Kota Yogyakarta | Majelis hakim Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta menjatuhkan putusan terhadap 11 pengasuh daycare Little Aresha pada Rabu (28/10). Dalam perkara kekerasan dan penelantaran anak tersebut, para terdakwa menerima hukuman penjara dengan lama yang berbeda, yakni dua hingga tiga tahun. Putusan ini menetapkan bahwa masing-masing pengasuh juga harus membayar denda sebesar Rp60 juta. Dengan demikian, hukuman yang dijatuhkan tidak seragam dalam hal masa pidana, tetapi nominal denda bagi setiap terdakwa sama. Perkara ini berawal dari dugaan perlakuan terhadap anak-anak yang berada dalam pengasuhan di daycare tersebut.
Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam putusan adalah tidak adanya kewajiban bagi para terdakwa untuk membayar restitusi kepada korban. Restitusi merupakan bentuk ganti kerugian bagi korban, dan dalam tuntutan sebelumnya jaksa penuntut umum meminta agar pembayaran itu dibebankan kepada masing-masing terdakwa. Namun, putusan majelis hakim tidak mencantumkan kewajiban tersebut. Karena itu, selain berbeda dalam lama hukuman dan besaran denda, putusan juga tidak mengabulkan unsur ganti kerugian sebagaimana diminta oleh jaksa dalam perkara ini. Ketentuan mengenai restitusi menjadi bagian penting dalam perbandingan tuntutan dan vonis.
Sebelum putusan dibacakan, jaksa penuntut umum menuntut setiap terdakwa dengan hukuman penjara selama lima tahun dan denda Rp250 juta. Jaksa juga meminta restitusi sebesar Rp14.168.514 per terdakwa. Dibandingkan tuntutan tersebut, hukuman penjara yang dijatuhkan kini lebih singkat, sementara denda yang dikenakan turun menjadi Rp60 juta untuk setiap pengasuh. Permintaan restitusi dari jaksa juga tidak menjadi bagian dari kewajiban dalam vonis. Perbedaan tuntutan dan putusan itu mencakup tiga komponen utama, yaitu lama pidana, besaran denda, serta pembayaran restitusi kepada korban. Rincian tersebut menjelaskan dasar kekecewaan yang muncul di kalangan orang tua korban atas hasil persidangan.
Setelah majelis hakim membacakan putusan dalam perkara pengasuh Little Aresha, kekecewaan disampaikan oleh sejumlah orang tua korban. Imedia Dwi Anjani, salah satu orang tua, menilai hukuman yang dijatuhkan belum mencerminkan keadilan bagi anak-anak dan keluarga yang terdampak. Ia menyatakan bahwa putusan tersebut terasa tidak adil, terutama jika dibandingkan dengan harapan para wali murid sebelum persidangan mencapai tahap akhir. Kekecewaan itu, menurut Imedia, muncul karena keluarga berharap proses hukum memberikan hukuman yang sepadan dengan perkara yang mereka hadapi.
Imedia mengatakan para wali murid sebelumnya mendengar bahwa tuntutan terhadap terdakwa adalah lima tahun penjara. Informasi tersebut menjadi acuan bagi keluarga ketika memperkirakan hukuman yang akan dijatuhkan. Berdasarkan diskusi mereka dengan pengacara, para orang tua kemudian berharap vonis setidaknya mencapai dua pertiga dari tuntutan tersebut, atau sekitar tiga setengah tahun penjara. Harapan itu disampaikan sebagai hasil pembicaraan keluarga dengan pendamping hukum, bukan sebagai ketentuan resmi mengenai hukuman yang wajib dijatuhkan oleh majelis hakim.
Dalam pandangan Imedia, jarak harapan tersebut dan putusan yang dibacakan membuat keluarga merasa tuntutan keadilan mereka belum terpenuhi. Ia mengaitkan penilaian itu dengan pengalaman para orang tua selama mengikuti proses perkara serta perhatian mereka terhadap dampak yang dialami anak-anak. Namun, penilaian bahwa vonis tersebut tidak adil merupakan pandangan pribadi Imedia yang disampaikan mewakili kekecewaannya sebagai salah satu orang tua korban. Pernyataan itu tidak dapat diperlakukan sebagai kesimpulan narator atau penetapan hukum di luar putusan pengadilan. Sikap keluarga tersebut menggambarkan bahwa sebagian orang tua masih menilai hukuman berdasarkan tuntutan yang mereka dengar dan harapan yang dibicarakan bersama pengacara. Dengan demikian, kekecewaan mereka berangkat dari perbandingan tuntutan lima tahun, perkiraan hukuman sekitar 3,5 tahun, dan putusan yang akhirnya diterima.
Imedia menilai hukuman terhadap pengasuh Little Aresha belum sebanding dengan penderitaan dan dampak yang harus dihadapi anak-anak korban. Menurutnya, penilaian atas perkara ini tidak dapat dilepaskan dari lamanya sebagian anak berada dalam pengasuhan daycare maupun kebutuhan mereka untuk memulihkan diri. Ia menyebut ada korban yang telah dititipkan selama tiga hingga lima tahun. Rentang waktu tersebut, dalam pandangannya, membuat pengalaman anak-anak perlu dipertimbangkan secara serius ketika publik menilai beratnya konsekuensi perkara bagi keluarga.
Perhatian Imedia juga tertuju pada proses pemulihan yang mungkin berlangsung panjang. Ia memperkirakan anaknya membutuhkan terapi pemulihan selama sekitar lima sampai sepuluh tahun. Perkiraan itu menggambarkan besarnya dukungan yang menurutnya masih diperlukan, meski kebutuhan setiap anak dapat berbeda. Pemulihan tidak serta-merta selesai setelah proses hukum berjalan atau putusan dijatuhkan. Bagi orang tua, pendampingan berkelanjutan menjadi bagian penting untuk membantu anak menghadapi dampak yang mereka alami. Karena itu, lamanya perawatan dan terapi turut membentuk pandangan Imedia mengenai apakah hukuman yang dijatuhkan telah mencerminkan penderitaan korban.
Imedia turut menyampaikan bahwa sejumlah anak mengalami gangguan kesehatan. Ia juga menyebut beberapa korban telah menerima diagnosis ADHD maupun ASD, tanpa merinci anak mana yang memiliki diagnosis tersebut. Informasi itu disampaikan sebagai bagian dari kekhawatiran orang tua terhadap kondisi anak-anak, bukan sebagai dasar untuk menyamaratakan pengalaman atau kebutuhan mereka. Setiap anak memerlukan perhatian sesuai keadaan masing-masing, dan rincian kesehatan perlu dijaga dengan cermat. Dalam konteks ini, orang tua berharap dampak yang dilaporkan serta kebutuhan pendampingan jangka panjang dapat dipahami secara proporsional. Kekecewaan terhadap hukuman, menurut penilaian Imedia, berkaitan dengan kesenjangan penderitaan yang dirasakan keluarga dan besarnya konsekuensi yang mereka perkirakan masih harus ditanggung anak-anak. Perkiraan waktu terapi itu bukan kepastian bagi semua korban, melainkan pandangan Imedia mengenai kebutuhan pemulihan anaknya. Penyampaian tersebut menegaskan mengapa sebagian orang tua menilai perlindungan, evaluasi kondisi, dan dukungan setelah perkara ini tetap penting. Mereka juga menginginkan perhatian publik tidak hanya tertuju pada vonis, tetapi pada perjalanan pemulihan anak-anak yang terdampak.
Keberatan orang tua korban tidak hanya tertuju pada berat-ringannya hukuman, tetapi juga pada dihapusnya kewajiban restitusi. Bagi keluarga, kebutuhan anak untuk menjalani pemulihan belum berakhir setelah putusan dibacakan. Terapi tetap diperlukan, sementara biaya dan pendampingan sehari-hari masih harus mereka tanggung sendiri. Karena itu, penghapusan restitusi menimbulkan pertanyaan tentang siapa yang akan membantu membiayai kebutuhan tersebut dalam jangka panjang.
Imedia menggambarkan besarnya beban itu melalui biaya terapi anaknya. Satu sesi terapi, menurutnya, berharga Rp100.000, dan anak tersebut perlu menjalani terapi sekurang-kurangnya dua kali dalam seminggu. Pengeluaran itu dapat mencapai sedikitnya Rp200.000 setiap pekan, belum termasuk biaya lain yang mungkin timbul selama proses pemulihan. Jika kebutuhan berlangsung berbulan-bulan atau lebih lama, jumlahnya menjadi beban yang berarti bagi keluarga.
Orang tua juga menilai bahwa pemulihan anak tidak dapat diukur hanya dari kondisi sesaat atau kebutuhan yang terlihat ketika perkara diperiksa. Dampak yang dialami korban dapat memengaruhi perkembangan, rasa aman, serta keseharian mereka, sehingga dukungan mungkin dibutuhkan dalam waktu panjang. Kebutuhan terapi dapat berubah seiring perkembangan anak, dan keluarga perlu memiliki kepastian mengenai akses terhadap layanan yang sesuai. Dalam keadaan demikian, restitusi dipandang sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban yang dapat membantu menutup biaya pemulihan, bukan sekadar pembayaran yang bersifat simbolis.
Imedia mempertanyakan bagaimana pertanggungjawaban atas kebutuhan biaya jangka panjang itu akan diberikan apabila restitusi ditiadakan. Pertanyaan tersebut mencerminkan kekhawatiran bahwa seluruh beban pemulihan akhirnya berada di pundak keluarga korban, meskipun kebutuhan itu berkaitan dengan dampak peristiwa yang mereka alami.
Baca juga: Sebelas Pengasuh Little Aresha Dihukum atas Kasus Kekerasan Anak di Yogyakarta | Krisis Hunian Picu Ribuan Orang Kepung Parlemen Portugal
