Jakarta | Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas untuk membahas perkembangan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada Senin malam, 12 Oktober 2026. Pertemuan tersebut berlangsung secara hybrid dari Istana Merdeka, Jakarta, dengan agenda khusus mengevaluasi kondisi terkini di sejumlah provinsi serta memperkuat langkah pemerintah dalam merespons bencana ekologis tersebut.
Rapat ini menjadi bagian dari koordinasi lintas lembaga untuk memastikan penanganan karhutla berjalan cepat, terarah, dan terpadu. Pembahasan mencakup perkembangan di lapangan, kesiapan aparat, serta langkah lanjutan yang diperlukan untuk mengendalikan titik api dan mencegah meluasnya dampak kebakaran. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa upaya pemadaman, perlindungan masyarakat, dan pengawasan kawasan rawan dapat dilaksanakan secara bersamaan.
Sejumlah pejabat hadir dalam rapat terbatas tersebut. Mereka lain Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, serta Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto. Turut hadir Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Selain jajaran pemerintahan dan aparat keamanan, rapat diikuti Direktur Jenderal Konservasi dan Sumber Daya Alam Kementerian Kehutanan Satyawan Pudyatmoko. Kehadirannya dinilai penting karena berkaitan dengan pengelolaan kawasan hutan, konservasi, dan upaya perlindungan ekosistem yang terdampak kebakaran. Satyawan juga disebut sebagai calon Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional, sehingga keterlibatannya dapat memperkuat pembahasan mengenai pengelolaan lahan gambut dan kawasan mangrove.
Melalui rapat tersebut, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya sinergi antarinstansi dalam menghadapi karhutla. Koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan kementerian teknis menjadi dasar untuk mempercepat penanganan sekaligus mengurangi risiko kebakaran berulang.
Dalam rapat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan bahwa upaya pemadaman masih berlangsung di sejumlah wilayah. Berdasarkan laporan tersebut, sekitar 639 hektare lahan masih berada dalam proses pemadaman yang tersebar di enam provinsi paling terdampak. Angka ini menunjukkan bahwa penanganan belum sepenuhnya selesai dan masih memerlukan koordinasi serta pemantauan secara berkelanjutan.
Pemerintah memberikan perhatian utama kepada Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan. Kedua provinsi tersebut menjadi fokus dalam langkah penanganan karena membutuhkan penguatan upaya pemadaman dan pengendalian kondisi di lapangan. Arahan ini menjadi bagian dari respons pemerintah untuk memastikan sumber daya dan dukungan yang tersedia dapat diarahkan secara efektif sesuai perkembangan situasi.
Laporan dalam rapat juga menjadi dasar untuk mengevaluasi kebutuhan penanganan karhutla di enam provinsi terdampak. Proses pemadaman dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi yang masih berlangsung, sehingga perkembangan luas lahan yang terbakar maupun yang sedang ditangani perlu terus diperbarui melalui pelaporan antarlembaga. Dengan demikian, keputusan pemerintah dapat disesuaikan dengan informasi terbaru dari lapangan.
Penyebutan luas sekitar 639 hektare tidak berarti seluruh area tersebut telah selesai ditangani. Sebaliknya, data itu menggambarkan masih adanya lahan yang memerlukan tindakan pemadaman. Karena itu, perhatian terhadap Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan perlu berjalan bersamaan dengan pemantauan di provinsi lain yang turut terdampak. Pemerintah melalui koordinasi dalam rapat terus mendorong percepatan respons agar proses penanganan dapat berlangsung lebih terarah, terukur, dan sesuai dengan kondisi aktual.
Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dilakukan melalui operasi darat dan udara yang berjalan secara simultan. Strategi ini dirancang untuk mempercepat respons terhadap titik api, mencegah perluasan area terbakar, serta melindungi permukiman, fasilitas umum, dan kawasan yang memiliki nilai ekologis penting. Koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, relawan, dan masyarakat terus diperkuat agar setiap laporan dapat segera ditindaklanjuti.
Operasi darat melibatkan lebih dari 60.177 personel gabungan yang dikerahkan ke berbagai wilayah terdampak. Mereka menjalankan pemadaman langsung, patroli, pendinginan lahan, pembuatan sekat bakar, serta pemantauan terhadap area yang berpotensi kembali terbakar. Berdasarkan perkembangan operasi, tingkat keberhasilan pemadaman rata-rata berada di atas 80 persen dari luas lahan yang baru terbakar setiap hari. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pengerahan personel dan pembagian tugas di lapangan mulai memberikan dampak terhadap pengendalian api, meskipun kondisi dapat berubah mengikuti cuaca dan karakteristik lahan.
Di sisi lain, operasi udara menggunakan pesawat dan helikopter untuk melaksanakan water bombing di sejumlah wilayah. Langkah ini diprioritaskan pada lokasi yang sulit dijangkau melalui jalur darat, memiliki titik api luas, atau berada dekat kawasan yang perlu segera dilindungi. Penyiraman dari udara membantu menurunkan intensitas api dan suhu permukaan, sehingga tim darat dapat melanjutkan proses pemadaman serta pendinginan dengan lebih aman dan efektif.
Perkembangan di Riau, Kalimantan Barat, Jambi, dan Kalimantan Selatan menunjukkan arah yang lebih baik seiring intensifnya operasi gabungan. Pemantauan dan patroli tetap diperlukan karena potensi munculnya titik api baru masih dipengaruhi oleh kondisi kering, angin, dan aktivitas pembukaan lahan. Dengan demikian, perbaikan situasi di wilayah-wilayah tersebut mencerminkan kemajuan penanganan, tetapi belum berarti bahwa karhutla telah sepenuhnya selesai.
Pemerintah terus mengoptimalkan Operasi Modifikasi Cuaca sebagai bagian dari langkah lanjutan untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah provinsi. Upaya ini diarahkan untuk memanfaatkan pertumbuhan awan hujan yang terpantau di berbagai wilayah, sehingga hujan dapat diturunkan pada kawasan yang membutuhkan. Rekayasa cuaca tersebut dilaksanakan secara terukur dengan mempertimbangkan kondisi atmosfer, lokasi titik panas, serta perkembangan kebakaran di lapangan.
Penguatan operasi dilakukan seiring perkiraan awal musim hujan yang mulai merata pada pertengahan hingga akhir Oktober 2026. Meskipun perubahan cuaca diperkirakan membantu mengurangi risiko kebakaran, pemerintah tetap meminta seluruh unsur penanganan bekerja secara aktif. Potensi munculnya titik panas masih perlu diantisipasi, terutama di wilayah dengan lahan gambut, semak belukar, dan kawasan yang sulit dijangkau melalui jalur darat.
Presiden Prabowo mengarahkan agar penanganan karhutla diperkuat dan seluruh sumber daya dikerahkan secara optimal. Setiap kementerian, lembaga, pemerintah daerah, aparat keamanan, serta unsur masyarakat diminta mempercepat pemadaman dan mencegah kebakaran meluas. Arahan tersebut mencakup peningkatan koordinasi, pengerahan personel dan peralatan, pemantauan udara, serta penyediaan dukungan logistik bagi tim yang bertugas di lokasi terdampak.
Rapat koordinasi juga diikuti Kepala BNPB, sejumlah Pangdam, Kapolda, serta gubernur dari wilayah yang mengalami karhutla melalui sambungan video-conference. Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan ini penting untuk memastikan informasi lapangan segera ditindaklanjuti dan keputusan dapat diambil secara cepat. Dengan sinergi tersebut, pemerintah menargetkan pengendalian kebakaran berjalan lebih efektif, dampak terhadap masyarakat dan lingkungan dapat ditekan, serta tidak terjadi perluasan area terdampak sebelum musim hujan berlangsung merata.
Baca juga: Pemerintah Belum Tetapkan Karhutla sebagai Bencana Nasional, Penanganan Berlanjut di Enam Provinsi | Kabut Asap Ganggu Penerbangan, Pemerintah Siapkan Langkah Penanganan Karhutla | Pemerintah Siapkan Evaluasi Terbatas Penanganan Karhutla dan Dampak Asap Lintas Batas
