Kabupaten Sanggau | Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan pemerintah akan segera menjatuhkan sanksi kepada lima hingga enam perusahaan tambahan yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Sanksi tersebut disiapkan dalam bentuk pembekuan hingga pencabutan izin usaha, bergantung pada hasil pemeriksaan terhadap tingkat pelanggaran dan tanggung jawab masing-masing perusahaan.
Pernyataan itu disampaikan Raja Juli saat meninjau penanganan karhutla di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, pada Senin. Dalam kesempatan tersebut, ia menjelaskan bahwa langkah pemerintah merupakan kelanjutan dari proses penegakan hukum terhadap badan usaha yang dinilai tidak memenuhi ketentuan pengendalian kebakaran di wilayah operasionalnya.
Raja Juli menegaskan, pemerintah tidak hanya berfokus pada pemadaman titik api, tetapi juga memastikan adanya pertanggungjawaban dari pihak yang terbukti lalai atau melanggar aturan. Pembekuan izin dapat menjadi langkah awal untuk menghentikan sementara kegiatan usaha, sedangkan pencabutan izin merupakan tindakan yang lebih tegas apabila pelanggaran dinilai serius atau perusahaan tidak menunjukkan kepatuhan.
Ia menyebut nama perusahaan-perusahaan yang akan dikenai sanksi segera diumumkan kepada publik. “Nanti akan kita umumkan, ada sekitar lima sampai enam perusahaan lagi yang akan diberikan sanksi,” kata Raja Juli, sebagaimana disampaikan dalam peninjauan tersebut. Pengumuman itu diharapkan memberikan kepastian mengenai tindak lanjut pemerintah sekaligus memperkuat pesan bahwa pengendalian karhutla menjadi kewajiban yang harus dipenuhi setiap perusahaan.
Rencana tersebut menambah daftar tindakan administratif yang telah ditempuh pemerintah terhadap perusahaan terkait karhutla. Melalui sanksi berupa pembekuan atau pencabutan izin, pemerintah berupaya mendorong pemegang izin untuk memperkuat pencegahan, menyiapkan sarana pengendalian kebakaran, dan segera merespons ketika muncul titik api. Penanganan ini juga menjadi bagian dari upaya melindungi kawasan hutan, lahan masyarakat, serta kualitas udara dari dampak kebakaran.
Pemerintah terus melanjutkan pengawasan dan penindakan terhadap perusahaan yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Hingga saat ini, sebanyak 26 perusahaan telah dikenai tindakan terkait pelanggaran dalam pengelolaan lahan maupun kewajiban pencegahan kebakaran. Rekam penindakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak berhenti pada langkah administratif semata, tetapi terus memantau kepatuhan perusahaan dan menindak setiap pelanggaran yang ditemukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Pengawasan yang berkelanjutan diperlukan untuk memastikan perusahaan menjalankan kewajibannya secara bertanggung jawab, termasuk menyiapkan sarana pencegahan, mengendalikan potensi api, serta merespons kebakaran di wilayah usahanya. Penegakan hukum secara konsisten juga penting untuk memberikan efek jera kepada perusahaan yang mengabaikan kewajiban tersebut. Tanpa tindakan tegas, pelanggaran berisiko berulang dan dapat memperbesar ancaman kebakaran, terutama pada musim kemarau ketika kondisi lahan lebih mudah terbakar.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan bahwa karhutla tidak hanya menimbulkan kerusakan lingkungan, tetapi juga membawa kerugian bagi masyarakat yang terdampak kebakaran dan kabut asap. Dampaknya dapat mengganggu kesehatan, aktivitas ekonomi, pendidikan, serta mobilitas warga di wilayah terdampak. Karena itu, penanganan karhutla harus dilakukan melalui pencegahan, pengawasan, dan penindakan yang berjalan secara bersamaan.
Pemerintah juga menegaskan bahwa skala perusahaan tidak akan menjadi pembeda dalam pemberian sanksi. Perusahaan besar maupun kecil akan menghadapi tindakan apabila terbukti melanggar aturan atau tidak memenuhi tanggung jawabnya dalam mencegah dan mengendalikan kebakaran. “Perusahaan besar maupun kecil akan ditindak,” ujar Raja Juli, menegaskan komitmen pemerintah untuk menerapkan hukum secara adil dan tanpa pengecualian. Sikap tersebut menjadi dasar agar seluruh pelaku usaha meningkatkan kepatuhan serta mengambil langkah nyata dalam melindungi lingkungan dan masyarakat.
Kementerian Kehutanan sebelumnya mengumumkan pencabutan izin usaha terhadap lima perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di Kalimantan pada 21 September 2026. Langkah tersebut menjadi bagian dari penindakan pemerintah terhadap perusahaan yang konsesinya berkaitan dengan kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pencabutan izin berarti perusahaan tidak lagi memiliki dasar untuk menjalankan kegiatan pemanfaatan hutan dalam wilayah konsesi yang telah ditetapkan.
Perusahaan pertama, PT Wana Lestari Jaya, memiliki wilayah konsesi di Kabupaten Sanggau dan Sekadau, Kalimantan Barat, dengan luas sekitar 29.140 hektare. Berikutnya, PT Prima Multi Buana menguasai areal seluas 11.882 hektare di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Di Kalimantan Tengah, PT Pancaran Wana Nusa tercatat memiliki konsesi seluas 3.812 hektare di Kabupaten Lamandau.
Perusahaan lain yang izinnya dicabut adalah PT Grace Putri Perdana. Wilayah konsesinya mencakup Kabupaten Lamandau dan Sukamara di Kalimantan Tengah, serta Kabupaten Ketapang di Kalimantan Barat, dengan luas sekitar 28.990 hektare. Sementara itu, PT Babugus Wahana Lestari memiliki konsesi sekitar 18.640 hektare di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah.
Jika digabungkan, total luas konsesi kelima perusahaan tersebut mencapai sekitar 92.464 hektare. Dari keseluruhan areal itu, sekitar 1.169 hektare dilaporkan merupakan wilayah yang terbakar. Data tersebut menjadi salah satu dasar penting dalam evaluasi dan penegakan hukum terhadap pemegang izin, sekaligus menunjukkan besarnya area yang perlu diawasi setelah pencabutan perizinan. Pemerintah juga perlu memastikan pengelolaan pascapencabutan, termasuk perlindungan kawasan, pemulihan lahan, dan pencegahan agar kebakaran tidak kembali terjadi.
Pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dilakukan melalui operasi pemadaman yang menggabungkan jalur darat dan udara. Langkah tersebut diarahkan untuk mempercepat penanganan titik api serta membatasi penyebaran kebakaran di kawasan terdampak. Operasi di lapangan dilaksanakan secara terpadu dengan menyesuaikan kebutuhan penanganan, sehingga upaya pemadaman dapat berjalan bersamaan pada wilayah yang memerlukan tindakan segera.
Penanganan karhutla juga melibatkan berbagai unsur, yaitu TNI, Polri, Manggala Agni, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan relawan. Pelibatan lintas unsur diperlukan untuk memperkuat koordinasi dalam pemadaman, pemantauan kondisi lapangan, serta pelaksanaan tindakan penanganan sesuai peran masing-masing. Kerja sama tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga agar respons terhadap karhutla berlangsung secara terarah dan terpadu.
Selain operasi pemadaman, pemerintah meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Upaya ini diarahkan untuk mencegah munculnya kebakaran sejak awal, terutama melalui pemahaman mengenai dampak pembakaran terhadap kawasan hutan dan lahan. Pencegahan melalui kesadaran masyarakat berjalan berdampingan dengan penguatan penindakan terhadap setiap pelanggaran yang ditemukan dalam penanganan karhutla.
Pemerintah juga merencanakan penguatan pengawasan kawasan hutan melalui penambahan personel polisi kehutanan. Penambahan personel tersebut ditujukan untuk memperkuat pengawasan di kawasan hutan dan mendukung penindakan terhadap pelanggaran. Dengan demikian, pengendalian karhutla mencakup pemadaman melalui jalur darat dan udara, pelibatan TNI, Polri, Manggala Agni, BPBD, serta relawan, peningkatan kesadaran masyarakat, dan penguatan pengawasan kawasan hutan.
Baca juga: Pemerintah Nilai Karhutla Masih Terkendali, Status Bencana Nasional Belum Ditetapkan | Penanganan Karhutla Tetap Berjalan, Pemerintah Belum Menetapkannya sebagai Bencana Nasional | Pemerintah Belum Menetapkan Karhutla sebagai Bencana Nasional, Penanganan Terus Dikebut
