Jakarta | Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas pada Senin, 12 Oktober, untuk membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari perhatian pemerintah terhadap kondisi kebakaran yang masih berlangsung di sejumlah wilayah. Dalam rapat itu, perkembangan pemadaman dan lokasi lahan yang terdampak menjadi pembahasan penting untuk menentukan penanganan yang terarah.
Berdasarkan laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), masih terdapat sekitar 639 hektare lahan terbakar. Lahan tersebut tersebar di enam provinsi, sehingga penanganannya memerlukan perhatian pada beberapa wilayah secara bersamaan. Pemerintah memusatkan perhatian terutama pada upaya pemadaman di Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan, dua wilayah yang menjadi fokus dalam penanganan karhutla saat ini.
Kebakaran hutan dan lahan tidak hanya menjadi persoalan di tingkat nasional. Dampak asap yang ditimbulkan turut membuat karhutla menjadi perhatian global, karena dirasakan hingga Singapura dan Malaysia. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa penanganan kebakaran di Indonesia berkaitan dengan dampak lintas wilayah. Karena itu, perkembangan pemadaman di area yang masih terbakar terus menjadi perhatian dalam pembahasan pemerintah, khususnya untuk memastikan kebakaran di berbagai lokasi dapat ditangani.
Pemerintah menyampaikan bahwa operasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) telah mencapai tingkat keberhasilan rata-rata di atas 80 persen. Klaim tersebut disampaikan ketika titik api masih terpantau dalam jumlah besar di sejumlah wilayah dan kabut asap tebal bahkan dilaporkan mencapai negara tetangga. Dengan demikian, angka tersebut menjadi gambaran mengenai capaian operasi pemadaman yang sedang berlangsung, bukan penanda bahwa seluruh karhutla telah sepenuhnya ditangani.
Menurut penjelasan pemerintah, persentase lebih dari 80 persen itu merujuk pada luas lahan yang baru terbakar setiap hari. Artinya, dari area yang teridentifikasi mengalami kebakaran dalam periode harian, sebagian besar disebut berhasil dipadamkan melalui pengerahan personel dan dukungan berbagai unsur. Pengukuran tersebut bersifat dinamis karena titik api dapat kembali muncul, meluas akibat cuaca kering, atau berpindah ke area lain yang memiliki kondisi vegetasi mudah terbakar.
Operasi di lapangan melibatkan lebih dari 60.177 personel gabungan. Informasi mengenai jumlah kekuatan tersebut disampaikan melalui unggahan akun resmi Sekretariat Kabinet, yang menampilkan besarnya mobilisasi pemerintah dan unsur terkait dalam menghadapi karhutla. Personel gabungan itu mendukung pemadaman dari darat, pemantauan titik api, pendinginan lahan, penanganan dampak asap, serta langkah pencegahan agar api tidak kembali menyebar.
Namun, capaian harian di atas 80 persen perlu dibaca secara hati-hati. Persentase itu tidak sama dengan tingkat penyelesaian seluruh bencana karhutla di Indonesia. Selama titik api masih masif dan asap tetap menyelimuti wilayah terdampak hingga melintasi batas negara, operasi pemadaman, pemantauan, dan penegakan pencegahan tetap harus dilanjutkan. Perbedaan luas lahan yang berhasil dipadamkan setiap hari dan total area terdampak penting dipahami agar klaim keberhasilan tidak ditafsirkan sebagai berakhirnya ancaman kebakaran.
Pemerintah terus memperkuat strategi operasional untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia. Operasi pemadaman dilakukan melalui kombinasi langkah udara dan darat, dengan mempertimbangkan kondisi lapangan yang berubah cepat. Pendekatan terpadu tersebut diperlukan agar titik api dapat dikendalikan, terutama di kawasan yang sulit dijangkau serta memiliki potensi penyebaran tinggi.
Operasi udara menggunakan helikopter untuk melakukan water bombing masih dilaksanakan di beberapa wilayah terdampak. Pesawat dan helikopter mengangkut air untuk menjatuhkannya langsung ke area yang terbakar, sehingga api dapat ditekan dari udara. Namun, asap yang tebal dan jarak pandang yang terbatas membuat penerbangan tidak selalu dapat dilakukan secara optimal. Faktor keselamatan awak, kondisi angin, serta sulitnya mengidentifikasi titik api dari udara turut menjadi pertimbangan penting.
Karena kendala tersebut, pemadaman saat ini lebih banyak mengandalkan jalur darat. Tim gabungan dikerahkan untuk membuat sekat bakar, membasahi lahan, mengisolasi bara, serta memastikan api tidak kembali menyala. Petugas juga melakukan pemantauan berulang terhadap area yang telah dipadamkan karena gambut dan material kering masih dapat menyimpan panas. Koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat, dan masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga efektivitas operasi.
Selain pemadaman langsung, pemerintah menerapkan operasi modifikasi cuaca dengan memanfaatkan pertumbuhan awan hujan. Upaya ini ditujukan untuk meningkatkan peluang turunnya hujan di wilayah prioritas, sekaligus membantu membasahi lahan dan mengurangi potensi kebakaran baru. Strategi tersebut menjadi semakin relevan seiring perkiraan awal musim hujan yang mulai merata pada pertengahan hingga akhir Oktober 2026.
Presiden mengarahkan agar seluruh upaya penanganan terus diperkuat, sumber daya dikerahkan secara optimal, dan proses pemadaman dipercepat. Setiap unsur diminta bekerja terpadu agar kebakaran tidak meluas, dampak asap dapat ditekan, serta keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman menyampaikan bahwa pemerintah belum berencana menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional. Keputusan tersebut diambil setelah rapat koordinasi yang menilai kondisi di lapangan masih dapat ditangani melalui pengerahan sumber daya nasional, termasuk personel, peralatan, dan dukungan pemerintah daerah.
Menurut Dudung, penetapan status bencana nasional memerlukan pertimbangan menyeluruh mengenai skala dampak, kemampuan penanganan, serta perkembangan situasi dari waktu ke waktu. Pemerintah tetap memantau titik api, kualitas udara, dan potensi perluasan wilayah terdampak sebelum menentukan kebijakan lanjutan. Status saat ini dinilai masih memungkinkan untuk dikendalikan tanpa menetapkan karhutla sebagai bencana nasional.
Rapat tersebut juga tidak membahas tawaran bantuan pemadaman dari negara lain. Prioritas pemerintah masih diarahkan pada penguatan operasi dalam negeri dan koordinasi lintas lembaga. Apabila perkembangan keadaan memerlukan dukungan tambahan, opsi kerja sama internasional dapat dipertimbangkan melalui mekanisme resmi dan berdasarkan kebutuhan yang terukur.
Penanganan di lapangan tetap menghadapi berbagai kendala. Sejumlah lokasi karhutla sulit dijangkau karena berada jauh dari akses jalan, memiliki medan berat, atau dikelilingi lahan gambut dan vegetasi rapat. Petugas juga perlu memperhatikan keberadaan satwa liar yang terancam oleh api dan asap, sehingga proses pemadaman serta evakuasi harus dilakukan secara hati-hati. Jangkauan mobil pemadam dan alat berat pun terbatas, terutama di wilayah tanpa infrastruktur memadai.
Selain memperkuat pemadaman, Presiden meminta langkah pencegahan karhutla ditingkatkan. Upaya ini melibatkan para kepala daerah melalui pengawasan kawasan rawan, kesiapsiagaan personel, edukasi masyarakat, serta penegakan aturan terhadap pembakaran lahan. Koordinasi yang konsisten di tingkat pusat dan daerah diharapkan dapat menekan risiko kebakaran berulang.
Baca juga: Prabowo Bahas Penanganan Karhutla dan Dampak Asap dalam Rapat Terbatas | Kabut Asap Ganggu Penerbangan, Pemerintah Siapkan Langkah Penanganan Karhutla | Percepatan Penanganan Karhutla: Operasi Darat hingga Penguatan Mitigasi di Enam Provinsi
