Jakarta | Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menanggapi wacana bahwa calon wakil presiden yang akan menggantikan Gibran Rakabuming Raka harus berasal dari partai politik pengusung Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Menurut Yusril, ketentuan yang berlaku tidak memuat larangan tegas yang mengharuskan calon pengganti berasal dari partai-partai pengusung tersebut. Karena itu, anggapan bahwa pengganti harus memiliki asal partai tertentu tidak dapat diperlakukan sebagai kewajiban hukum tanpa dasar aturan yang jelas.
Pandangan tersebut menempatkan persoalan pada bunyi peraturan, bukan semata-mata pada pertimbangan politik atau komposisi koalisi saat pemilihan presiden berlangsung. Keberadaan partai pengusung dalam pencalonan Prabowo-Gibran tidak dengan sendirinya menciptakan syarat bahwa pengganti Gibran wajib berasal dari salah satu partai itu. Yusril menekankan tidak ada ketentuan eksplisit yang mengunci pilihan kepada kelompok partai tertentu. Dengan demikian, perdebatan mengenai asal calon perlu dibedakan dari aturan formal tentang mekanisme pengisian jabatan apabila terjadi kekosongan.
Yusril juga menyatakan bahwa penentuan pengganti tetap menjadi hak Presiden. Artinya, menurut penjelasannya, keputusan tersebut tidak otomatis ditentukan oleh partai politik pengusung maupun oleh satu ketentuan yang membatasi pilihan pada koalisi tertentu. Pernyataan itu tidak berarti bahwa prosesnya berada di luar hukum; dasar konstitusional dan peraturan yang relevan tetap menjadi rujukan. Namun, selama tidak terdapat larangan tegas mengenai asal partai, wacana yang mewajibkan calon pengganti berasal dari partai pengusung Prabowo tidak dapat dianggap sebagai ketentuan yang sudah pasti. Yusril menyampaikan pandangan ini di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (12/11). Ia merespons perbincangan publik mengenai kemungkinan penggantian Gibran serta syarat yang semestinya berlaku. Penjelasan itu menegaskan perbedaan harapan politik koalisi dan kewajiban yang tertulis dalam aturan, sekaligus menempatkan keputusan akhir pada Presiden, sesuai kerangka hukum yang berlaku. Dengan demikian, pembahasan mengenai calon pengganti perlu bertumpu pada ketentuan hukum yang tersedia, bukan hanya pada asumsi tentang siapa yang semestinya mewakili partai koalisi pengusung dalam proses pencalonan tersebut.
Pengisian jabatan wakil presiden yang kosong memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), yang mengatur tata cara lembaga perwakilan menjalankan kewenangannya. Ketentuan tersebut berkaitan dengan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Jika wakil presiden berhenti, mangkat, diberhentikan, atau tidak dapat menjalankan kewajibannya, Majelis Permusyawaratan Rakyat memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden. Pemilihan itu dilakukan paling lambat 60 hari setelah kekosongan terjadi.
Dalam kerangka tersebut, Yusril Ihza Mahendra berpandangan bahwa penentuan nama yang akan diajukan sebagai pengganti Gibran Rakabuming Raka diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Presiden yang sedang menjabat, menurutnya, memiliki kewenangan untuk menentukan calon wakil presiden yang akan diusulkan kepada MPR. Dengan demikian, keputusan mengenai sosok yang dipandang tepat untuk mengisi posisi tersebut berada pada Prabowo, sedangkan proses pemilihan formal tetap mengikuti aturan konstitusi dan perundang-undangan.
Yusril juga menekankan bahwa tidak terdapat larangan tegas yang secara khusus membatasi presiden dalam menentukan calon pengganti. Ia menyatakan, “Tidak ada larangan secara tegas, dan kita menghormati kewenangan Presiden.” Pernyataan itu mencerminkan pandangannya bahwa kewenangan presiden yang sedang menjabat perlu dihormati dalam proses pengusulan. Namun, hal tersebut tidak menghapus peran MPR sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan UU MD3: MPR tetap menjadi lembaga yang memilih wakil presiden dari calon yang diajukan. Karena itu, kewenangan presiden menentukan sosok untuk diusulkan perlu dibedakan dari kewenangan MPR menetapkan pilihan melalui mekanisme pemilihan. Penjelasan ini menempatkan keputusan politik presiden dan prosedur konstitusional sebagai dua tahapan yang saling berkaitan, bukan sebagai kewenangan yang sepenuhnya sama.
Menurut Yusril, Presiden Prabowo memiliki ruang untuk berkonsultasi sebelum menentukan dua nama calon wakil presiden yang akan diajukan kepada MPR. Konsultasi dapat dilakukan dengan siapa pun, termasuk untuk memperoleh pandangan dari sisi hukum. Langkah tersebut dapat menjadi bagian dari pertimbangan presiden dalam memahami persoalan dan menilai pilihan yang tersedia. Namun, adanya konsultasi tidak berarti kewenangan untuk menentukan calon berpindah kepada pihak lain. Yusril menegaskan, proses meminta pendapat dan keputusan akhir merupakan dua hal yang berbeda. Pandangan yang diperoleh dapat membantu memberikan bahan pertimbangan, tetapi bukan keputusan yang mengikat presiden.
Dalam konteks penentuan pengganti Gibran, hal utama yang ditekankan Yusril adalah posisi presiden sebagai pihak yang menetapkan nama. Prabowo dapat mendengar berbagai pandangan sebelum mengambil keputusan, termasuk masukan yang berkaitan dengan aspek hukum. Kesempatan untuk berkonsultasi itu tidak mengurangi ataupun mengubah hak presiden dalam menentukan dua calon yang akan disampaikan kepada MPR. Dengan demikian, konsultasi dipahami sebagai ruang untuk mencari pertimbangan, bukan sebagai mekanisme yang menggantikan kewenangan presiden. Penentuan calon tetap menjadi tanggung jawab dan keputusan Presiden Prabowo.
Penegasan tersebut membedakan secara jelas proses memperoleh pandangan dan tindakan menetapkan pilihan. Presiden dapat mempertimbangkan masukan yang diterima, tetapi pihak yang dimintai pandangan tidak mengambil alih keputusan. Setelah mempertimbangkan hal-hal yang dinilai relevan, Prabowo tetap menjadi penentu dua nama calon wakil presiden untuk diajukan kepada MPR. Menurut Yusril, inti persoalannya bukan apakah presiden boleh berkonsultasi, melainkan bahwa konsultasi tidak mengubah siapa yang memegang keputusan akhir. Karena itu, hak untuk menentukan pengganti Gibran tetap berada di tangan presiden, sementara pendapat dari sisi hukum dapat menjadi bahan sebelum pilihan ditetapkan.
Yusril menjelaskan bahwa kekosongan jabatan wakil presiden tidak serta-merta memindahkan pelaksanaan tugas pemerintahan kepada triumvirat ketika presiden sedang berada di luar negeri. Menurutnya, keberadaan presiden di luar wilayah Indonesia tidak berarti kewenangan pemerintahan berhenti atau otomatis beralih kepada tiga pejabat yang disebut dalam mekanisme triumvirat. Pengaturan mengenai pelaksanaan kekuasaan perlu dibedakan dari keadaan ketika jabatan presiden benar-benar kosong atau presiden tidak dapat menjalankan kewajibannya. Karena itu, absennya wakil presiden saja tidak menjadi dasar untuk menyimpulkan bahwa triumvirat mengambil alih kendali pemerintahan selama perjalanan presiden.
Dalam pandangan Yusril, presiden tetap dapat menjalankan kekuasaan pemerintahan dari mana pun, termasuk ketika berada di luar negeri. Tugas kenegaraan tidak semata-mata bergantung pada kehadiran fisik presiden di dalam negeri. Selama presiden masih mampu menjalankan kewenangannya, keputusan dan arahan pemerintahan tetap berada dalam lingkup tanggung jawabnya. Penjelasan ini juga menegaskan bahwa perjalanan ke luar negeri tidak dengan sendirinya mengubah susunan kewenangan konstitusional. Kekosongan pada posisi wakil presiden dan keberadaan presiden di luar negeri merupakan dua keadaan yang tidak otomatis menghasilkan peralihan kekuasaan kepada triumvirat.
Yusril juga menekankan bahwa wakil presiden tidak mengambil keputusan pemerintahan secara mandiri. Apabila wakil presiden menandatangani keputusan ketika presiden berada di luar negeri, dokumen tersebut tetap berstatus sebagai keputusan presiden; wakil presiden menandatanganinya atas nama presiden, bukan berdasarkan kewenangan mandiri untuk menggantikan presiden. Dengan demikian, tindakan penandatanganan itu tidak serta-merta menunjukkan bahwa kekuasaan telah beralih. Yusril berpandangan bahwa perkembangan teknologi komunikasi memungkinkan presiden berhubungan dengan jajaran pemerintahan dan memberikan perintah maupun instruksi secara langsung dari luar negeri. Kemampuan tersebut menjadi salah satu alasan presiden tetap dapat mengarahkan jalannya pemerintahan tanpa harus selalu berada di tanah air.
Baca juga: Aksi KNPRI di Depan DPR Desak Pemakzulan Wakil Presiden Gibran | Andi Arief Nilai Pansus DPR Dapat Menjadi Ruang Klarifikasi bagi Gibran | Sewa Ruang di Trump Tower hingga Perebutan Kursi Presiden FIFA
25 kunjungan
