Kabupaten Ogan Komering Ilir | Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus berulang di Indonesia dan menjadi persoalan yang memerlukan penanganan lintas wilayah. Peristiwa ini tidak hanya mengancam kawasan hutan, tetapi juga dapat mengganggu kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, transportasi, serta keseimbangan ekosistem. Pola kejadian yang berulang menunjukkan bahwa pengawasan, pencegahan, dan kesiapsiagaan perlu dilakukan secara berkelanjutan, terutama di daerah yang memiliki riwayat kebakaran dan kondisi lahan rentan terbakar.
Data Sistem Pemantauan Karhutla Kementerian Kehutanan per Juli 2026 memetakan sebaran luas area terbakar selama periode 2021–2026. Berdasarkan catatan tersebut, tujuh provinsi ditetapkan sebagai wilayah prioritas penanganan, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi. Penetapan prioritas ini mencerminkan perhatian terhadap wilayah yang berulang kali menghadapi karhutla serta membutuhkan koordinasi lebih kuat pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat, pengelola lahan, dan masyarakat.
Pemetaan dalam sistem tersebut juga memperlihatkan bahwa luas lahan terbakar tidak bergerak seragam dari tahun ke tahun maupun antarprovinsi. Di sejumlah wilayah, terjadi lonjakan luas area terbakar pada 2023, sementara besaran pada tahun-tahun lainnya berbeda sesuai kondisi masing-masing provinsi. Perbedaan itu dapat dipengaruhi oleh cuaca, tingkat kekeringan, karakteristik gambut dan vegetasi, aktivitas pembukaan lahan, serta efektivitas pencegahan di lapangan. Karena itu, data periode 2021–2026 penting digunakan sebagai dasar untuk menyusun kebijakan yang lebih terarah, mengidentifikasi lokasi rawan, dan memperkuat langkah deteksi dini sebelum api berkembang menjadi bencana yang lebih luas.
Berdasarkan laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Senin malam, 12 Oktober 2026, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah masih memerlukan penanganan intensif. Hingga 11 Oktober 2026, luas area yang terbakar tercatat mencapai 64,8 hektare dan tersebar di 49 lokasi kebakaran. Kondisi tersebut menjadi bagian dari akumulasi kebakaran di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan yang mencapai 343,55 hektare.
Dari total area terdampak di Kalimantan Tengah, petugas telah berhasil memadamkan kebakaran seluas 54 hektare di 38 lokasi. Namun, masih terdapat 10,8 hektare lahan di 11 lokasi yang belum sepenuhnya dapat dikendalikan dan masih berada dalam proses penanganan. Tim gabungan terus melakukan pemadaman serta pendinginan untuk mencegah api meluas, terutama pada wilayah dengan vegetasi kering dan potensi penyebaran api yang tinggi.
Karhutla juga berdampak langsung terhadap kualitas udara. Asap tebal menurunkan jarak pandang di bandara hingga hanya 0,2 kilometer. Kondisi ini menyebabkan operasi pemadaman melalui jalur udara tidak dapat dijalankan, sehingga petugas mengandalkan akses darat untuk mencapai titik-titik kebakaran. Terbatasnya jarak pandang sekaligus berpotensi mengganggu aktivitas penerbangan dan mobilitas masyarakat di sekitar wilayah terdampak.
BNPB mencatat 3.908 titik panas di Kalimantan Tengah, dengan 74 titik berada dalam tingkat kepercayaan tinggi. Sebaran titik panas tersebut teridentifikasi di 11 kabupaten/kota, menunjukkan bahwa dampak karhutla tidak terpusat pada satu wilayah saja. Selain mengancam lahan dan ekosistem, kebakaran menurunkan kualitas udara hingga berada dalam kategori berbahaya, sehingga masyarakat perlu membatasi aktivitas luar ruangan, menggunakan pelindung pernapasan, dan mengikuti informasi resmi mengenai perkembangan kondisi udara serta penanganan kebakaran.
Penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah berlangsung melalui pemantauan titik panas, pemeriksaan lokasi terdampak, serta pemadaman di lapangan. Pemantauan tersebut menjadi dasar untuk mengenali wilayah yang memerlukan perhatian dan mengarahkan langkah penanggulangan secara bersamaan. Informasi mengenai titik panas dan lokasi terdampak terus digunakan untuk mendukung koordinasi pemantauan dan tindakan pemadaman.
Salah satu langkah yang dijalankan adalah operasi modifikasi cuaca. Operasi ini menghasilkan hujan lokal di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah, yakni Kabupaten Katingan, Kotawaringin Barat, dan Murung Raya. Hujan lokal tersebut menjadi bagian dari upaya penanganan kebakaran yang berlangsung di tengah pemantauan kondisi wilayah. Pelaksanaannya ditempatkan sebagai salah satu cara untuk mendukung rangkaian tindakan penanggulangan, bersama kegiatan yang dilakukan di darat.
Di sisi lain, jarak pandang yang rendah membatasi pelaksanaan operasi udara. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap penggunaan sarana udara dalam mendukung penanganan kebakaran, sehingga pemadaman darat tetap menjadi metode yang digunakan. Tim di lapangan melaksanakan penanganan berdasarkan lokasi yang dipantau, sementara kondisi jarak pandang turut diperhatikan dalam menentukan pelaksanaan operasi.
Dengan demikian, upaya di Kalimantan Tengah berjalan melalui kombinasi pemantauan titik panas, pengamatan lokasi terdampak, operasi modifikasi cuaca, dan pemadaman darat. Hujan lokal di Katingan, Kotawaringin Barat, dan Murung Raya dicatat sebagai bagian dari operasi tersebut, sedangkan keterbatasan jarak pandang menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan operasi udara. Rangkaian penanganan ini berlangsung bersamaan dengan pemantauan kondisi kebakaran sebelum pembahasan beralih pada situasi di Sumatera Selatan.
Sumatera Selatan menjadi salah satu wilayah dengan dampak karhutla paling besar. Luas area terbakar tercatat mencapai 278,75 hektare. Dari jumlah tersebut, sebanyak 271,85 hektare telah dipadamkan, sedangkan 6,90 hektare masih berada dalam penanganan. Kebakaran berdampak pada delapan kabupaten/kota, sehingga koordinasi lintas wilayah diperlukan untuk mencegah munculnya titik api baru dan membatasi perluasan area terdampak.
BNPB mencatat 1.991 titik panas di Sumatera Selatan, termasuk 121 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi. Kondisi jarak pandang yang rendah menyebabkan operasi pemadaman melalui water bombing belum dapat dilaksanakan. Faktor keselamatan penerbangan menjadi pertimbangan utama, terutama ketika jarak pandang tidak mendukung pergerakan pesawat dan pengamatan lokasi kebakaran secara akurat.
Sambil menunggu kondisi yang lebih aman, penanganan dilakukan melalui operasi modifikasi cuaca. Pada 12 Oktober 2026, tercatat satu sorti dengan penggunaan 800 kilogram natrium klorida. Adapun akumulasi operasi modifikasi cuaca pada 9–11 Oktober mencapai empat sorti dengan total 3.600 kilogram natrium klorida. Upaya ini diarahkan untuk membantu meningkatkan peluang hujan di wilayah yang membutuhkan dukungan pemadaman.
Patroli udara dan pemadaman lanjutan akan dilaksanakan dengan tetap memperhatikan keselamatan penerbangan. BNPB merekomendasikan penyekatan, pemadaman, dan pendinginan secara terpadu, disertai pengerahan personel, peralatan, serta sumber air secara terarah. Kesiapsiagaan armada water bombing perlu dipastikan di Ogan Komering Ilir, Banyuasin, Muara Enim, dan Musi Banyuasin. Selain itu, satuan tugas darat perlu diperkuat di sekitar permukiman untuk mengantisipasi perluasan kebakaran dan melindungi masyarakat.
Baca juga: Penanganan Karhutla di Enam Provinsi Menyisakan 639,23 Hektare Lahan Terbakar | Karhutla Berulang, Penanganan Dipusatkan di Tujuh Provinsi Prioritas | Penanganan Karhutla Berlanjut, Ratusan Hektare Lahan Masih Terbakar
