Jakarta | Realisasi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 31 Oktober 2026 tercatat sebesar Rp379,3 triliun. Nilai tersebut setara dengan 1,47% dari produk domestik bruto (PDB). Angka ini menggambarkan selisih ketika belanja negara lebih besar daripada pendapatan yang diterima pemerintah dalam pelaksanaan anggaran sampai akhir Oktober. Dengan demikian, defisit menjadi salah satu indikator utama untuk melihat posisi keuangan negara selama periode berjalan.
Besaran defisit tersebut masih berada di bawah batas 3% PDB. Batas itu menjadi acuan dalam pengelolaan defisit APBN, sehingga realisasi 1,47% PDB menunjukkan bahwa angka hingga Oktober belum mencapai ambang tersebut. Perbandingan ini merujuk pada porsi defisit terhadap PDB, bukan semata-mata nilai nominalnya. Nilai Rp379,3 triliun dan persentase 1,47% PDB merupakan dua cara untuk menyampaikan besaran defisit yang sama dalam konteks berbeda.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa pemerintah menjaga defisit APBN tetap di bawah batas 3% PDB. Keterangan tersebut menempatkan pengendalian defisit sebagai bagian dari pengelolaan anggaran negara. Realisasi sampai dengan 31 Oktober menjadi gambaran posisi anggaran pada tanggal tersebut; angka ini tidak dengan sendirinya menyatakan hasil akhir APBN untuk keseluruhan tahun anggaran. Perkembangan penerimaan dan belanja hingga penutupan tahun menjadi bagian dari pelaksanaan anggaran berikutnya. Untuk saat ini, data yang disampaikan menunjukkan defisit Rp379,3 triliun atau 1,47% PDB, dengan posisi yang masih berada di bawah batas 3% PDB. Pemerintah, melalui keterangan Suahasil, menyatakan menjaga agar defisit tetap di bawah batas tersebut.
Hingga akhir Oktober 2026, pendapatan negara tercatat sebesar Rp2.618 triliun, setara 83% dari target dalam APBN sebesar Rp3.153,6 triliun. Capaian ini menunjukkan penerimaan telah melampaui empat perlima sasaran tahunan, meskipun masih terdapat ruang untuk mengejar sisa target pada dua bulan terakhir tahun anggaran. Secara tahunan, pendapatan negara tumbuh 23,9%, mencerminkan peningkatan penerimaan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Perkembangan tersebut menjadi salah satu sorotan utama dalam membaca kondisi fiskal, karena kekuatan pendapatan berpengaruh terhadap kapasitas pemerintah membiayai program dan menjaga kesinambungan anggaran.
Dari sisi pengeluaran, belanja negara mencapai Rp2.997,2 triliun atau 78% dari pagu Rp3.842,7 triliun. Realisasi belanja tersebut tumbuh 15,6% secara tahunan. Persentase penyerapan yang lebih rendah daripada capaian pendapatan tidak serta-merta menunjukkan belanja tertahan; pelaksanaan anggaran umumnya berlangsung bertahap dan dipengaruhi jadwal penyaluran serta penyelesaian program. Namun, realisasi pada sisa periode tetap penting dicermati untuk melihat seberapa efektif alokasi anggaran diterjemahkan menjadi layanan publik, bantuan, dan kegiatan pembangunan. Perbandingan pertumbuhan pendapatan dan belanja juga memberi gambaran bahwa kedua sisi APBN bergerak meningkat, dengan laju kenaikan penerimaan lebih tinggi daripada pengeluaran.
Pembiayaan anggaran sampai akhir Oktober tercatat Rp595,2 triliun, setara 86,4% dari target. Pembiayaan berperan menutup kebutuhan fiskal yang tidak terpenuhi oleh pendapatan, sekaligus mendukung pengelolaan kas dan pelaksanaan anggaran. Bersama realisasi penerimaan dan belanja, angka ini menghasilkan keseimbangan primer positif Rp114,8 triliun. Keseimbangan primer mengukur selisih pendapatan negara dengan belanja di luar pembayaran bunga utang, sehingga nilai positif menunjukkan pendapatan mampu melampaui belanja primer pada periode tersebut. Catatan ini perlu dibaca bersama posisi defisit keseluruhan, sebab pembayaran bunga dan kebutuhan pembiayaan tetap memengaruhi saldo APBN. Secara umum, data hingga Oktober memperlihatkan pendapatan, belanja, dan pembiayaan telah berjalan dengan tingkat realisasi yang berbeda, sementara pencapaian target akhir tahun masih bergantung pada kinerja penerimaan dan penyerapan anggaran pada bulan-bulan tersisa.
Pemerintah masih menghadapi pekerjaan besar untuk mengejar target pendapatan negara pada akhir 2026. Untuk mencapai sasaran tahunan, sekitar Rp590,1 triliun perlu dihimpun selama November dan Desember. Dari kebutuhan tersebut, sekitar Rp514 triliun diharapkan berasal dari penerimaan pajak. Besarnya kebutuhan dalam waktu dua bulan membuat kinerja penerimaan menjadi salah satu perhatian utama dalam pengelolaan APBN, terutama saat defisit hingga Oktober telah mencapai Rp379,3 triliun.
Hingga 31 Oktober 2026, penerimaan pajak tercatat Rp1.796,8 triliun atau 76,2% dari target tahunan sebesar Rp2.357,7 triliun. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengakui bahwa menghimpun sisa penerimaan pajak dalam dua bulan terakhir bukan pekerjaan mudah. Pemerintah perlu menjaga pelaksanaan kebijakan dan mendorong kepatuhan agar penerimaan dapat bergerak sesuai kebutuhan. Suahasil juga meminta dukungan masyarakat dalam upaya mencapai target penerimaan negara, termasuk dengan memenuhi kewajiban perpajakan.
Komponen penerimaan lain menunjukkan capaian yang beragam. Realisasi kepabeanan dan cukai mencapai Rp267,2 triliun, setara 79,5% dari target. Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) telah terkumpul Rp551,8 triliun atau 120,2% dari sasaran tahunan. Capaian PNBP yang melampaui target tersebut lain dikaitkan Suahasil dengan pengawasan lahan hutan serta surplus Bank Indonesia. Perkembangan ini membantu menopang pendapatan negara, tetapi kebutuhan penghimpunan pada November–Desember tetap besar. Karena itu, capaian tiap pos penerimaan akan menentukan kemampuan pemerintah mendekati target tahunan dan menjaga pembiayaan belanja negara. Pemerintah masih harus mengoptimalkan pemungutan pajak tanpa mengabaikan penerimaan dari kepabeanan, cukai, dan PNBP. Dukungan publik serta pengawasan terhadap sumber penerimaan turut menjadi bagian dari upaya tersebut.
Hingga akhir Oktober 2026, pemerintah telah merealisasikan belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.343,6 triliun. Angka tersebut mencakup belanja kementerian/lembaga (K/L) senilai Rp1.239,1 triliun serta belanja non-kementerian/lembaga sebesar Rp1.104,5 triliun. Di luar belanja pemerintah pusat, realisasi transfer ke daerah tercatat Rp653,6 triliun. Capaian ini menjadi bagian penting dari pelaksanaan APBN, karena belanja negara diarahkan untuk mendukung layanan publik, program prioritas, dan aktivitas ekonomi di berbagai wilayah.
Meski demikian, pemerintah masih perlu merealisasikan sekitar Rp945,2 triliun belanja pada November–Desember 2026. Sisa anggaran tersebut menuntut penyelesaian program dan kegiatan secara terencana dalam waktu yang relatif singkat. Pemerintah menyatakan akan mempercepat penyelesaian belanja prioritas agar manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat, termasuk melalui pelaksanaan kegiatan yang telah siap dan penyaluran anggaran sesuai peruntukannya. Percepatan di penghujung tahun diharapkan tidak hanya mengejar realisasi, tetapi juga memastikan belanja menghasilkan keluaran dan layanan yang dibutuhkan.
Pelaksanaan belanja tetap perlu mempertimbangkan ketepatan sasaran, kualitas, serta efisiensi penggunaan anggaran. Kementerian dan lembaga perlu memastikan proses pengadaan, penyelesaian pekerjaan, dan pembayaran berlangsung sesuai ketentuan, tanpa mengurangi pengawasan. Demikian pula, transfer ke daerah perlu mendukung layanan dan kegiatan pembangunan daerah secara efektif. Dengan demikian, dorongan untuk mempercepat realisasi tidak mengabaikan akuntabilitas maupun manfaat belanja bagi masyarakat.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan bahwa percepatan belanja harus tetap dilakukan secara efisien. Pemerintah juga menjaga agar pengelolaan fiskal tetap disiplin, termasuk memastikan defisit APBN tidak melampaui batas 3% terhadap produk domestik bruto (PDB). Karena itu, pemanfaatan sisa anggaran hingga akhir tahun perlu berjalan seimbang: belanja prioritas diselesaikan tepat waktu, sementara kualitas pelaksanaan dan kehati-hatian fiskal tetap dijaga.
Baca juga: Harga Emas Antam Tetap Rp2,574 Juta per Gram pada 14 Oktober 2026 | Dua Titik Layanan SIM Keliling Bandung pada 14 Oktober 2026 | Harga BBM Pertamina 14 Oktober 2026: Tarif Nonsubsidi Masih Berlaku, Sejumlah Produk Naik
5 kunjungan
