Jakarta | Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) menetapkan 26.385 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG), telah memenuhi kriteria operasional. Jumlah tersebut setara dengan 97,6 persen dari total 27.022 dapur MBG yang tercatat pada awal Oktober. Data ini menggambarkan cakupan dapur yang dinilai memenuhi persyaratan berdasarkan sejumlah aspek kesehatan, keselamatan, dan jangkauan layanan.
Zulkifli Hasan, yang akrab disapa Zulhas, menyampaikan keterangan itu dalam rapat koordinasi terbatas bidang pangan di Jakarta pada Senin, 19 Oktober. Ia menjelaskan bahwa status memenuhi kriteria operasional tidak hanya ditentukan oleh kemampuan dapur menyediakan makanan. Penilaian juga memperhatikan kelengkapan persyaratan sanitasi, status operasional, rekam kejadian, serta jumlah penerima manfaat yang dilayani. Dengan demikian, angka yang disampaikan merujuk pada dapur yang memenuhi rangkaian ketentuan tersebut.
Salah satu syaratnya adalah SPPG memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Sertifikat ini menjadi penanda bahwa aspek higiene dan sanitasi telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Selain itu, dapur tidak sedang dikenai penghentian operasional sementara. Persyaratan tersebut membedakan dapur yang dapat menjalankan layanan dari unit yang untuk sementara harus menghentikan kegiatan operasionalnya.
Kriteria berikutnya menyangkut catatan kejadian. SPPG yang dinilai memenuhi standar tidak mempunyai catatan kejadian fatal maupun kejadian luar biasa. Unsur ini berkaitan dengan pentingnya menjaga keselamatan penerima manfaat dan mencegah gangguan serius dalam penyelenggaraan layanan. BGN juga mensyaratkan dapur melayani lebih dari 1.000 penerima manfaat. Ketentuan jumlah penerima tersebut menunjukkan bahwa skala layanan turut menjadi bagian dari penilaian operasional.
Secara keseluruhan, angka 26.385 dari 27.022 dapur memberikan gambaran mengenai status pemenuhan kriteria pada awal Oktober, bukan semata-mata jumlah seluruh unit yang terdaftar. Keempat persyaratan yang disebutkan Zulhas menjadi acuan untuk memahami bagaimana BGN mengelompokkan SPPG yang memenuhi kriteria. Penyampaian data dalam rapat koordinasi bidang pangan itu juga menempatkan aspek higiene, kelangsungan operasional, catatan kejadian, dan jangkauan layanan sebagai unsur penting dalam pemantauan dapur MBG.
Pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak hanya berfokus pada jumlah dapur yang beroperasi, tetapi juga pada mutu layanan yang diterima masyarakat. Badan Gizi Nasional (BGN) memeriksa proses penyediaan makanan untuk memastikan kualitas dan kuantitas hidangan sesuai kebutuhan penerima manfaat. Dengan pemeriksaan berkala, setiap dapur diharapkan menjaga konsistensi menu, keamanan pengolahan, serta kecukupan porsi sebelum makanan disalurkan.
Aspek keuangan dan akuntabilitas pengelolaan turut menjadi bagian dari evaluasi. Pemeriksaan ini bertujuan memastikan dana dan sumber daya yang digunakan dalam operasional dapur dikelola secara bertanggung jawab. Penilaian terhadap administrasi dan pelaksanaan kegiatan dapat membantu mengidentifikasi kekurangan, sekaligus mendorong pengelola melakukan perbaikan. Dengan demikian, kepatuhan terhadap standar tidak hanya tampak dari hasil makanan, tetapi juga dari tata kelola yang dapat dipertanggungjawabkan.
Kepala BGN Sudaryono menyampaikan bahwa pemeriksaan juga meliputi kondisi kebersihan dapur, sanitasi, dan instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Ketiga hal tersebut berkaitan dengan keamanan pangan dan dampak operasional terhadap lingkungan. Area pengolahan yang bersih, fasilitas sanitasi yang memadai, serta pengelolaan limbah yang sesuai diperlukan agar kegiatan memasak dan distribusi tidak menimbulkan risiko bagi penerima manfaat maupun masyarakat sekitar.
BGN menindaklanjuti rekomendasi pemerintah daerah mengenai dapur yang dinilai belum memenuhi standar. Rekomendasi tersebut menjadi dasar untuk meminta pembenahan atau mengambil langkah terhadap operasional SPPG. Sudaryono memberi contoh, kegiatan dapur dapat dihentikan apabila ditemukan persoalan, seperti pengelolaan limbah yang buruk atau tempat pengolahan makanan yang tidak bersih. Penghentian operasional menjadi langkah untuk mencegah layanan berjalan ketika persyaratan penting belum dipenuhi.
Dalam kondisi tertentu, penghentian dapat bersifat permanen berdasarkan rekomendasi satuan tugas pemerintah daerah. Mekanisme ini menegaskan bahwa hasil pemeriksaan perlu ditindaklanjuti secara serius, bukan sekadar dicatat. Pengelola dapur perlu memenuhi standar yang ditetapkan dan merespons temuan dengan perbaikan yang dapat diverifikasi. Melalui pengawasan atas makanan, keuangan, kebersihan, sanitasi, dan IPAL, BGN berupaya menjaga layanan tetap layak, aman, serta akuntabel bagi penerima manfaat.
Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menguji sistem pemantauan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menggunakan kamera pengawas yang terhubung ke pusat pemantauan. Uji coba ini melibatkan sekitar 70 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sistem tersebut dirancang agar kegiatan di dapur dapat diamati secara lebih teratur, sekaligus membantu memastikan pelaksanaan layanan berjalan sesuai ketentuan. Pengujian dilakukan sebelum mekanisme pemantauan diterapkan lebih luas, sehingga BGN dapat menilai kesiapan teknologi dan kebutuhan pengawasan di lapangan.
Sudaryono menjelaskan bahwa rekaman CCTV nantinya akan didukung teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Teknologi ini diharapkan membantu memeriksa kepatuhan terhadap prosedur operasional standar (SOP), bukan sekadar menampilkan tayangan dari dapur. Dengan dukungan analisis berbasis AI, bagian-bagian tertentu dari kegiatan operasional dapat ditinjau untuk melihat apakah prosedur yang berlaku dijalankan. Pengawasan itu mencakup tahapan pengelolaan dan persiapan makanan, termasuk aktivitas yang berkaitan dengan penanganan bahan serta proses kerja di dapur. Pemantauan juga direncanakan mencakup pencucian wadah makan atau ompreng setelah digunakan. Rangkaian pengamatan tersebut penting karena mutu layanan tidak hanya ditentukan oleh makanan yang disiapkan, tetapi juga oleh penerapan kebersihan dan tata kelola pada setiap tahap.
BGN turut mempertimbangkan kemungkinan memberikan akses pemantauan secara terbatas kepada pihak tertentu. Kelompok yang disebut lain kepala sekolah, guru, dan orang tua siswa, sehingga mereka berpeluang memperoleh gambaran mengenai proses penyediaan makanan. Namun, akses tersebut masih perlu dirancang dengan cermat dan tidak berarti tayangan akan dibuka tanpa pembatasan. Aspek keamanan tetap menjadi pertimbangan, termasuk pengaturan siapa yang dapat melihat rekaman dan bagaimana akses itu digunakan. Pengaturan yang jelas diperlukan untuk menjaga informasi operasional serta mencegah pemantauan dimanfaatkan di luar tujuan pengawasan. Melalui uji coba ini, BGN dapat mengevaluasi fungsi kamera, dukungan AI, dan tata kelola akses sebelum menentukan penerapan berikutnya. Hasil evaluasi diharapkan membantu membangun mekanisme pengawasan yang konsisten, transparan, dan tetap memperhatikan keamanan serta privasi pihak-pihak yang terlibat dalam layanan MBG.
Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat sistem pengaduan untuk memastikan setiap laporan terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat diterima, dicatat, dan ditindaklanjuti dengan lebih cepat. Saluran yang tertata membantu BGN mengidentifikasi persoalan di lapangan, menentukan pihak yang perlu menangani, serta memantau perkembangan penyelesaiannya. Dengan demikian, masukan masyarakat tidak berhenti sebagai informasi, tetapi dapat menjadi bahan evaluasi operasional.
Laporan dapat disampaikan oleh penerima manfaat, orang tua, pihak sekolah, maupun mitra yang terlibat dalam penyelenggaraan program. Setiap kelompok berpotensi mengetahui kondisi yang berbeda, mulai dari pengalaman penerimaan makanan hingga pelaksanaan layanan di satuan pendidikan dan dapur. Karena itu, akses pengaduan perlu terbuka bagi seluruh pihak tersebut, disertai mekanisme pencatatan yang sistematis agar informasi penting tidak terlewat atau tertukar.
BGN telah menyediakan kotak pos dan alamat email khusus sebagai saluran bagi berbagai pihak yang terkait dengan pelaksanaan MBG. Kehadiran beberapa pilihan kanal memberi ruang bagi pelapor untuk menyampaikan temuan atau keluhan melalui cara yang dapat mereka jangkau. Informasi yang masuk melalui saluran tersebut dapat membantu petugas menelaah masalah, meminta keterangan tambahan bila diperlukan, dan mengarahkan laporan kepada unit atau pihak yang berwenang.
Perbaikan sistem juga penting agar laporan memperoleh.
Baca juga: Pemerintah Benahi Program MBG, dari Kerja Sama Yayasan hingga Pengawasan Dapur | Kasus Amplop Paksa di Angkot Bogor, Polisi Amankan Pengamen dan Pemkot Tinjau Pengawasan
