Jakarta | Badan Gizi Nasional (BGN) meminta masyarakat yang menemukan atau mengalami dugaan penipuan terkait pembukaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk segera mengumpulkan dan menyimpan seluruh bukti. SPPG merupakan dapur yang mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Permintaan tersebut disampaikan sebagai langkah awal untuk memperkuat laporan kepada pihak berwenang, sehingga dugaan penipuan dapat diperiksa berdasarkan fakta dan diproses sesuai aturan.
Masyarakat diminta tidak menghapus pesan komunikasi dengan pihak yang menawarkan pembukaan atau kerja sama SPPG. Bukti yang perlu disimpan mencakup percakapan melalui aplikasi pesan, surat elektronik, rekaman panggilan jika tersedia, serta informasi mengenai waktu dan lokasi komunikasi. Identitas pihak yang menghubungi juga penting untuk dicatat, termasuk nama, nomor telepon, alamat, akun media sosial, jabatan yang diklaim, dan organisasi atau perusahaan yang disebutkan. Data tersebut dapat membantu proses penelusuran oleh aparat penegak hukum.
Selain komunikasi, calon korban perlu mengamankan berbagai dokumen yang digunakan untuk meyakinkan mereka. Dokumen itu dapat berupa proposal, surat penawaran, formulir pendaftaran, perjanjian kerja sama, kuitansi, bukti transfer, atau berkas lain yang mencantumkan logo dan nama BGN. Salinan digital maupun fisik sebaiknya disimpan tanpa mengubah isi aslinya. Khairul Hidayati, Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, mengatakan saat dikonfirmasi di Jakarta pada Senin bahwa pengumpulan bukti penting agar dugaan penyalahgunaan nama BGN dapat ditangani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ia juga mendorong masyarakat melaporkan informasi tersebut melalui jalur resmi dan berhati-hati sebelum menyerahkan uang atau data pribadi.
BGN mengingatkan masyarakat agar tidak terburu-buru mengambil keputusan hanya karena seseorang mengaku sebagai perwakilan lembaga tersebut. Pengakuan itu belum dapat dijadikan dasar untuk mempercayai informasi, menyetujui permintaan, atau melanjutkan proses tertentu yang berkaitan dengan SPPG. Setiap keterangan perlu diperiksa secara hati-hati agar masyarakat tidak dirugikan oleh informasi yang tidak memiliki dasar resmi.
Pemeriksaan dapat dilakukan dengan membandingkan informasi yang diterima melalui kanal resmi BGN. Masyarakat perlu memastikan identitas, kewenangan, serta isi informasi sebelum memberikan tanggapan atau mengambil langkah lanjutan. Kanal resmi menjadi rujukan penting karena dapat membantu membedakan informasi yang benar-benar berasal dari lembaga dengan klaim yang hanya menggunakan nama BGN.
BGN juga mengimbau agar kabar yang belum dipastikan kebenarannya tidak langsung disebarkan. Penyebaran informasi tanpa verifikasi dapat menimbulkan kebingungan, memperluas kesalahpahaman, dan menyulitkan proses penelusuran apabila terdapat dugaan penyalahgunaan. Karena itu, masyarakat sebaiknya menahan diri untuk tidak meneruskan pesan, pernyataan, atau informasi yang sumber dan keabsahannya belum jelas.
Imbauan tersebut berkaitan dengan risiko penyalahgunaan nama BGN dalam proses pengajuan maupun pembukaan SPPG. Nama lembaga dapat digunakan untuk membangun kesan seolah-olah suatu proses telah memperoleh kewenangan atau pengakuan resmi, padahal hal itu masih perlu dibuktikan. Sikap verifikasi melalui saluran yang tepat, dan pengumpulan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan diperlukan sebelum masyarakat menentukan keputusan terkait proses tersebut.
BGN sebelumnya menerima laporan mengenai dugaan penipuan dalam pengajuan titik SPPG. Dalam laporan tersebut, pihak yang diduga sebagai pelaku menawarkan bantuan untuk memperoleh lokasi dapur SPPG dengan meminta sejumlah uang kepada calon pengelola. Untuk meyakinkan korban, pelaku disebut mengaku sebagai pejabat BGN atau memiliki hubungan dekat dengan pejabat di lembaga tersebut. Pola ini memanfaatkan kebutuhan masyarakat dan mitra terhadap kepastian lokasi, sehingga calon korban terdorong menyerahkan uang sebelum seluruh persyaratan serta kewenangan dapat diverifikasi secara resmi.
Dugaan serupa juga mencuat dalam perkara pembangunan dapur MBG di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. BGN menyatakan mendukung perkara itu untuk diproses secara hukum pada 29 Mei 2026. Dalam kasus tersebut, korban diduga dijanjikan penyediaan lokasi, pembangunan gedung, hingga kesiapan operasional dapur MBG. Janji yang disampaikan membuat korban meyakini bahwa seluruh tahapan dapat segera direalisasikan melalui pihak yang menawarkan kerja sama tersebut.
Namun, proses yang dijanjikan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kepolisian melaporkan bahwa kerugian korban dalam perkara itu mencapai Rp950 juta. Pada tanggal yang sama, polisi menetapkan seorang terduga berinisial S sebagai tersangka. Penetapan tersebut menjadi bagian dari proses penyidikan untuk mengungkap rangkaian perbuatan, aliran dana, serta kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam penawaran pembangunan dan pengadaan lokasi dapur.
BGN menyebut sedikitnya lima kasus penipuan jual-beli titik SPPG telah teridentifikasi. Informasi ini menunjukkan bahwa masyarakat perlu berhati-hati terhadap pihak yang menawarkan akses lokasi atau pembangunan dapur dengan imbalan tertentu, terlebih apabila mengatasnamakan pejabat atau orang dekat pejabat BGN. Setiap tawaran sebaiknya dikonfirmasi melalui saluran resmi dan disertai dokumen yang dapat diverifikasi. BGN juga meminta bukti, termasuk komunikasi, kuitansi, transfer, serta identitas pihak yang menawarkan, dikumpulkan agar laporan dapat ditindaklanjuti secara hukum.
Pengajuan dan verifikasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sah tidak memerlukan biaya. Masyarakat maupun calon mitra tidak perlu membayar uang pendaftaran, biaya percepatan, komisi, atau imbalan dalam bentuk apa pun agar permohonan diproses dan disetujui. Permintaan dana dengan alasan menjamin kelulusan, mempercepat verifikasi, atau menghubungkan pemohon dengan pihak tertentu patut diwaspadai sebagai indikasi dugaan penipuan.
Pendaftaran mitra SPPG hanya dilakukan melalui portal resmi BGN, yaitu mitra.bgn.go.id. Pemohon sebaiknya mengetik alamat situs tersebut secara langsung dan memeriksa kembali informasi sebelum mengirimkan data pribadi maupun dokumen. Hindari memberikan uang atau dokumen kepada perantara yang mengaku memiliki akses khusus, menawarkan persetujuan pasti, atau menjanjikan penempatan dengan imbalan tertentu. Simpan bukti komunikasi, kuitansi, nomor rekening, tautan, dan dokumen yang berkaitan apabila terdapat permintaan mencurigakan.
Dugaan penipuan dapat dilaporkan kepada Badan Gizi Nasional melalui Sentra Aduan Gizi Indonesia (SAGI) pada layanan 127. Masyarakat juga dapat menggunakan kanal SP4N-LAPOR! BGN atau mengirimkan laporan melalui PO Box 45000. Saluran lain yang tersedia adalah Lapor Mas Dar! Informasi yang disampaikan sebaiknya memuat kronologi secara berurutan, waktu dan lokasi kejadian, identitas pihak yang menghubungi, nominal yang diminta atau telah dibayarkan, serta bukti pendukung yang relevan.
Untuk masyarakat yang memerlukan bantuan secara langsung, laporan dapat disampaikan melalui Pusat Pelayanan Terpadu di kantor BGN dengan mekanisme janji temu. Pelapor perlu menyampaikan fakta secara jelas dan tidak melebih-lebihkan informasi yang belum terverifikasi. Dengan menggunakan portal dan kanal pengaduan resmi, masyarakat dapat membantu BGN menelusuri dugaan penipuan sekaligus memastikan proses kemitraan berlangsung transparan, aman, dan sesuai ketentuan.
Baca juga: Amran Minta Kapolri Usut Dugaan Mafia di Balik Harga Ayam dan Telur | Ruben Onsu Tempuh Jalur Hukum dan Serahkan Bukti Dugaan Fitnah ke Polda Metro Jaya | Amran Ungkap Dugaan Penyimpangan Beras Fortifikasi Rugikan Negara Rp89 Triliun
