Jakarta | Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta pemenuhan logistik kesehatan bagi daerah yang terdampak asap tebal akibat kebakaran hutan dan lahan tidak ditunda. Ketersediaan bantuan medis, menurut arahan tersebut, perlu segera dipastikan agar wilayah terdampak dapat merespons kebutuhan kesehatan warganya. Permintaan itu mencakup pengiriman masker tambahan, oxygen concentrator, serta obat-obatan. Jenis dan jumlah bantuan harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah, sehingga dukungan yang dikirim dapat menjawab kondisi setempat.
Untuk masker, Menteri Kesehatan menginstruksikan pengiriman sebanyak 500 ribu masker tambahan bagi setiap provinsi terdampak. Pengiriman ini menjadi bagian dari upaya memenuhi kebutuhan perlindungan warga saat kualitas udara memburuk karena asap. Selain masker, daerah juga diminta memperoleh oxygen concentrator sebagai dukungan peralatan kesehatan, serta pasokan obat-obatan. Jumlah alat dan obat tidak ditetapkan seragam untuk seluruh wilayah, melainkan mengikuti kebutuhan yang teridentifikasi di masing-masing daerah terdampak.
Pernyataan tersebut disampaikan setelah rapat koordinasi penanganan karhutla bidang kesehatan yang berlangsung di Jakarta pada Sabtu, 17 Oktober 2026. Dalam rapat itu, pemenuhan logistik kesehatan menjadi perhatian agar bantuan dapat disalurkan tanpa penundaan. Arahan untuk segera mengirimkan kebutuhan medis menegaskan pentingnya koordinasi pihak terkait dalam memastikan pasokan tersedia di provinsi yang menghadapi asap tebal. Penyesuaian jumlah bantuan berdasarkan kebutuhan daerah juga memungkinkan distribusi dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan kesehatan yang berbeda-beda.
Dengan demikian, langkah yang disampaikan Kementerian Kesehatan mencakup percepatan pengiriman 500 ribu masker tambahan per provinsi terdampak, serta penyediaan oxygen concentrator dan obat-obatan sesuai kebutuhan lokal. Pesan utama dari arahan Menteri Kesehatan ialah agar pemenuhan logistik tersebut tidak menunggu, terutama ketika warga menghadapi paparan asap tebal. Informasi ini disampaikan usai koordinasi lintas pihak di Jakarta, sebagai bagian dari penanganan karhutla pada bidang kesehatan.
Budi mengarahkan seluruh puskesmas di wilayah yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) untuk membuka layanan rumah oksigen. Arahan ini ditujukan agar fasilitas kesehatan tingkat pertama dapat menyediakan akses layanan bagi masyarakat yang membutuhkan dukungan kesehatan di tengah paparan asap. Puskesmas diminta menjalankan layanan tersebut sebagai bagian dari respons kesehatan di wilayah terdampak, dengan tetap memperhatikan kebutuhan warga yang datang untuk memperoleh pertolongan. Ketersediaan layanan rumah oksigen menjadi salah satu langkah yang ditekankan dalam upaya merespons dampak asap karhutla terhadap kesehatan masyarakat.
Selain membuka rumah oksigen, setiap puskesmas juga diminta memastikan ketersediaan obat. Persediaan obat perlu diperhatikan agar pelayanan kesehatan dapat menjawab kebutuhan penanganan warga, terutama terkait infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dan diare. Kedua masalah kesehatan tersebut secara khusus disebut dalam arahan Budi sebagai kebutuhan yang harus menjadi perhatian puskesmas. Karena itu, kesiapan obat untuk penanganan ISPA maupun diare merupakan bagian penting dari pelaksanaan layanan di fasilitas kesehatan terdampak. Puskesmas perlu memastikan obat yang diperlukan tersedia untuk mendukung respons terhadap keluhan kesehatan yang berkaitan dengan kondisi di wilayah tersebut.
Arahan mengenai rumah oksigen dan ketersediaan obat merupakan bagian dari upaya memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat yang terpapar dampak asap karhutla. Pelaksanaannya mengandalkan kesiapan puskesmas sebagai fasilitas yang memberikan pelayanan kepada warga di wilayah terdampak. Dengan membuka layanan rumah oksigen serta menjaga ketersediaan obat untuk kebutuhan penanganan ISPA dan diare, puskesmas diarahkan agar mampu mendukung respons kesehatan yang dibutuhkan masyarakat. Fokusnya adalah memastikan layanan dan obat tersedia sesuai arahan, tanpa mengabaikan kebutuhan warga yang terdampak paparan asap. Langkah ini menempatkan kesiapan pelayanan dasar sebagai unsur penting dalam pemenuhan kebutuhan kesehatan selama dampak karhutla dirasakan di wilayah setempat.
Dalam kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, anak-anak, ibu hamil, serta lansia termasuk kelompok yang membutuhkan perhatian khusus. Imbauan agar masyarakat tetap berada di dalam rumah dapat membantu mengurangi paparan asap, tetapi juga berisiko membuat sebagian warga kesulitan menjangkau pelayanan kesehatan rutin. Karena itu, layanan posyandu direncanakan menjangkau warga secara langsung melalui kunjungan dari rumah ke rumah. Dengan pendekatan ini, kebutuhan dasar kesehatan tetap dapat diketahui tanpa mengharuskan kelompok rentan bepergian ke fasilitas pelayanan.
Petugas dapat melakukan pemeriksaan sesuai kebutuhan dan kondisi di lapangan, sekaligus menyampaikan informasi mengenai langkah perlindungan dari paparan asap. Anak-anak dapat dipantau kondisi kesehatannya, sementara ibu hamil dan lansia dapat memperoleh perhatian serta arahan untuk mencari pertolongan apabila mengalami keluhan. Pelaksanaan kunjungan perlu menyesuaikan tingkat risiko, ketersediaan tenaga, dan panduan kesehatan yang berlaku. Warga juga dapat menyampaikan kondisi anggota keluarga yang membutuhkan tindak lanjut, sehingga petugas bisa mengarahkan mereka ke layanan yang tepat.
Kementerian Kesehatan bekerja bersama pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan tenaga kesehatan setempat untuk mendukung penjangkauan tersebut. Kerja sama ini penting agar pendataan, koordinasi kunjungan, dan penyediaan bantuan dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak. Tenaga kesehatan lokal berperan dalam mengenali situasi warga, sedangkan koordinasi antarpihak membantu memastikan kelompok rentan tidak terlewat ketika akses pelayanan terbatas. Dengan demikian, imbauan untuk bertahan di dalam rumah dapat berjalan seiring dengan upaya menjaga akses terhadap layanan kesehatan.
Perhatian juga diberikan kepada petugas pemadam kebakaran yang bekerja di lapangan dan menghadapi kondisi berat selama penanganan karhutla. Budi meminta tenaga kesehatan memberikan pertolongan kepada petugas pemadam yang membutuhkan layanan medis saat bertugas. Dukungan tersebut dapat mencakup penilaian kondisi dan penanganan sesuai kebutuhan, dengan memperhatikan keselamatan serta situasi operasional. Petugas pemadam yang mengalami gangguan kesehatan perlu memperoleh respons tanpa penundaan yang tidak perlu. Upaya menjangkau warga dari rumah dan memberi bantuan kepada petugas di lapangan sama-sama menjadi bagian penting dari respons kesehatan selama karhutla.
Tim Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan kembali dikerahkan untuk memperkuat penanganan dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah terdampak. Pengerahan ini dilakukan melalui kerja bersama dinas kesehatan setempat agar pemantauan dan dukungan kesehatan dapat disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Kolaborasi tersebut membantu menghubungkan kebutuhan masyarakat dengan sumber daya yang tersedia, sekaligus menjaga agar layanan kesehatan tetap berjalan saat kualitas udara memburuk. Tim pusat dan petugas daerah dapat berbagi informasi mengenai situasi terkini, kendala pelayanan, serta prioritas penanganan. Dengan koordinasi yang teratur, bantuan diharapkan menjangkau warga yang paling membutuhkan secara tepat waktu.
Salah satu tugas tim adalah memantau distribusi bantuan kesehatan, termasuk memastikan penyaluran dan ketersediaannya sesuai kebutuhan wilayah. Pemantauan juga mencakup operasional rumah oksigen, sehingga fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan oleh warga yang memerlukan dukungan pernapasan. Tim berkoordinasi dengan dinas kesehatan untuk mengetahui kondisi layanan, kebutuhan peralatan, serta kemungkinan hambatan dalam penyediaan bantuan. Informasi lapangan menjadi dasar untuk menilai apakah dukungan yang ada memadai atau perlu disesuaikan. Selain itu, petugas mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, baik terkait akses layanan kesehatan maupun perlengkapan pendukung selama masa tanggap darurat. Pendekatan ini membantu mencegah kesenjangan bantuan yang tersedia dan kebutuhan nyata warga.
Koordinasi lintas tingkat pemerintahan menjadi bagian penting dari upaya tersebut. Dalam rapat koordinasi, pemerintah pusat dan daerah membahas langkah penanganan agar dukungan medis serta logistik dapat disiapkan secara selaras. Rapat dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sugiono. Ia menekankan perlunya respons darurat terpadu pemerintah pusat dan daerah, disertai pelaksanaan cepat terhadap kebutuhan medis dan logistik.
Baca juga: Respons Kesehatan Diperkuat di Tengah Karhutla Sumatera dan Kalimantan | Kemenkes Tambah Bantuan Medis untuk Tujuh Provinsi Terdampak Karhutla | Kabut Asap Ganggu 2.458 Penerbangan Domestik, Dampak Menjangkau Lebih Banyak Wilayah
