi. Sebanyak 65,9 persen responden memilih aksi demonstrasi sebagai saluran yang dinilai paling efektif. Pada saat yang sama, 51,6 persen responden menilai kanal pengaduan resmi pemerintah juga efektif. Temuan ini memperlihatkan bahwa anak muda mengenali lebih dari satu jalur untuk menyuarakan kepentingan, baik melalui aksi publik maupun mekanisme formal yang disediakan pemerintah.
Perbedaan penilaian tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa pemuda menolak kanal resmi. Sebaliknya, hasil survei dapat dibaca sebagai gambaran bahwa efektivitas suatu saluran bergantung pada keyakinan mereka bahwa aspirasi akan diterima dan ditindaklanjuti. Demonstrasi memiliki visibilitas tinggi dan memungkinkan tuntutan disampaikan secara kolektif, sedangkan kanal pengaduan resmi menawarkan jalur institusional. Namun, keberadaan saluran formal saja belum cukup apabila pemuda tidak mengetahui cara menggunakannya, meragukan respons yang akan diterima, atau tidak melihat hasil yang nyata.
Lili menilai sebagian pemuda memiliki ketertarikan terhadap politik, tetapi pada saat yang sama meragukan apakah suara mereka dapat didengar dan menghasilkan perubahan. Dalam situasi seperti itu, demonstrasi dapat menjadi salah satu cara yang dipilih untuk mendorong perhatian terhadap persoalan yang mereka anggap penting. Aksi tersebut tidak hanya berkaitan dengan penyampaian tuntutan, tetapi juga mencerminkan kepedulian politik dan keinginan untuk terlibat dalam urusan publik.
Bagi lembaga politik dan pemerintah, ekspresi pemuda melalui demonstrasi dapat menjadi bahan evaluasi, bukan semata-mata dipandang sebagai penolakan. Lembaga perlu meninjau apakah ruang partisipasi yang tersedia mudah diakses, inklusif, dan mampu memberi tanggapan yang jelas. Memperkuat komunikasi dengan generasi muda, menjelaskan tindak lanjut pengaduan, serta membuka kesempatan berdialog dapat membantu membangun kepercayaan. Dengan demikian, beragam bentuk partisipasi dapat terhubung dengan proses pengambilan keputusan dan memberi pemuda alasan untuk percaya bahwa keterlibatan mereka berpengaruh.
Survei Kedaikopi menunjukkan bahwa pandangan pemuda terhadap masa depan Indonesia memuat optimisme sekaligus keraguan. Sebanyak 54,4 persen responden optimistis target Indonesia Emas 2045 dapat tercapai. Namun, 45,6 persen lainnya pesimistis. Selisih kedua kelompok itu relatif tipis, menandakan bahwa harapan terhadap kemajuan nasional masih berjalan berdampingan dengan pertanyaan mengenai kesiapan negara menghadapi tantangan mendatang.
Di sisi lain, rasa memiliki terhadap Indonesia tetap kuat. Sebanyak 81,5 persen pemuda menyatakan bangga menjadi warga Indonesia, dengan skor rata-rata kebanggaan sebesar 7,51. Angka ini memperlihatkan bahwa ikatan emosional dengan negara tetap terjaga, meskipun sebagian responden belum sepenuhnya yakin terhadap arah dan hasil pembangunan. Kebanggaan tersebut juga tercermin dalam cara anak muda membawa identitas Indonesia saat berinteraksi di lingkungan internasional.
Firdarainy Nurul Izzah, perwakilan pemuda, menilai kebanggaan terhadap negara tidak selalu sejalan dengan optimisme mengenai masa depan. Ia mengatakan rasa bangga tetap terasa ketika berinteraksi dengan teman-teman di luar negeri. Namun, bagi sebagian pemuda, pertanyaan penting masih muncul: apakah mereka memiliki kesempatan untuk mandiri secara ekonomi, dan apakah kritik yang disampaikan benar-benar didengar oleh para pembuat kebijakan? Pertanyaan itu menunjukkan bahwa kecintaan terhadap Indonesia dapat hadir bersamaan dengan harapan agar ruang partisipasi dan peluang hidup semakin terbuka.
Relevansi nilai kebangsaan juga masih diakui oleh mayoritas responden.
Baca juga: Lima Sorotan Politik: Capaian Pemerintah, Diplomasi Budaya, dan Respons DPR
