Jakarta | Ketua Umum Relawan Militan Gibran 08 Nusantara, Andi Azwan, menanggapi penilaian PDI Perjuangan yang menyebut polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming menjadi beban bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut muncul ketika perdebatan mengenai dokumen pendidikan Gibran kembali disorot dalam evaluasi politik terhadap perjalanan pemerintahan Prabowo-Gibran.
Catatan PDIP itu disampaikan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto kepada wartawan di Sekolah PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Rabu (21/10). Dalam keterangannya, Hasto mengaitkan polemik ijazah dengan putusan Mahkamah Konstitusi serta persoalan legitimasi wakil presiden. Dengan demikian, sorotan partai tidak hanya berkaitan dengan dokumen pendidikan, tetapi juga menyentuh perdebatan yang lebih luas mengenai dasar pencalonan dan penerimaan publik terhadap posisi Gibran.
Isu tersebut menjadi bagian dari pembicaraan politik menjelang penilaian atas dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Pernyataan PDIP menempatkan polemik sebagai salah satu tantangan yang dapat memengaruhi citra pemerintah, sementara tanggapan Andi menunjukkan bahwa relawan Gibran ikut merespons kritik terhadap wakil presiden. Perbedaan pandangan ini memperlihatkan bagaimana isu yang sama dibaca dari sudut politik yang berlainan.
Di satu sisi, PDIP menghubungkan perkara ijazah dengan putusan MK dan legitimasi jabatan. Di sisi lain, relawan menjadi pihak yang menyuarakan tanggapan atas penilaian tersebut. Perdebatan itu berlangsung di ruang publik dan berpotensi terus berlanjut selama pertanyaan mengenai ijazah maupun konsekuensi politiknya masih menjadi perhatian. Namun, pembahasan mengenai polemik perlu membedakan pernyataan politik, proses hukum, dan fakta yang telah terverifikasi agar publik memperoleh gambaran yang jernih.
Respons Andi Azwan, dalam konteks ini, menandai keterlibatan kelompok pendukung Gibran dalam menghadapi narasi bahwa persoalan tersebut membebani pemerintahan. Sementara itu, pernyataan Hasto menjadi catatan resmi PDIP mengenai isu yang dinilai berkaitan dengan kepemimpinan nasional. Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada keterangan para pihak dan informasi yang dapat dipastikan, bukan semata-mata pada silang pendapat politik.
Andi Azwan meminta PDIP agar tidak menggiring opini publik secara menyesatkan dalam menyampaikan pembicaraan mengenai pencalonan. Ia menekankan bahwa pernyataan tentang pencalonan perlu dipahami sesuai konteksnya, yakni sebagai pembicaraan mengenai pasangan atau paket. Menurut Andi, pemahaman tersebut penting agar publik tidak mengartikan pembicaraan itu sebagai pernyataan langsung yang dibuat oleh presiden. Ia menyampaikan pandangan itu kepada wartawan pada Sabtu (24/10/2026), ketika menanggapi catatan PDIP atas pemerintahan Prabowo.
Dalam tanggapannya, Andi menyoroti perbedaan pembicaraan mengenai pencalonan sebuah pasangan dan pernyataan pribadi dari presiden. Ia meminta agar kedua hal tersebut tidak dicampuradukkan saat disampaikan kepada masyarakat. Dengan demikian, pembicaraan mengenai pencalonan dipahami sebagai satu paket, bukan sebagai ucapan yang secara langsung berasal dari presiden. Permintaan Andi berpusat pada cara isu tersebut dibingkai dan diterangkan kepada publik. Ia mengingatkan PDIP untuk tidak membawa masyarakat pada pemahaman yang dianggapnya menyesatkan mengenai isi pembicaraan tersebut.
Andi tidak menyamakan pembicaraan tentang pasangan atau paket pencalonan dengan pernyataan langsung presiden. Penegasan itu menjadi inti responsnya terhadap catatan PDIP, tanpa mengubah pokok persoalan yang ia sampaikan. Ia meminta publik memahami bahwa pembicaraan yang dimaksud berkaitan dengan pencalonan pasangan sebagai satu kesatuan. Karena itu, menurut penjelasannya, ucapan tersebut tidak seharusnya diperlakukan sebagai pernyataan presiden secara langsung. Andi menyampaikan permintaan agar PDIP tidak menggiring opini publik secara menyesatkan kepada wartawan pada Sabtu (24/10/2026). Responsnya menekankan batas makna pembicaraan pencalonan, yaitu pasangan atau paket, dan bukan pernyataan yang langsung dibuat oleh presiden.
Andi menilai kritik PDIP terhadap dampak polemik ijazah Gibran bagi pemerintahan Prabowo tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik setelah pemilihan presiden sebelumnya. Menurut dia, pernyataan tersebut mencerminkan kekecewaan partai atas hasil kontestasi, ketika pasangan yang didukung PDIP tidak berhasil memenangkan pemilihan. Ia memandang konteks itu penting untuk membaca alasan partai kembali menyoroti isu yang berkaitan dengan keluarga Joko Widodo.
Dalam pandangan Andi, kekalahan tersebut turut membentuk sikap politik PDIP terhadap Joko Widodo dan Gibran. Ia menyebut partai itu menyimpan kebencian kepada keduanya, sekaligus menilai kritik yang disampaikan sekarang memiliki muatan politis. Pernyataan tersebut merupakan penafsiran Andi atas sikap PDIP, bukan keterangan mengenai motif partai yang telah dibuktikan secara independen. PDIP sendiri dapat memiliki penjelasan berbeda mengenai alasan dan tujuan kritiknya.
Andi juga menghubungkan polemik ini dengan persaingan dan perubahan konfigurasi politik pascapilpres. Menurutnya, hubungan partai, tokoh nasional, dan pendukungnya masih dipengaruhi oleh perbedaan pilihan dalam kontestasi tersebut. Karena itu, ia membaca kritik PDIP bukan semata sebagai komentar atas isu ijazah, melainkan sebagai bagian dari ketegangan politik yang lebih luas. Penilaian itu menunjukkan bagaimana relawan pendukung pemerintah menafsirkan pernyataan lawan politik, meski tafsir tersebut tidak otomatis menggambarkan sikap seluruh kader atau pemilih PDIP.
Pandangan Andi sebaiknya ditempatkan sebagai pendapat seorang relawan dalam merespons perdebatan publik. Penilaian mengenai motif politik memerlukan kehati-hatian, terutama ketika menyangkut tuduhan kebencian terhadap tokoh tertentu. Pembaca dapat membedakan pernyataan langsung PDIP, interpretasi Andi, dan fakta yang dapat diverifikasi dari sumber independen. Dengan pemisahan itu, perbincangan mengenai hubungan polemik dan dinamika pascapilpres dapat berlangsung lebih proporsional, tanpa menganggap dugaan tentang motif sebagai kepastian. Isu tersebut tetap menjadi bagian dari diskusi politik yang melibatkan beragam pandangan.Andi menyampaikan bahwa Gibran memiliki dokumen atau sertifikat Advanced Diploma dari Management Development Institute of Singapore (MDIS). Menurut klaim Andi, kualifikasi tersebut setara dengan A-Level atau pendidikan tamat SMA, yakni kelas tiga SMA, sehingga menjadi bekal pendidikan sebelum Gibran melanjutkan studi sarjana di Bradford University. Uraian itu merupakan keterangan yang disampaikan Andi mengenai riwayat pendidikan Gibran, bukan penetapan independen tentang kesetaraan dokumen tersebut. Pembahasan mengenai dokumen pendidikan itu kembali muncul di tengah polemik publik terkait ijazah dan persyaratan pencalonan.
Dalam konteks polemik yang sama, Andi juga mengungkit pernyataan Joko Widodo mengenai dugaan adanya operasi politik di balik persoalan ijazah. Jokowi, sebagaimana dikutip dalam penjelasan Andi, menyebut kemungkinan adanya “penumpang gelap” dalam polemik tersebut. Pernyataan itu menggambarkan pandangan Jokowi tentang dinamika yang berkembang, tetapi tidak dengan sendirinya menjelaskan siapa pihak yang dimaksud. Karena itu, penyebutan istilah tersebut perlu dipahami sebagai bagian dari pernyataan yang diatribusikan kepada Jokowi, tanpa menyimpulkan identitas atau keterlibatan individu maupun kelompok tertentu.
Secara terpisah, Hasto menyampaikan pandangannya mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden. Hasto menyebut putusan MK menemukan Gibran tidak memenuhi syarat sebagai calon wapres pada saat itu, serta menggambarkan proses yang melahirkan putusan tersebut sebagai proses yang melibatkan intervensi kekuasaan. Ia juga menyatakan tidak ada bukti ijazah SMA. Pernyataan tersebut merupakan penilaian Hasto atas putusan dan isu pendidikan yang diperdebatkan. Menurut Hasto, perkara ini tidak semata-mata berkaitan dengan dokumen, tetapi juga menyentuh etika, moral, tanggung jawab pejabat publik, dan legitimasi Gibran. Dengan demikian, dua rangkaian pernyataan itu menunjukkan perbedaan fokus: Andi menjelaskan klaim tentang dokumen pendidikan serta mengutip pandangan Jokowi, sementara Hasto menyoroti konsekuensi konstitusional dan prinsip-prinsip publik. Klaim dan penilaian masing-masing pihak tetap perlu dibedakan dari temuan hukum atau fakta yang telah dipastikan secara independen.
Baca juga: Dua Tahun Pemerintahan Prabowo: Pergeseran Prioritas, Kesejahteraan, dan Pengelolaan Kekayaan Publik | Prabowo Minta Pelanggaran Program MBG Ditindak Tegas, Ratusan Pejabat Dipecat | Prabowo Akui Kekurangan Program MBG dan Minta Pelanggaran Ditindak Tegas
