Jakarta | Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas untuk mengevaluasi perkembangan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di enam provinsi. Rapat tersebut berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 12 Oktober 2026. Pertemuan ini menjadi bagian dari pemantauan pemerintah terhadap kondisi wilayah terdampak serta efektivitas langkah penanggulangan yang telah dilakukan di lapangan.
Dalam rapat itu, Prabowo menerima laporan dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto. Laporan tersebut memuat perkembangan terbaru mengenai kebakaran yang masih berlangsung, termasuk luas area yang belum sepenuhnya padam dan masih memerlukan penanganan. Informasi itu menjadi dasar evaluasi untuk memastikan upaya pemadaman, pendinginan, dan pengawasan lanjutan berjalan secara terkoordinasi.
Berdasarkan laporan BNPB, luas lahan yang masih terbakar dan berada dalam penanganan mencapai 639,23 hektare. Area tersebut tersebar di enam provinsi yang terdampak. Pemerintah terus mengerahkan sumber daya yang tersedia untuk mengendalikan titik api, mencegah perluasan kebakaran, serta mengurangi risiko dampak lanjutan terhadap masyarakat dan lingkungan.
Meski demikian, angka 639,23 hektare menunjukkan penurunan yang signifikan dibandingkan kondisi beberapa minggu sebelumnya. Penurunan luas area terbakar mencerminkan adanya kemajuan dalam penanganan, meskipun situasi belum sepenuhnya selesai. Pemerintah tetap perlu mempertahankan kewaspadaan karena perubahan cuaca, kondisi lahan yang kering, dan potensi munculnya kembali titik api dapat memengaruhi perkembangan di setiap wilayah.
Evaluasi yang dipimpin Presiden Prabowo juga menegaskan pentingnya kerja sama pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, aparat, dan unsur terkait lainnya. Koordinasi diperlukan agar laporan lapangan dapat segera ditindaklanjuti dan langkah penanganan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing provinsi. Dengan pemantauan berkala, pemerintah diharapkan dapat memastikan kebakaran terus ditekan hingga seluruh area yang terdampak dinyatakan aman.
Laporan BNPB mencatat rincian luas karhutla yang masih ditangani di enam provinsi dengan pembagian berdasarkan provinsi dan jenis lahan. Data tersebut memuat area lahan gambut serta lahan mineral, dengan keterangan khusus mengenai lokasi lahan mineral di Kalimantan Tengah. Setiap angka menunjukkan luas area yang tercantum dalam laporan.
Kalimantan Tengah memiliki area terbakar seluas 10,89 hektare pada lahan gambut. Selain itu, terdapat 513,89 hektare lahan mineral. Lahan mineral tersebut berada khusus di Taman Nasional Tanjung Puting. Dengan demikian, rincian Kalimantan Tengah terdiri atas dua jenis lahan, yakni gambut dan mineral, sebagaimana dicatat BNPB.
Provinsi berikutnya adalah Sumatra Selatan dengan luas karhutla sebesar 6,90 hektare. Kalimantan Selatan tercatat memiliki area terbakar seluas 8,80 hektare. Di Jambi, luas karhutla yang masih ditangani mencapai 81,50 hektare. Sementara itu, Kalimantan Barat mencatat luas area terbakar sebesar 16,34 hektare.
Riau menjadi provinsi dengan angka yang tercatat sebesar 1,00 hektare. Seluruh angka tersebut merupakan rincian luas karhutla berdasarkan provinsi dalam laporan BNPB. Untuk Kalimantan Tengah, laporan juga membedakan luas berdasarkan jenis lahannya, yaitu 10,89 hektare lahan gambut dan 513,89 hektare lahan mineral di Taman Nasional Tanjung Puting. Adapun provinsi lain disebutkan melalui luas area masing-masing, yakni Sumatra Selatan 6,90 hektare, Kalimantan Selatan 8,80 hektare, Jambi 81,50 hektare, Kalimantan Barat 16,34 hektare, dan Riau 1,00 hektare.
Setelah menerima laporan mengenai penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di enam provinsi, Presiden Prabowo Subianto menilai kondisi tersebut menunjukkan perkembangan positif. Ia mencatat luas wilayah yang terbakar telah menurun secara signifikan dibandingkan beberapa minggu sebelumnya. Jika sebelumnya kebakaran masih berada pada skala ratusan ribu hektare, berdasarkan laporan terbaru luas lahan terdampak telah berada di bawah seribu hektare.
Meski penurunan tersebut menjadi perkembangan yang baik, Prabowo meminta jajarannya tidak mengurangi kewaspadaan. Mitigasi dan pengawasan terhadap kawasan hutan perlu terus diperkuat agar potensi kebakaran dapat ditekan sejak dini. Penguatan itu, lain, dilakukan melalui penambahan jumlah polisi hutan yang bertugas menjaga kawasan serta mendukung upaya pencegahan karhutla.
Dalam pernyataannya, Prabowo menyebut permintaan penambahan 70 ribu polisi hutan ditujukan untuk menjaga hutan. Kebutuhan tersebut dipandang sebagai bagian dari langkah memperkuat perlindungan kawasan hutan, terutama melalui pengawasan yang lebih konsisten dan kehadiran petugas di lapangan. Arahan ini disampaikan tanpa mengubah fokus utama pemerintah, yakni mempertahankan penurunan luas kebakaran sekaligus mencegah munculnya titik api baru.
Prabowo juga mengarahkan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, agar turut mendidik polisi hutan. Pendidikan tersebut diharapkan mendukung kesiapan petugas dalam menjalankan fungsi pengawasan dan menjaga hutan. Dengan koordinasi antarlembaga serta peningkatan kapasitas polisi hutan, langkah mitigasi dapat dilakukan secara lebih terarah, sementara pengawasan terhadap kawasan rawan karhutla tetap berjalan secara berkelanjutan.
Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Taman Nasional Tanjung Puting. Kawasan tersebut tercatat sebagai lokasi dengan area terbakar terbesar dalam laporan penanganan karhutla di enam provinsi, dengan total luas lahan terbakar mencapai 639,23 hektare. Perhatian itu disampaikan ketika Presiden menerima laporan mengenai perkembangan pemadaman dan langkah-langkah yang dilakukan oleh jajaran terkait di lapangan.
Prabowo mengapresiasi upaya pemadaman yang telah dilakukan untuk mengendalikan api di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada para panglima, kapolda, serta pejabat di daerah yang ikut membantu proses penanganan. Apresiasi tersebut ditujukan kepada seluruh unsur yang terlibat dalam koordinasi, pemadaman, dan pemantauan titik api, termasuk mereka yang bekerja di tengah kondisi lapangan yang menghadirkan tantangan.
Dalam pembahasan tersebut, Prabowo turut menyinggung persoalan asap yang muncul akibat karhutla. Ia meminta masukan dari para profesor untuk memperkaya pemahaman dan merumuskan langkah yang tepat dalam menghadapi persoalan tersebut. Presiden juga menyatakan bahwa hujan air pada akhirnya menjadi faktor penting dalam membantu meredakan kebakaran dan mengurangi dampak asap. Arahan itu disampaikan bersamaan dengan penekanan terhadap perlunya upaya pemadaman dan penanganan yang terus dilakukan oleh seluruh jajaran terkait di wilayah terdampak.
Baca juga: Pemerintah Belum Tetapkan Karhutla sebagai Bencana Nasional, Penanganan Berlanjut di Enam Provinsi | Percepatan Penanganan Karhutla: Operasi Darat hingga Penguatan Mitigasi di Enam Provinsi | Penanganan Karhutla Enam Provinsi Jadi Perhatian Presiden Prabowo
