Jakarta | Kesejahteraan nelayan Indonesia masih menghadapi persoalan serius. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa kondisi ekonomi kelompok tersebut belum sebanding dengan kontribusinya terhadap penyediaan pangan dan perekonomian nasional. Berdasarkan data 2025, nilai tukar nelayan rata-rata berada pada angka 103,9, atau jika dibulatkan sekitar 103. Angka ini menunjukkan bahwa kemampuan nelayan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dari pendapatan usaha melaut masih sangat terbatas.
Situasi tersebut terlihat semakin kontras apabila dibandingkan dengan nilai tukar petani padi dan jagung yang telah mencapai 131. Nilai tukar merupakan salah satu indikator untuk melihat perbandingan pendapatan yang diterima dan biaya yang harus dikeluarkan oleh pelaku usaha. Menurut Zulkifli Hasan, nilai sekitar 103 menandakan nelayan hanya memiliki ruang yang sempit untuk memperoleh keuntungan. Setelah pendapatan digunakan untuk membeli bahan bakar, memperbaiki perahu, menyediakan alat tangkap, serta memenuhi kebutuhan sehari-hari, sisa penghasilan mereka sering kali tidak mencukupi untuk meningkatkan taraf hidup.
Nelayan dengan nilai tukar 103 disebut berada dalam desil satu, yaitu kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah dan termasuk kategori sangat miskin. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapi bukan sekadar rendahnya pendapatan, melainkan juga kerentanan terhadap biaya operasional, perubahan cuaca, musim penangkapan, dan harga hasil tangkapan. Dalam keadaan ekonomi seperti itu, sebagian nelayan masih membutuhkan bantuan beras untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Mereka juga memerlukan bantuan tunai agar dapat membiayai pendidikan anak. Fakta tersebut memperlihatkan pentingnya kebijakan yang tidak hanya menaikkan pendapatan, tetapi juga memperkuat perlindungan sosial, akses pembiayaan, sarana produksi, dan kepastian pasar bagi nelayan.
Pemerintah menilai persoalan kesejahteraan nelayan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Penilaian tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa kehidupan nelayan dinilai tidak banyak mengalami perubahan selama hampir 80 tahun. Dalam rentang waktu yang panjang itu, nelayan tetap menjalankan peran penting dalam menopang kehidupan bangsa melalui aktivitas di wilayah perairan Indonesia. Namun, peran tersebut belum berbanding lurus dengan kondisi sosial dan ekonomi yang mereka alami.
Zulkifli Hasan menyoroti posisi nelayan sebagai pihak yang berada di garis depan ketika terjadi ancaman terhadap Indonesia. Nelayan hadir dan beraktivitas di wilayah perairan yang menjadi bagian penting dari kedaulatan negara. Dengan keberadaan tersebut, mereka turut menjaga ruang laut Indonesia sekaligus memastikan sumber daya laut tetap berada dalam wilayah yang menjadi tanggung jawab nasional. Peran ini menunjukkan bahwa nelayan tidak hanya dipandang sebagai pelaku ekonomi, tetapi juga memiliki kedudukan strategis dalam menjaga kepentingan negara.
Di sisi lain, Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa nelayan yang berada di garis depan tersebut masih termasuk dalam kategori sangat miskin. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan besarnya peran nelayan dan tingkat kesejahteraan yang mereka rasakan. Mereka menjalankan tanggung jawab penting dalam menjaga wilayah perairan serta sumber daya laut, tetapi kehidupan mereka dinilai belum mengalami perubahan berarti. Karena itu, persoalan nelayan menjadi perhatian yang perlu ditangani secara serius, terutama agar kontribusi strategis mereka terhadap Indonesia dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan. Pemerintah memandang bahwa pihak yang turut menjaga perairan nasional tidak semestinya terus berada dalam kondisi kemiskinan yang sangat tinggi.
Zulkifli Hasan menilai rendahnya kesejahteraan nelayan tidak hanya berkaitan dengan pendapatan rumah tangga, tetapi juga dengan kemampuan Indonesia menjaga kekayaan lautnya. Menurut pandangannya, nelayan merupakan pihak yang berhadapan langsung dengan wilayah perairan dan sumber daya laut. Karena itu, kondisi ekonomi mereka turut menentukan sejauh mana mereka mampu bertahan, bekerja, serta bersaing dalam mengelola potensi tersebut.
Ia menjelaskan bahwa nelayan yang lemah secara ekonomi akan menghadapi keterbatasan dalam menyediakan kapal, alat tangkap, bahan bakar, teknologi, dan kebutuhan operasional lainnya. Keterbatasan modal juga dapat mengurangi kemampuan mereka untuk melaut secara rutin dan menjangkau wilayah perairan yang lebih luas. Dalam situasi seperti itu, nelayan Indonesia dinilai akan lebih sulit bersaing dengan nelayan dari negara lain yang memiliki dukungan ekonomi lebih besar.
Negara-negara seperti China, Vietnam, Thailand, dan Jepang disebut memiliki nelayan yang lebih makmur dan kuat secara finansial. Dengan kondisi ekonomi yang lebih baik, para nelayan dari negara tersebut dipandang memiliki peluang lebih besar untuk menggunakan peralatan modern, meningkatkan kapasitas operasional, serta menjalankan kegiatan penangkapan ikan secara lebih efektif. Perbandingan ini disampaikan untuk menggambarkan pentingnya peningkatan kesejahteraan nelayan Indonesia.
Zulkifli Hasan menegaskan bahwa laut Indonesia memiliki wilayah yang luas. Apabila nelayan Indonesia tetap berada dalam kondisi ekonomi yang lemah, mereka akan kesulitan bersaing dengan nelayan asing yang lebih kuat secara finansial. Menurut pandangannya, keadaan tersebut dapat membuat laut Indonesia yang luas dikuasai oleh nelayan yang lebih kuat. Oleh sebab itu, peningkatan kesejahteraan nelayan dipandang sebagai bagian penting dari upaya memperkuat kehadiran mereka dalam mengelola kekayaan laut, tanpa mengabaikan peran masyarakat pesisir sebagai pelaku utama di sektor tersebut.
Pemerintah menetapkan sasaran peningkatan nilai tukar nelayan dari sekitar 103 menjadi minimal 120 pada tahun berikutnya. Target tersebut mencerminkan upaya untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat pesisir melalui peningkatan pendapatan, penguatan usaha perikanan, serta pembukaan akses yang lebih luas terhadap fasilitas produksi dan pemasaran. Dengan nilai tukar yang lebih baik, nelayan diharapkan memiliki kemampuan lebih besar untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sekaligus mengembangkan kegiatan ekonominya secara berkelanjutan.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa pencapaian sasaran itu memerlukan langkah yang terukur dan dilaksanakan secara konsisten. Salah satu agenda yang disiapkan ialah pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Program tersebut diarahkan untuk membangun kawasan nelayan yang lebih tertata, produktif, dan memiliki dukungan infrastruktur memadai. KNMP juga diharapkan memperkuat keterhubungan nelayan, pengolahan hasil tangkapan, distribusi, serta pasar sehingga nilai tambah komoditas perikanan dapat lebih banyak dinikmati masyarakat setempat.
Selain pembangunan kawasan, pemerintah menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap penyelundupan dan pencurian sumber daya laut. Praktik tersebut dinilai merugikan nelayan, mengurangi penerimaan negara, dan mengancam keberlanjutan kekayaan perikanan Indonesia. Penindakan yang tegas diperlukan agar sumber daya laut dikelola secara adil dan manfaatnya dapat kembali kepada nelayan serta masyarakat luas. Pengawasan di wilayah perairan, koordinasi antarlembaga, dan penindakan terhadap pelanggaran menjadi bagian penting dari kebijakan tersebut.
Menteri Kelautan dan Perikanan mendapat target dari Presiden untuk melakukan terobosan besar-besaran pada tahun ini dan tahun depan. Berbagai langkah itu diharapkan mampu mendorong kenaikan nilai tukar nelayan hingga minimal 120, sekaligus memperkuat daya saing sektor perikanan. Keberhasilan target tersebut akan sangat bergantung pada pelaksanaan program di lapangan, perlindungan terhadap sumber daya laut, dan keterlibatan aktif pemerintah daerah serta masyarakat pesisir.
Baca juga: Kesejahteraan Nelayan Indonesia Tertekan, Pemerintah Bidik Nilai Tukar 120 | Pemerintah Nilai Karhutla Masih Terkendali, Status Bencana Nasional Belum Ditetapkan | Pemerintah Petakan Pasokan Bioetanol untuk Mendukung Target E50
