JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 Oktober 2026, Perum Bulog menyampaikan bahwa penyaluran beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) kepada masyarakat telah mencapai 877 ribu ton. Jumlah tersebut merupakan akumulasi distribusi beras yang dilaksanakan melalui dua tahap penugasan dari pemerintah. Penyaluran dilakukan sebagai bagian dari upaya menyediakan beras bagi masyarakat sekaligus mendukung pengendalian harga komoditas pangan tersebut di pasar.
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan informasi itu di Jakarta pada Jumat. Ia menjelaskan bahwa realisasi penyaluran beras SPHP yang mencapai 877 ribu ton berasal dari pelaksanaan dua tahap penugasan pemerintah. Kedua penugasan tersebut menjadi dasar bagi Bulog dalam mendistribusikan beras kepada masyarakat melalui skema yang telah ditetapkan.
Penyaluran dalam jumlah tersebut ditujukan untuk membantu mengendalikan harga beras di pasar. Dengan distribusi yang bersumber dari penugasan pemerintah, beras SPHP disalurkan kepada masyarakat sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan. Bulog menjalankan penugasan itu dengan menyalurkan beras sesuai kebutuhan distribusi yang telah ditetapkan.
Pernyataan mengenai capaian 877 ribu ton itu menegaskan bahwa pelaksanaan penyaluran telah mencakup dua tahap penugasan pemerintah. Informasi tersebut sekaligus menjadi keterangan mengenai realisasi distribusi beras SPHP kepada masyarakat hingga saat ini. Melalui penyaluran tersebut, pemerintah dan Bulog mengarahkan ketersediaan beras untuk mendukung upaya menjaga harga beras tetap terkendali di pasar.
Penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) oleh Bulog berlangsung melalui dua tahap penugasan. Pembagian tersebut dilakukan secara bertahap agar distribusi dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat serta kondisi pasokan di berbagai wilayah. Setiap tahap memiliki jumlah penugasan dan capaian penyaluran yang berbeda, tetapi seluruhnya menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga ketersediaan beras dengan harga terjangkau.
Pada tahap pertama, Bulog memperoleh penugasan untuk menyalurkan sebanyak 828 ribu ton beras. Jumlah tersebut telah diselesaikan seluruhnya, sehingga tidak terdapat sisa volume dari penugasan awal. Penyelesaian distribusi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tahap pertama berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Beras yang disalurkan melalui tahap tersebut menjadi porsi terbesar dalam total distribusi SPHP kepada masyarakat.
Setelah penugasan awal berakhir, pemerintah memberikan penugasan lanjutan dengan volume sebesar 74.182 ton. Penugasan tahap kedua ini dimaksudkan untuk meneruskan dukungan terhadap stabilitas pasokan dan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat setelah distribusi tahap pertama rampung. Dari volume lanjutan tersebut, sebanyak 49 ribu ton telah berhasil disalurkan. Dengan demikian, pelaksanaan tahap kedua masih berlangsung sesuai dengan volume penugasan yang diberikan, sementara sebagian lainnya belum tercatat sebagai distribusi yang telah selesai.
Jika capaian kedua tahap dihitung secara akumulatif, volume beras yang telah disalurkan mencapai 877 ribu ton. Angka tersebut berasal dari 828 ribu ton pada tahap pertama dan 49 ribu ton pada tahap kedua. Perhitungan ini membedakan total penugasan lanjutan dan volume yang sudah terealisasi, sehingga angka akumulasi mencerminkan beras yang benar-benar telah didistribusikan kepada masyarakat. Rincian tersebut juga memperlihatkan bahwa sebagian besar capaian berasal dari penyelesaian penuh tahap pertama, kemudian dilanjutkan dengan realisasi penyaluran pada tahap berikutnya. Melalui pembagian dua tahap ini, Bulog terus menjalankan mandat distribusi secara terukur, dengan memperhatikan target volume, perkembangan realisasi, dan kebutuhan stabilisasi pangan nasional.
Penyaluran beras melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ditujukan untuk mengantisipasi kondisi paceklik yang dapat memengaruhi ketersediaan beras di tengah masyarakat. Perum Bulog menyampaikan bahwa langkah tersebut juga mempertimbangkan potensi kenaikan harga yang dipengaruhi oleh fenomena El Nino. Dengan menyalurkan beras SPHP, Bulog menjalankan perannya dalam mendukung upaya pemerintah menjaga pasokan dan stabilitas harga beras di pasaran.
Dalam pelaksanaannya, harga beras SPHP disebut kompetitif, yaitu Rp62.500 per kemasan 5 kilogram. Informasi harga ini menjadi bagian dari kebijakan penyaluran yang diarahkan untuk menjaga keterjangkauan beras, sekaligus membantu mengendalikan pergerakan harga pada situasi ketika pasokan menghadapi tekanan. Harga tersebut disampaikan bersamaan dengan capaian distribusi beras SPHP yang mencapai 877 ribu ton kepada masyarakat.
Distribusi dalam jumlah tersebut berkaitan dengan mandat pemerintah kepada Bulog untuk mengendalikan harga beras di pasaran. Mandat itu mencakup penyediaan beras melalui program SPHP sebagai salah satu instrumen pemerintah dalam menghadapi risiko paceklik dan potensi kenaikan harga akibat El Nino. Karena itu, penyaluran dan penetapan harga beras SPHP ditempatkan dalam kerangka kebijakan stabilisasi, dengan Bulog menjalankan tugas sesuai arahan pemerintah. Pernyataan mengenai tujuan program berfokus pada antisipasi terhadap tekanan pasokan dan harga, tanpa mengubah sasaran utama penyaluran, yakni mendukung pengendalian harga beras melalui distribusi beras SPHP.
Kinerja pengadaan beras Perum Bulog hingga 8 Oktober 2026 menunjukkan capaian yang melampaui sasaran pemerintah. Dalam periode tersebut, Bulog telah menyerap 4,11 juta ton beras petani, atau setara dengan 102 persen dari target yang ditetapkan. Angka ini mencerminkan peningkatan kemampuan penyerapan hasil panen sekaligus memperkuat peran Bulog dalam menjaga ketersediaan beras nasional. Pengadaan tersebut juga menjadi bagian penting dari upaya pemerintah memastikan hasil produksi petani terserap melalui mekanisme yang mendukung stabilitas pasokan dan harga.
Capaian tahun 2026 tercatat lebih tinggi dibandingkan penyerapan beras petani pada 2025 yang mencapai 3,19 juta ton. Jika dibandingkan dengan rekor sebelumnya pada 2012, yakni sebesar 3,65 juta ton, realisasi terbaru itu juga menunjukkan peningkatan yang signifikan. Perbandingan tersebut menggambarkan konsistensi penguatan pengadaan pangan dari dalam negeri. Selain membantu memenuhi kebutuhan penyaluran beras kepada masyarakat, penyerapan dalam jumlah besar memberikan kepastian pasar bagi petani ketika memasuki masa panen. Dengan demikian, kebijakan pengadaan tidak hanya berkaitan dengan cadangan pangan, tetapi juga berhubungan dengan perlindungan terhadap pendapatan dan keberlanjutan produksi petani.
Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa pencapaian tersebut didukung oleh kerja sama berbagai pemangku kepentingan. Sinergi melibatkan unsur TNI, Polri, pemerintah, jajaran terkait, serta terutama para petani sebagai pihak yang menghasilkan komoditas pangan. Ia menyampaikan apresiasi atas kerja bersama yang memungkinkan target pengadaan terlampaui dan mendukung kelancaran penyaluran beras kepada masyarakat. Kolaborasi lintas sektor itu dinilai penting untuk mempertahankan kinerja pengadaan, memperkuat ketahanan pangan, serta mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan. Pencapaian tersebut sekaligus menjadi dasar bagi penguatan koordinasi dan peningkatan kapasitas Bulog dalam menghadapi kebutuhan pangan nasional pada periode berikutnya.
