Jakarta | Katie Zacharia, sekretaris pers Gedung Putih yang baru ditunjuk Presiden AS Donald Trump, mengakui bahwa ia pernah mengikuti ujian profesi advokat namun tidak berhasil lulus. Pengakuan tersebut langsung menarik perhatian karena berkaitan dengan cara ia menggambarkan latar belakang profesionalnya di ruang publik. Dalam wawancara dengan Fox News, Zacharia menjawab “ya” ketika ditanya apakah dirinya pernah menjalani ujian advokat dan gagal. Jawaban itu disampaikan dalam program yang dipandu Sean Hannity pada Kamis, 15 Oktober 2026.
Pertanyaan Hannity secara langsung menyinggung apakah Zacharia pernah mengikuti ujian untuk memperoleh izin berpraktik sebagai pengacara dan tidak lulus. Ia mengonfirmasi hal itu dengan jawaban singkat, tanpa menyangkal bahwa hasil ujiannya tidak memuaskan. Pengakuan tersebut menjadi pokok pemberitaan karena ujian profesi merupakan tahapan penting bagi seseorang yang hendak menjalankan praktik hukum di Amerika Serikat. Namun, informasi yang disampaikan dalam wawancara itu terbatas pada pengakuan bahwa ia pernah mengikuti ujian dan gagal; tidak ada rincian mengenai kapan ia mengikutinya, berapa kali ia mencoba, atau negara bagian tempat ujian tersebut berlangsung.
Sorotan terhadap pengakuan ini juga muncul karena Zacharia beberapa kali menyebut dirinya sebagai pengacara. Pernyataan semacam itu membuat publik membandingkan klaim tentang profesinya dengan pengakuan bahwa ia tidak lulus ujian advokat. Perbedaan memiliki latar belakang pendidikan atau pengalaman hukum dan memperoleh izin resmi untuk berpraktik menjadi relevan dalam pembahasan tersebut. Dengan menjawab pertanyaan Hannity secara terbuka, Zacharia memberikan klarifikasi mengenai satu bagian dari riwayat profesionalnya, tetapi percakapan itu sekaligus memicu pertanyaan tentang penggunaan sebutan “pengacara” dalam pernyataan-pernyataannya sebelumnya. Peristiwa ini menjadi sorotan bukan semata-mata karena hasil ujian, melainkan juga karena publik menilai ketepatan gelar profesional yang digunakan oleh seorang pejabat komunikasi Gedung Putih. Sejauh yang diungkap dalam wawancara, pengakuannya berfokus pada kegagalan ujian, sementara rincian kualifikasi lain tidak dijelaskan lebih lanjut.
Katie Zacharia menyelesaikan pendidikan hukum di Pepperdine University pada 2011. Namun, kelulusan dari fakultas hukum tidak otomatis memberinya lisensi untuk berpraktik sebagai pengacara. Di Amerika Serikat, lulusan umumnya perlu memenuhi persyaratan profesi di yurisdiksi terkait, termasuk lulus ujian advokat, sebelum dapat menjalankan praktik hukum. Perbedaan memperoleh gelar hukum dan mendapatkan izin praktik menjadi bagian penting dalam pembahasan mengenai pengakuannya. Dengan demikian, riwayat pendidikannya tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa ia pernah memiliki kewenangan profesional untuk mewakili klien sebagai pengacara berlisensi.
Dalam wawancara terpisah dengan Real America’s Voice, Zacharia mengatakan bahwa ia sempat mendaftar untuk mengikuti ujian advokat. Akan tetapi, pada masa itu ia merasa terganggu dan kewalahan karena tengah menghadapi rencana pindah ke China bersama suaminya. Menurut penuturannya, perubahan besar dalam kehidupan keluarga tersebut memengaruhi perhatian dan persiapannya. Ia juga mengatakan bahwa saat itu ia menganggap hasil ujian tidak terlalu penting, sebab membayangkan dirinya tidak akan memerlukan lisensi advokat ketika tinggal di China. Pernyataan tersebut menggambarkan alasan pribadi yang ia berikan, bukan penjelasan tentang persyaratan hukum untuk berpraktik di negara lain.
Zacharia menyatakan bahwa setelah pengalaman tersebut, ia tidak pernah mencoba mengikuti ujian itu lagi. Ia turut menjelaskan bahwa dirinya memiliki empat anak dalam kurun enam tahun, sebuah periode yang menurut keterangannya dipenuhi tanggung jawab keluarga. Ia juga mengaku sejak awal tidak berniat menjalani praktik hukum, meskipun telah menempuh pendidikan di bidang tersebut. Karena itu, kisahnya memuat beberapa hal yang berbeda: pendidikan hukum, pendaftaran ujian, keputusan untuk tidak mengulang, dan pilihan karier yang tidak berfokus pada praktik sebagai pengacara. Uraian tersebut perlu dipahami sebagai penuturan Zacharia mengenai keputusan dan keadaan hidupnya, tanpa menyamakan gelar akademik dengan lisensi profesional atau menganggap kegagalan maupun ketidakikutsertaan ujian sebagai bukti bahwa seseorang pernah berpraktik hukum.
Katie Zacharia pernah mencantumkan jabatan penasihat hukum umum atau general counsel di sebuah organisasi nirlaba konservatif yang berbasis di California. Penyebutan jabatan tersebut kemudian menjadi bagian dari perhatian publik, terutama setelah pengakuannya mengenai ujian advokat dan latar belakang hukumnya disorot di Amerika Serikat. Jabatan itu memberi kesan bahwa ia menjalankan fungsi hukum bagi organisasi, tetapi tidak dengan sendirinya menjelaskan status lisensi profesionalnya.
Dalam penjelasannya, Zacharia mengatakan bahwa sejumlah orang yang bekerja di bidang hukum pernah meyakinkannya bahwa ia dapat menyebut dirinya sebagai pengacara. Menurut pengakuannya, mereka mendasarkan pandangan itu pada gelar hukum yang dimilikinya serta pengalaman bekerja dalam urusan hukum bisnis di sebuah firma hukum di Beijing. Ia menyampaikan hal tersebut sebagai alasan di balik cara dirinya diperkenalkan atau menggambarkan latar belakang profesionalnya.
Namun, gelar hukum dan pengalaman kerja bukan hal yang sama dengan lisensi untuk berpraktik sebagai advokat. Kualifikasi untuk menggunakan gelar profesional atau memberikan layanan hukum dapat berbeda menurut yurisdiksi, dan kewenangan praktik biasanya tunduk pada aturan perizinan setempat. Karena itu, pengalaman Zacharia di firma hukum maupun pendidikan hukumnya tidak boleh dipahami sebagai bukti bahwa ia telah lulus ujian advokat atau memiliki lisensi untuk berpraktik di suatu wilayah. Pernyataan mengenai jabatan dan latar belakang tersebut perlu dibedakan dari status perizinan yang dapat diverifikasi secara terpisah.
Zacharia juga menegaskan batas kontribusi yang menurutnya dapat ia berikan: analisis hukum, bukan nasihat hukum. Pembedaan ini penting. Analisis dapat mencakup pembahasan isu, aturan, atau perkembangan hukum, sedangkan nasihat hukum biasanya berupa arahan yang disesuaikan dengan keadaan dan kepentingan klien tertentu. Penegasan itu menunjukkan bagaimana ia menggambarkan ruang lingkup perannya, tetapi tidak menghapus pertanyaan publik mengenai penggunaan istilah pengacara dan jabatan penasihat hukum umum. Dengan demikian, keterangannya mencakup alasan ia memakai sebutan tersebut, sekaligus batas yang ia nyatakan terkait jenis bantuan yang dapat diberikannya. Informasi tersebut perlu dibaca sebagai pengakuan dan penjelasan Zacharia, bukan sebagai penetapan bahwa ia memiliki lisensi advokat.Kontroversi mengenai pengakuan Katie Zacharia terkait ujian advokat mendorong desakan agar persoalan tersebut ditelaah oleh pihak yang berwenang. Pada Rabu, Campaign for Accountability meminta asosiasi pengacara California menyelidiki masalah itu. Organisasi tersebut bergerak dalam bidang akuntabilitas dan etika politik, dan menilai bahwa klaim mengenai status profesional Zacharia perlu diperiksa secara serius. Desakan tersebut menempatkan perhatian bukan hanya pada pernyataan yang menjadi sorotan, tetapi juga pada aturan yang mengatur penggunaan gelar pengacara di negara bagian itu. Penyelidikan, menurut organisasi tersebut, dapat membantu memastikan apakah klaim yang dipersoalkan sesuai dengan ketentuan hukum dan standar profesi yang berlaku.
Campaign for Accountability menyatakan bahwa seseorang yang tidak memiliki lisensi di California dapat menghadapi konsekuensi pidana apabila menyebut dirinya sebagai pengacara. Dengan demikian, organisasi itu menegaskan bahwa penggunaan sebutan tersebut bukan semata-mata klaim berlebihan atau pilihan kata yang kurang tepat. Pernyataan itu mengangkat dimensi hukum dari kontroversi yang sebelumnya berpusat pada pengakuan Zacharia tentang ujian advokat. Desakan kepada asosiasi pengacara California juga menunjukkan bahwa persoalan tersebut dipandang layak mendapatkan penilaian resmi, bukan hanya menjadi bahan perdebatan publik. Namun, seruan penyelidikan itu sendiri tidak menetapkan adanya pelanggaran; penilaian atas fakta dan aturan terkait tetap menjadi kewenangan lembaga yang berwenang.
Perhatian terhadap kontroversi itu muncul ketika Zacharia mulai menjalankan peran barunya di Gedung Putih. Ia memimpin pengarahan pers pertamanya pada Selasa, 13 Oktober 2025.
Baca juga: Pengumuman MSCI Lebih Awal Jadi Sorotan DPR dan OJK | Dugaan Korupsi Revitalisasi Pendidikan di Lampung Jadi Sorotan, 25 Massa Sampaikan Tuntutan ke Kemendikdasmen | Candaan Gubernur Kalteng di Tengah Karhutla Picu Sorotan Anggota DPR
