Jakarta | Gerakan Pangan Murah (GPM) dilaksanakan secara serentak di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota sebagai upaya memperkuat akses masyarakat terhadap bahan pangan dengan harga terjangkau. Pelaksanaan dalam skala nasional ini memungkinkan intervensi pemerintah menjangkau berbagai wilayah, termasuk masyarakat yang membutuhkan pilihan belanja pangan lebih terjangkau. Melalui kegiatan tersebut, pemerintah berupaya menjaga ketersediaan pasokan sekaligus membantu menahan gejolak harga di tingkat konsumen. Langkah ini menjadi bagian dari upaya stabilisasi pangan, terutama untuk memastikan kebutuhan pokok tetap dapat diperoleh masyarakat.
GPM nasional diselenggarakan Badan Pangan Nasional bersama pemerintah daerah, Perum Bulog, dan ID Food dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia 2026. Di daerah, dinas yang menangani urusan ketahanan pangan turut terlibat dalam pelaksanaan kegiatan. Kolaborasi antarlembaga tersebut mendukung penyediaan dan penyaluran pangan, serta koordinasi kegiatan di berbagai wilayah. Dengan pelaksanaan yang berlangsung serentak, masyarakat di banyak daerah memiliki kesempatan mengakses pangan melalui kegiatan yang sama, sementara pemerintah dapat memperkuat langkah pengendalian harga dan pasokan secara lebih luas.
Tujuan GPM tidak hanya menyediakan pangan dengan harga yang lebih terjangkau, tetapi juga mendukung daya beli masyarakat di tengah kebutuhan rumah tangga yang terus berjalan. Wakil Menteri Pertanian Saleh Mustafa menyampaikan harapan agar daya beli masyarakat meningkat sehingga kebutuhan pangan pokok dapat terpenuhi dengan lebih baik. Harapan tersebut sejalan dengan tujuan intervensi pemerintah untuk menjaga keterjangkauan pangan tanpa mengabaikan ketersediaan pasokan. Pelaksanaan kegiatan secara nasional juga menegaskan pentingnya kerja bersama pemerintah pusat dan daerah, badan usaha pangan, serta dinas terkait. Melalui koordinasi tersebut, GPM diharapkan membantu masyarakat memperoleh pangan pokok dan mendukung stabilitas pangan di berbagai daerah.
Saleh Mustafa menilai pemerintah perlu memperkuat intervensi agar dapat merespons lebih cepat ketika terjadi gejolak harga pangan di daerah. Perubahan harga yang berlangsung cepat dapat membebani rumah tangga, terutama ketika kebutuhan pokok menjadi lebih sulit dijangkau. Karena itu, langkah pemerintah perlu mampu menjangkau wilayah terdampak secara tepat waktu dan disesuaikan dengan kondisi setempat. Respons yang sigap juga penting untuk menjaga ketersediaan pangan sekaligus meredam tekanan harga bagi konsumen. Penguatan intervensi, menurut pandangan tersebut, menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas dan memastikan masyarakat tetap memiliki akses terhadap bahan pangan yang dibutuhkan.
Ia mengapresiasi pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) karena program ini membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan. Kehadiran pangan dengan harga yang lebih terjangkau dapat memberi dukungan langsung bagi konsumen, khususnya saat harga di pasar mengalami tekanan. Meski demikian, GPM perlu dilaksanakan secara berkelanjutan, ditingkatkan, dan dievaluasi secara berkala. Evaluasi dibutuhkan untuk mengetahui sejauh mana program menjangkau masyarakat serta mengukur dampaknya terhadap daya beli konsumen. Dengan pemantauan yang konsisten, pemerintah dapat menilai apakah pelaksanaan program telah sesuai dengan kebutuhan daerah dan menentukan perbaikan yang diperlukan. Pengembangan program juga perlu berangkat dari hasil evaluasi, sehingga manfaatnya dapat terus diperkuat dan pelaksanaannya semakin efektif.
Peningkatan daya beli masyarakat tidak hanya bergantung pada satu langkah. Upaya tersebut perlu didukung oleh berbagai kebijakan dan intervensi yang saling melengkapi, termasuk optimalisasi bantuan pangan yang direncanakan Presiden Prabowo Subianto. Dukungan itu perlu ditempatkan sebagai bagian dari langkah pemerintah untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan, tanpa mengabaikan pentingnya pengendalian harga dan akses yang memadai. Pemerintah juga perlu memastikan respons terhadap gejolak di daerah dapat dilakukan lebih cepat, sembari terus menilai hasil setiap program. Dengan demikian, pelaksanaan GPM, penguatan intervensi, dan optimalisasi bantuan pangan dapat diarahkan untuk mendukung daya beli konsumen secara berkelanjutan.
Dukungan pemerintah melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) tidak terbatas pada penyediaan bahan pangan dengan harga terjangkau. Kegiatan ini juga menjadi sarana untuk memperkuat pengawasan keamanan komoditas dan merespons gejolak harga. Dalam pelaksanaannya, diserahkan kendaraan pendukung pengujian keamanan pangan agar petugas dapat memeriksa komoditas yang beredar, termasuk memastikan cabai yang dipasarkan aman dikonsumsi serta tidak mengandung bahan berbahaya.
Selain itu, diserahkan kendaraan untuk mendukung program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dari Badan Pangan Nasional (Bapanas). Fasilitas tersebut diharapkan membantu pemantauan pasokan dan harga secara lebih efektif, sekaligus mempercepat intervensi pemerintah di wilayah yang mengalami ketidakstabilan harga. Dengan dukungan sarana yang memadai, identifikasi masalah dan penyaluran bantuan dapat dilakukan lebih tanggap sesuai kondisi setempat.
Di Jakarta, GPM diselenggarakan pada tiga titik, yakni bantaran sungai di kawasan Flyover Kalibata Cawang-Cililitan, Kantor RW 007 Kelurahan Bidara Cina, Jakarta Timur, serta Kantor Kelurahan Bukit Duri, Jakarta Selatan. Pemilihan lokasi di kawasan padat penduduk dimaksudkan agar layanan lebih dekat dan mudah dijangkau masyarakat. Warga di sekitar titik kegiatan dapat memperoleh bahan pokok dan memanfaatkan dukungan yang disediakan tanpa harus menempuh perjalanan jauh.
Pada kegiatan tersebut, disiapkan 400 paket beras gratis dan 2.400 voucher belanja senilai Rp15.000 per voucher. Berbagai komoditas juga dijual di bawah harga pasar, meliputi beras SPHP sebanyak 12,25 ton, beras premium 6 ton, gula pasir 3,24 ton, dan minyak goreng 5.500 liter. Tersedia pula 1.200 ekor ayam, 150 kilogram daging sapi, serta 870 kilogram telur ayam ras. Untuk kebutuhan bumbu, disediakan 80 kilogram cabai rawit merah, 185 kilogram cabai merah keriting, 170 kilogram bawang merah, dan 150 kilogram bawang putih. Ragam bantuan tersebut melengkapi upaya menjaga daya beli sekaligus mendukung stabilitas pasokan pangan di tingkat masyarakat.
Gerakan Pangan Murah (GPM) sepanjang 2026 ditopang kolaborasi lintas pihak untuk memastikan bahan pangan tersedia dan dapat dijangkau masyarakat. Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) bekerja bersama pemerintah daerah, badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), serta pelaku usaha swasta. Keterlibatan berbagai unsur ini membantu menghubungkan pasokan dengan kebutuhan warga di berbagai wilayah, sekaligus memperluas pelaksanaan kegiatan hingga tingkat lokal.
Melalui kerja sama tersebut, penyelenggara dapat menghadirkan beragam bahan pangan dengan harga terjangkau dan mendekatkannya kepada masyarakat. Pemerintah pusat dan daerah berperan dalam koordinasi serta dukungan pelaksanaan, sementara BUMN, BUMD, dan pelaku usaha swasta turut mendukung penyediaan dan penyaluran komoditas. Kemitraan yang berjalan di berbagai tingkat pemerintahan memungkinkan kegiatan disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah, termasuk kebutuhan masyarakat dan ketersediaan pasokan setempat.
Dari Januari hingga Oktober 2026, GPM telah dilaksanakan sebanyak 11.349 kegiatan di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut mencakup 127 kegiatan tingkat pusat, 2.071 kegiatan tingkat provinsi, dan 8.710 kegiatan tingkat kabupaten/kota. Selain itu, terdapat 441 kegiatan yang dilaksanakan bersama mitra. Sebaran kegiatan ini menunjukkan luasnya keterlibatan pemerintah di berbagai tingkatan, serta dukungan mitra dalam menjangkau masyarakat. Capaian tersebut juga menjadi gambaran skala koordinasi yang dibangun untuk mendukung akses pangan di banyak daerah.
Pelaksanaan GPM juga menjadi salah satu cara untuk merespons perubahan pasokan dan harga. Koordinasi pemerintah, mitra usaha, dan pelaksana daerah dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan serta menyesuaikan dukungan berdasarkan kondisi yang berkembang. Kementerian Pertanian dan instansi terkait akan terus memperkuat koordinasi dan dukungan bagi GPM. Program ini diharapkan membantu menjaga stabilitas pasokan dan harga, memperluas akses masyarakat terhadap pangan yang aman dan terjangkau, serta mendukung peningkatan daya beli.
Baca juga: Penyaluran Beras Pemerintah Menuju Rekor: Capaian dan Peran Produksi Dalam Negeri | Muhaimin Sebut Kemiskinan Turun ke 8 Persen, Pemerintah Bidik 5 Persen pada 2029 | Hanura Siapkan Rekrutmen Tokoh Eksternal untuk Perkuat Target Pemilu 2029
