Jakarta | PSSI mulai menyiapkan langkah tegas untuk menekan kekerasan yang melibatkan suporter sepak bola. Salah satu opsi yang didorong adalah pemberian sanksi pengurangan poin kepada klub yang dinilai tidak mampu mengendalikan perilaku pendukungnya. Kebijakan tersebut diarahkan untuk memperkuat tanggung jawab klub, bukan hanya dalam urusan teknis pertandingan, tetapi juga dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan sepak bola.
Rencana itu menempatkan klub sebagai pihak yang memiliki kewajiban lebih besar untuk mencegah tindakan suporter yang berujung pada kekerasan atau gangguan selama pertandingan. Apabila sebuah klub dianggap gagal memastikan pendukungnya bertindak sesuai aturan, konsekuensi berupa pengurangan poin berpotensi memengaruhi posisi mereka dalam kompetisi. Sanksi tersebut diharapkan mendorong klub membangun pengawasan dan pembinaan suporter secara lebih serius.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan bahwa pengurangan poin merupakan salah satu opsi yang akan didorong oleh federasi. Menurut posisi yang disampaikan tersebut, klub perlu ikut bertanggung jawab atas keamanan pertandingan serta perilaku suporternya. Tanggung jawab itu tidak berhenti pada penyelenggaraan pertandingan di lapangan, melainkan juga mencakup upaya menjaga agar kelompok pendukung tidak melakukan tindakan yang merugikan klub, lawan, maupun jalannya kompetisi.
Pernyataan Erick Thohir mengenai opsi sanksi itu disampaikan pada Selasa (13/10). Langkah tersebut menunjukkan dorongan PSSI untuk menggunakan mekanisme disiplin yang lebih tegas terhadap klub yang tidak mampu mengendalikan pendukungnya. Dengan kemungkinan pengurangan poin, klub diharapkan memiliki alasan yang lebih kuat untuk memperbaiki pengelolaan suporter, memperkuat komunikasi dengan pendukung, serta mencegah kekerasan sebelum dan selama pertandingan berlangsung.
Rencana penerapan sanksi pengurangan poin bagi klub berawal dari meningkatnya perhatian terhadap sejumlah insiden kekerasan yang melibatkan oknum suporter. Peristiwa tersebut dinilai menunjukkan bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap perilaku pendukung belum berjalan secara optimal. Selain merugikan korban, tindakan kekerasan juga berpotensi mengganggu keamanan perjalanan tim, mencoreng kompetisi, serta menimbulkan ketegangan antarkelompok suporter.
Salah satu kejadian yang menjadi sorotan adalah penyerangan terhadap rombongan tim Elite Pro Academy Persib Bandung. Insiden itu berlangsung di Rest Area Batang KM 360, Jawa Tengah. Rombongan yang seharusnya melakukan perjalanan dalam rangka kegiatan sepak bola tersebut menjadi sasaran serangan, sehingga peristiwa itu memunculkan keprihatinan mengenai keselamatan tim dan pihak-pihak yang terlibat dalam kompetisi usia muda. Lokasi kejadian juga memperlihatkan bahwa potensi konflik dapat muncul di luar stadion, termasuk ketika rombongan sedang berada dalam perjalanan.
Peristiwa lain terjadi di Tol Palikanci, Cirebon, dengan korban berupa suporter Persija Jakarta. Penyerangan tersebut kembali memperlihatkan risiko yang dihadapi kelompok pendukung ketika melakukan perjalanan menuju atau meninggalkan suatu daerah. Kekerasan di jalur transportasi publik tidak hanya membahayakan suporter yang menjadi sasaran, tetapi juga dapat mengancam pengguna jalan lain dan mengganggu ketertiban umum.
Kedua peristiwa itu disebut dalam rangkaian pernyataan Erick Thohir mengenai perlunya tindakan yang lebih tegas terhadap klub yang gagal mengendalikan suporternya. Penyerangan terhadap rombongan Elite Pro Academy Persib Bandung di Rest Area Batang KM 360, Jawa Tengah, serta penyerangan terhadap suporter Persija Jakarta di Tol Palikanci, Cirebon, menjadi gambaran konkret mengenai alasan kebijakan tersebut disiapkan. Melalui ancaman pengurangan poin, klub didorong untuk memperkuat koordinasi, edukasi, dan pengawasan agar tanggung jawab terhadap perilaku suporter tidak berhenti pada imbauan.
Erick Thohir menilai kekerasan yang terjadi dalam rangkaian insiden antarsuporter tidak lagi dapat dipandang semata-mata sebagai bagian dari rivalitas sepak bola. Menurutnya, tindakan menyerang orang, menggunakan benda sebagai alat pukul, serta merusak kendaraan telah melewati batas persaingan di tribun dan mengandung unsur kriminalitas. Penilaian itu menjadi dasar penting bagi upaya penegakan disiplin yang lebih tegas terhadap klub yang gagal mengendalikan suporternya.
Indikasi tersebut terlihat dalam rekaman penyerangan terhadap bus rombongan EPA Persib. Dalam video yang beredar, sejumlah oknum suporter tampak membawa benda tumpul ketika mendekati dan menyerang kendaraan. Aksi itu menyebabkan kendaraan tim mengalami kerusakan. Penggunaan benda untuk memukul atau merusak bus menunjukkan bahwa serangan tersebut bukan sekadar luapan emosi setelah pertandingan, melainkan tindakan yang berpotensi membahayakan keselamatan pemain, ofisial, dan rombongan di dalam kendaraan.
Erick menegaskan bahwa membawa alat pukulan saat menonton pertandingan memperlihatkan adanya pemikiran untuk melakukan kekerasan. Ia juga mengingatkan bahwa pola tersebut tetap bermasalah, termasuk ketika muncul aksi balasan dari oknum suporter lain. Dalam pandangannya, tindakan balasan tidak menghapus kesalahan awal maupun dampak yang ditimbulkan, sehingga setiap pihak perlu mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan yang berlaku.
Pernyataan tersebut memperluas perhatian dari sekadar hasil pertandingan dan perselisihan antarkelompok menjadi persoalan keamanan publik. Klub dituntut memperkuat edukasi suporter, pengawasan perjalanan tim, serta koordinasi dengan aparat keamanan. Rekaman kejadian juga dapat menjadi bahan pemeriksaan untuk mengidentifikasi pelaku dan memastikan proses hukum berjalan. Dengan demikian, penanganan insiden tidak hanya berupa sanksi olahraga, tetapi juga dapat mencakup konsekuensi pidana apabila unsur perusakan atau kekerasan terbukti.
Erick menegaskan bahwa persoalan keamanan dalam sepak bola tidak dapat dibebankan kepada satu pihak saja. Pengendalian suporter memang menjadi tanggung jawab klub, tetapi upaya tersebut membutuhkan dukungan operator liga, aparat keamanan, panitia pelaksana, serta seluruh pemangku kepentingan. Setiap unsur memiliki peran yang saling berkaitan, mulai dari penyusunan regulasi hingga penerapan prosedur keselamatan pada hari pertandingan.
Karena itu, operator liga dan klub perlu menyepakati kembali pembagian tanggung jawab secara jelas dan terukur. Kesepakatan tersebut harus menjelaskan kewajiban klub dalam membina suporter, mengidentifikasi potensi konflik, menyampaikan informasi pertandingan, dan menindak pelanggaran. Di sisi lain, operator liga perlu memastikan standar keamanan diterapkan secara konsisten, menyediakan mekanisme evaluasi, serta membantu klub meningkatkan kapasitas pengelolaan risiko.
Mekanisme pencegahan kekerasan juga tidak boleh hanya berfokus pada kejadian di dalam stadion. Potensi bentrokan dapat muncul sebelum pertandingan, saat perjalanan menuju lokasi, maupun setelah penonton meninggalkan area stadion. Oleh sebab itu, koordinasi mengenai rute suporter, pengamanan titik rawan, pertukaran informasi, dan penanganan insiden harus mencakup ruang di dalam serta di luar stadion. Pendekatan menyeluruh diperlukan agar pencegahan tidak berhenti pada pemeriksaan penonton atau pengawasan tribun.
Dalam kerangka tanggung jawab tersebut, Erick mendorong adanya opsi sanksi pengurangan poin bagi klub yang gagal mengendalikan suporternya. Sanksi ini belum dapat dipandang sebagai aturan yang resmi diberlakukan, melainkan sebagai dorongan agar klub lebih serius menjalankan kewajiban keamanan dan pembinaan suporter. Penerapannya tetap perlu dirumuskan melalui aturan yang transparan, indikator pelanggaran yang jelas, serta proses pemeriksaan yang adil. Dengan pembagian peran yang disepakati bersama dan mekanisme pencegahan yang menyeluruh, peningkatan keamanan sepak bola dapat menjadi tanggung jawab kolektif, bukan beban satu pihak.
Baca juga: PSSI Siapkan Sanksi Pengurangan Poin bagi Klub yang Gagal Mengendalikan Suporter | PSSI Siapkan Alternatif Lawan Timnas untuk FIFA Match Day November 2026 | BTPN Syariah Siapkan Aksi Pembelian Kembali Saham hingga Rp1 Triliun
