Kota Denpasar | Tri Tito Karnavian mendorong agar rapat kerja Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas), Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), serta Tim Pembina Posyandu diselenggarakan dalam satu forum. Integrasi tersebut menjadi langkah untuk menyelaraskan pembahasan dan meningkatkan efisiensi pelaksanaan kegiatan ketiga lembaga. Tri memimpin ketiganya dalam kapasitas berbeda: sebagai Ketua Harian Dekranas, Ketua Umum TP PKK, dan Ketua Umum Tim Pembina Posyandu.
Pertemuan penguatan tata kelola yang diikuti perwakilan ketiga lembaga dari wilayah Indonesia bagian tengah itu berlangsung di Bali Sunset Road Convention Center, Kota Denpasar, Bali, pada Kamis (22/10). Penggabungan rapat kerja memberi ruang bagi peserta untuk membahas agenda masing-masing lembaga secara berdekatan dalam satu rangkaian pertemuan. Dengan demikian, koordinasi lintas lembaga dapat dilakukan dalam forum yang sama, tanpa menghilangkan perhatian terhadap mandat dan program setiap organisasi.
Menurut Tri, penyelenggaraan tersebut merupakan kali pertama rapat kerja Dekranas, TP PKK, dan Tim Pembina Posyandu digelar bersama. Ia berharap model ini dapat membantu penggunaan anggaran menjadi lebih efisien, sekaligus menjaga agar pembahasan tetap bermakna. Efisiensi yang dimaksud bukan sekadar menyatukan jadwal, melainkan juga mengoptimalkan penyelenggaraan kegiatan bersama tanpa mengurangi substansi yang perlu dibicarakan oleh masing-masing lembaga.
Penyatuan forum juga menjadi kesempatan untuk memperkuat tata kelola melalui komunikasi dan koordinasi yang lebih terintegrasi. Ketiga lembaga memiliki ruang kerja serta program yang berbeda, tetapi pertemuan bersama memungkinkan pengelolaan agenda dilakukan secara lebih terarah. Harapannya, peserta dapat memperoleh pemahaman yang selaras mengenai pembahasan yang berlangsung, sekaligus membawa hasil koordinasi tersebut ke lingkungan kerja masing-masing. Langkah ini menandai upaya Tri untuk mendorong pelaksanaan rapat yang lebih efisien, terkoordinasi, dan tetap berfokus pada kebutuhan organisasi di wilayah Indonesia bagian tengah.
Tri menjelaskan bahwa penyatuan rapat tersebut berangkat dari kenyataan bahwa terdapat tiga tanggung jawab kelembagaan yang dijalankan secara ex-officio oleh para pendamping kepala daerah. Tanggung jawab itu melekat pada peran mereka di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Karena dijalankan oleh orang-orang yang sama dalam kapasitas kelembagaan yang berbeda, pembahasan bersama dinilai dapat membantu penggunaan waktu dan sumber daya secara lebih efisien. Pendekatan ini mengatur cara rapat dilaksanakan, bukan mengubah kedudukan masing-masing lembaga.
Melalui pengaturan rapat yang terkoordinasi, agenda dan informasi terkait dapat disampaikan secara lebih selaras. Para peserta dapat melihat keterkaitan program, memahami tahapan pelaksanaan, serta mengidentifikasi kebutuhan koordinasi antarlembaga sejak awal. Hal tersebut penting agar kegiatan di tingkat daerah dapat bergerak searah dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Keselarasan juga memberi ruang untuk membahas prioritas bersama, tanpa mengabaikan mandat, sasaran, maupun mekanisme kerja yang berlaku pada tiap lembaga.
Tri menegaskan bahwa integrasi forum tidak berarti substansi pembahasan disatukan hingga kehilangan ciri atau tujuan masing-masing. Setiap lembaga tetap memiliki fungsi, program, dan tanggung jawab tersendiri. Rapat bersama menjadi sarana untuk memperkuat komunikasi serta menyelaraskan pelaksanaan program, sedangkan keputusan dan tindak lanjut tetap ditempatkan sesuai kewenangan masing-masing. Dengan demikian, koordinasi dapat ditingkatkan tanpa meleburkan fungsi kelembagaan. Penyesuaian ini juga memungkinkan isu yang saling berkaitan dibicarakan dalam satu rangkaian pertemuan, sementara kebutuhan khusus suatu lembaga tetap memperoleh pembahasan yang memadai. Di setiap jenjang pemerintahan, para pendamping kepala daerah dapat menghubungkan arah kebijakan dengan pelaksanaan kegiatan setempat. Hasil yang diharapkan ialah program lebih konsisten, komunikasi antarpihak lebih jelas, dan tanggung jawab kelembagaan tetap terjaga. Model tersebut menekankan kerja bersama, bukan penggabungan institusi, sehingga masing-masing lembaga terus menjalankan perannya dalam mendukung agenda pembangunan daerah.
Dalam forum yang sama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, dan Badan Gizi Nasional menyampaikan strategi untuk memperkuat regulasi serta dukungan penganggaran daerah. Penyampaian ini menempatkan kebijakan dan pembiayaan daerah sebagai bagian penting dalam mendukung keberlanjutan program Dekranas, TP PKK, dan TP Posyandu. Ketiga lembaga berbagi pandangan mengenai perlunya dukungan yang dapat membantu program-program tersebut terus berjalan dan memberikan manfaat sesuai tujuan pelaksanaannya. Pembahasan bersama juga menjadi ruang untuk menyelaraskan perhatian terhadap aspek regulasi dan anggaran dalam konteks dukungan daerah.
Penguatan regulasi dimaksudkan sebagai salah satu landasan agar pelaksanaan program memiliki dukungan kebijakan yang memadai di berbagai daerah. Sementara itu, dukungan penganggaran daerah diperlukan untuk menopang keberlanjutan kegiatan, sehingga pelaksanaan program tidak hanya bergantung pada pembahasan di tingkat pusat. Dalam forum tersebut, strategi yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, dan Badan Gizi Nasional diarahkan untuk mendukung pelaksanaan Dekranas, TP PKK, dan TP Posyandu secara optimal. Upaya tersebut menggarisbawahi pentingnya peran daerah dalam menjaga kesinambungan program, dengan tetap memperhatikan penguatan regulasi dan dukungan anggaran sebagai unsur pendukung.
Dukungan yang dibahas diharapkan dapat membuka ruang bagi program-program tersebut untuk berlangsung secara berkelanjutan di berbagai daerah. Dengan adanya perhatian terhadap regulasi dan penganggaran daerah, pelaksanaan Dekranas, TP PKK, dan TP Posyandu diharapkan memperoleh dukungan yang diperlukan sesuai konteks masing-masing wilayah. Forum bersama ini memperlihatkan bahwa keberlanjutan program menjadi perhatian lintas lembaga, serta membutuhkan dukungan yang terarah dari pemerintah pusat dan daerah. Penyampaian strategi oleh tiga lembaga tersebut menjadi bagian dari pembahasan untuk memperkuat dukungan bagi pelaksanaan program, tanpa mengubah tujuan utamanya. Fokusnya adalah memastikan dukungan regulasi dan penganggaran dapat menunjang pelaksanaan yang optimal, sehingga manfaat program dapat terus dirasakan di berbagai daerah.
Tri menegaskan bahwa penyatuan rapat tiga lembaga tidak semata-mata dimaksudkan untuk menekan anggaran atau menyederhanakan koordinasi organisasi. Efisiensi dan konsolidasi memang menjadi bagian dari tujuan forum bersama, tetapi manfaatnya perlu melampaui urusan administrasi. Pertemuan tersebut diharapkan menjadi ruang bagi para pengurus untuk bertukar pandangan, mengidentifikasi persoalan yang dihadapi, dan merancang langkah yang saling mendukung. Dengan demikian, kolaborasi tidak berhenti pada penggabungan agenda, melainkan dapat mengarahkan sumber daya dan perhatian organisasi kepada kebutuhan yang benar-benar dirasakan masyarakat. Penegasan ini menempatkan kualitas hasil sebagai ukuran penting dari penyelenggaraan forum.
Menurut Tri, forum yang terkoordinasi dapat membuka peluang untuk melahirkan gagasan dan inovasi baru. Program yang dirumuskan bersama diharapkan berangkat dari kondisi nyata di lapangan, termasuk kebutuhan dasar masyarakat di berbagai daerah. Pendekatan tersebut penting agar kegiatan tidak hanya berjalan sebagai rutinitas organisasi, tetapi juga relevan dengan persoalan yang hendak diatasi. Perencanaan bersama dapat membantu lembaga menyelaraskan prioritas, menghindari tumpang tindih kegiatan, dan memperkuat pelaksanaan program. Meski demikian, dampak yang diharapkan tetap memerlukan tindak lanjut, kerja konsisten, serta keterlibatan pihak-pihak terkait. Keberhasilan tidak cukup dinilai dari terselenggaranya rapat, tetapi dari sejauh mana gagasan dapat diterjemahkan menjadi program yang bermanfaat dan menjangkau penerima secara tepat.
Tri juga menyampaikan apresiasi kepada para pengurus dan kader di daerah atas kontribusi serta komitmen mereka. Peran mereka dinilai penting karena kedekatan dengan masyarakat membantu organisasi memahami kebutuhan setempat dan menjalankan program dengan lebih sesuai. Pengalaman daerah dapat menjadi masukan berharga dalam menyusun langkah bersama, sementara dukungan organisasi dapat memperluas ruang bagi inisiatif lokal. Ke depan, kolaborasi tersebut diharapkan mendorong kemajuan para perajin, memperkuat ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.
Baca juga: Menekan Dampak Stroke di Indonesia lewat Penguatan Layanan Neurologi | Prabowo Terima Gubernur URI, Bahas Program Kepemimpinan dan Pembangunan Kampus | Prabowo Terima Laporan Kemajuan Program Kepemimpinan URI
