Kabupaten Kotawaringin Barat | Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa 639,23 hektare lahan masih terbakar di enam provinsi. Kebakaran tersebut masih ditangani oleh satuan tugas yang berada di lapangan. Laporan mengenai luas lahan yang terbakar itu disampaikan dalam rapat terbatas yang membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Rapat terbatas tersebut berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 12 Oktober 2026. Dalam forum itu, Suharyanto menyampaikan perkembangan penanganan karhutla, termasuk luas area yang masih terbakar dan memerlukan penanganan satuan tugas. Data 639,23 hektare menjadi bagian dari laporan BNPB kepada Presiden terkait kondisi karhutla yang masih berlangsung di sejumlah wilayah.
Informasi mengenai laporan tersebut kemudian disampaikan kepada publik melalui siaran YouTube Sekretariat Presiden pada Selasa, 13 Oktober 2026. Penyampaian itu memuat keterangan bahwa ratusan hektare lahan masih terbakar dan penanganannya dilakukan oleh satuan tugas di lapangan. BNPB mencatat luasan tersebut tersebar di enam provinsi, sesuai dengan laporan yang diberikan Suharyanto dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto.
Dengan demikian, angka 639,23 hektare merupakan luasan lahan yang menurut laporan BNPB masih terbakar pada saat penanganan berlangsung. Pemerintah melalui satuan tugas terkait terus menangani titik-titik kebakaran yang tercatat dalam laporan tersebut. Keterangan itu menjadi informasi utama yang disampaikan dalam agenda rapat terbatas di Istana Merdeka dan kemudian dipublikasikan melalui kanal resmi Sekretariat Presiden.
Penanganan kebakaran hutan dan lahan masih berlangsung di enam provinsi, dengan total area terdampak mencapai 639,23 hektare. Keenam provinsi tersebut adalah Kalimantan Tengah, Sumatra Selatan, Kalimantan Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, dan Riau. Sebaran kebakaran tidak hanya menunjukkan luas wilayah yang perlu dipulihkan, tetapi juga menggambarkan tantangan pengendalian api di berbagai karakter lahan. Sebagian besar area terdampak berada di kawasan gambut, yang memiliki potensi menyimpan bara di bawah permukaan dan dapat kembali terbakar ketika kondisi cuaca mendukung.
Kalimantan Tengah menjadi provinsi dengan luas kebakaran terbesar dalam laporan tersebut. Perhatian terutama tertuju pada munculnya titik api baru di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting. Kawasan konservasi ini berada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Seruyan. Berdasarkan pendataan penanganan, kebakaran di area Taman Nasional Tanjung Puting mencapai 513,89 hektare. Luasan tersebut menjadikan wilayah ini sebagai salah satu prioritas utama dalam upaya pemadaman, pendinginan, serta pemantauan lanjutan untuk mencegah api meluas.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto menjelaskan bahwa area yang terbakar di Taman Nasional Tanjung Puting merupakan lahan mineral, bukan kawasan gambut. Meski demikian, kondisi tersebut tetap menjadi pekerjaan yang harus segera ditangani karena kebakaran berada di area penting yang memiliki nilai ekologis tinggi. Penanganan diperlukan untuk menghentikan penyebaran api, melindungi ekosistem, dan memastikan tidak muncul titik api baru. Pada hari pelaporan, Pangdam Kalimantan Tengah memimpin langsung penanganan di lapangan. Keterlibatan langsung unsur pimpinan daerah diharapkan memperkuat koordinasi aparat, pemerintah daerah, dan tim penanggulangan bencana dalam menangani kebakaran secara cepat dan terukur.
Pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui operasi darat dengan menambah personel serta peralatan satuan tugas. Penguatan ini diarahkan untuk mempercepat pemadaman di lokasi yang masih terbakar, terutama wilayah yang belum dapat dijangkau secara optimal melalui dukungan udara. Satuan tugas darat dikerahkan untuk melakukan pemadaman langsung, pendinginan, pemantauan titik api, dan mencegah penyebaran api ke area sekitarnya.
Selain operasi darat, pemerintah menyiapkan pengerahan helikopter water bombing untuk menjatuhkan air ke titik-titik kebakaran. Namun, pelaksanaan operasi penerbangan menghadapi hambatan serius akibat kabut asap tebal yang menyebabkan jarak pandang atau visibility berada pada tingkat sangat rendah. Pergerakan satuan tugas udara dari Palangka Raya melalui Bandara Tjilik Riwut maupun dari Banjarmasin melalui Bandara Syamsudin Noor belum mampu menembus kondisi tersebut secara aman.
Di Kalimantan Tengah, helikopter water bombing, operasi modifikasi cuaca, dan pesawat komersial untuk sementara tidak dapat terbang karena keterbatasan jarak pandang. Kondisi ini membuat upaya penanganan di Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan untuk sementara lebih ditekankan pada operasi darat. Prioritas tersebut dilakukan sambil menunggu cuaca dan kondisi atmosfer membaik sehingga dukungan udara dapat kembali dimanfaatkan.
Sumatra Selatan baru dapat menerbangkan armada pada hari pelaporan. Pengerahan tersebut direncanakan dipadukan dengan operasi modifikasi cuaca agar upaya pengendalian karhutla dapat berlangsung lebih efektif. Dalam dukungan penerbangan, Kalimantan Tengah menggunakan empat pesawat, sedangkan Sumatra Selatan mengoperasikan dua pesawat yang diberangkatkan dari Pangkal Pinang.
Kombinasi penambahan personel, perlengkapan pemadaman, pemantauan lapangan, dan dukungan udara diharapkan memperkuat respons pemerintah terhadap karhutla. Selama penerbangan belum sepenuhnya memungkinkan, satuan tugas darat menjadi unsur utama untuk mengendalikan api dan mengurangi risiko meluasnya kebakaran.
Dalam mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pemerintah terus memantau prakiraan cuaca yang disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Informasi mengenai potensi hujan di berbagai wilayah Indonesia menjadi salah satu rujukan penting bagi BNPB dan unsur terkait dalam menyiapkan langkah penanganan di lapangan. Perubahan cuaca dapat memengaruhi kondisi lahan, termasuk tingkat kekeringan dan potensi meluasnya kebakaran.
Kepala BNPB Suharyanto menyampaikan bahwa hujan alami diperkirakan mulai turun pada pertengahan Oktober hingga November. Kehadiran hujan diharapkan membantu memperbaiki kondisi karhutla dalam beberapa pekan berikutnya. Curah hujan yang turun di wilayah terdampak diharapkan dapat meningkatkan kelembapan lahan dan mendukung upaya pengendalian kebakaran, meskipun pemantauan terhadap titik-titik yang masih terbakar tetap dilakukan.
Perkiraan datangnya musim hujan menjadi perhatian karena kondisi karhutla diharapkan membaik setelah musim hujan berlangsung. Namun, sebelum hujan alami turun secara lebih merata, penanganan tetap dilakukan berdasarkan perkembangan situasi dan informasi cuaca terbaru dari BMKG. Pemantauan tersebut diperlukan agar pengerahan sumber daya dapat disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing wilayah.
BNPB bersama unsur terkait menyatakan siap mengerahkan kemampuan yang dimiliki untuk menangani kebakaran selama kondisi masih memerlukan penanganan. Upaya tersebut mencakup koordinasi dan pemantauan secara berkelanjutan, sembari menunggu dukungan kondisi cuaca yang lebih basah. Pemerintah juga terus memperhatikan prakiraan hujan di berbagai daerah sebagai bagian dari langkah menghadapi karhutla hingga pertengahan Oktober, November, dan berlangsungnya musim hujan.
Baca juga: Penanganan Karhutla di Enam Provinsi Menyisakan 639,23 Hektare Lahan Terbakar | Pemerintah Belum Tetapkan Karhutla sebagai Bencana Nasional, Penanganan Berlanjut di Enam Provinsi | Percepatan Penanganan Karhutla: Operasi Darat hingga Penguatan Mitigasi di Enam Provinsi
