Jakarta | Presiden Prabowo Subianto meminta jajarannya mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah provinsi di Indonesia. Arahan tersebut disampaikan dalam rapat penanganan karhutla yang berlangsung di Istana , Jakarta, pada Senin, 12 Oktober 2026. Presiden menekankan pentingnya langkah cepat dan terkoordinasi agar persoalan tersebut dapat segera ditangani oleh seluruh pihak terkait.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman mengatakan, Presiden Prabowo menargetkan persoalan karhutla diselesaikan secepat mungkin. Menurut Dudung, perhatian Presiden terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan sangat besar. Karena itu, jajaran pemerintah diminta memastikan setiap upaya berjalan efektif, terarah, dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Percepatan penanganan menjadi perhatian utama dalam rapat tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto melaporkan perkembangan penanganan karhutla kepada Presiden. Laporan itu menjadi bagian dari pemantauan pemerintah terhadap langkah-langkah yang telah dilakukan dalam menangani situasi di sejumlah wilayah. Penyampaian perkembangan secara langsung juga mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat serta memperkuat koordinasi antarlembaga.
Arahan Presiden menunjukkan bahwa penanganan karhutla ditempatkan sebagai agenda yang memerlukan respons segera. Jajaran terkait diharapkan terus memperbarui informasi, menjalankan tugas sesuai kewenangan, dan mempercepat tindakan berdasarkan perkembangan yang dilaporkan. Dengan perhatian langsung dari Presiden serta laporan BNPB, pemerintah menegaskan komitmennya untuk mendorong penyelesaian persoalan karhutla dalam waktu sesingkat mungkin.
BNPB memusatkan penanganan karhutla pada enam provinsi yang dinilai memerlukan perhatian dalam operasi penanggulangan. Fokus tersebut mencakup pengerahan upaya di lapangan, pemantauan kondisi, serta penguatan mitigasi sesuai karakteristik setiap wilayah. Dari enam provinsi itu, Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan menjadi dua wilayah yang disebutkan dalam sumber sebagai bagian dari prioritas penanganan.
Di Kalimantan Tengah, kawasan Tanjung Puting atau area di sekitar taman nasional mendapat perhatian khusus. Kawasan ini menjadi salah satu prioritas karena merupakan habitat satwa yang perlu dilindungi. Perlindungan terhadap satwa ditempatkan sebagai bagian penting dalam pelaksanaan operasi, bersamaan dengan upaya menangani ancaman karhutla dan menjaga keselamatan personel yang bertugas di lapangan.
Penanganan di sekitar Tanjung Puting memiliki kompleksitas tersendiri. Keterangan sumber menyebutkan adanya buaya dan harimau di kawasan tersebut. Keberadaan satwa itu menjadi konteks yang perlu diperhitungkan ketika tim menjalankan pemantauan, penjangkauan, maupun tindakan penanganan. Operasi tidak hanya berkaitan dengan kondisi vegetasi atau titik api, tetapi juga harus memperhatikan karakter kawasan dan potensi perjumpaan dengan satwa liar.
Keterbatasan akses turut memengaruhi pelaksanaan operasi di wilayah sekitar taman nasional. Medan yang sulit dijangkau dapat membuat pergerakan personel dan penyampaian dukungan membutuhkan pengaturan yang cermat. Karena itu, strategi penanganan perlu menyesuaikan kondisi lapangan, tanpa mengabaikan aspek keselamatan dan perlindungan satwa. Informasi tersebut menegaskan bahwa perhatian BNPB di enam provinsi tidak dilakukan dengan pendekatan yang seragam, melainkan mempertimbangkan tantangan khusus di masing-masing wilayah, termasuk kebutuhan perlindungan satwa dan kendala akses di Tanjung Puting.
Operasi helikopter telah dilakukan sebagai bagian dari penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Namun, kabut asap yang tebal membuat jangkauan dari udara menjadi lebih sulit dan kurang optimal di sejumlah lokasi. Karena itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kini lebih mengutamakan penguatan pemadaman melalui jalur darat, terutama untuk menjangkau titik api yang tidak mudah ditangani menggunakan helikopter.
Kepala BNPB Letjen TNI Purn. Dudung Abdurachman menjelaskan bahwa operasi darat merupakan metode pemadaman yang dilakukan dari permukaan tanah. Pelaksanaannya melibatkan pengerahan kendaraan dan berbagai peralatan, termasuk mobil pemadam serta alat berat, untuk mencapai area yang sulit dijangkau armada udara. Peralatan tersebut digunakan sesuai kondisi medan dan kebutuhan di lapangan agar proses pemadaman dapat berlangsung secara terarah.
Dudung juga menegaskan bahwa istilah operasi darat tidak merujuk pada operasi militer. Istilah itu semata-mata menjelaskan pendekatan penanganan kebakaran melalui jalur darat, sebagai pelengkap terhadap operasi helikopter. Klarifikasi ini penting agar masyarakat memahami bahwa strategi tersebut berkaitan dengan metode teknis pemadaman, bukan bentuk operasi militer.
Pemerintah menilai upaya penanganan di lapangan telah dilakukan secara maksimal. Capaian pemadaman yang disampaikan berada di kisaran 692 hektare per hari, tanpa menambahkan angka atau hasil operasi lain di luar informasi yang tersedia. Selain pemadaman langsung, langkah mitigasi terus diperkuat untuk mengurangi risiko meluasnya kebakaran. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) juga menjalankan upaya pemantauan serta pengendalian cuaca guna mendukung penanganan karhutla.
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada prajurit TNI-Polri yang terlibat dalam pemadaman, serta kepada seluruh pihak lain yang mendukung operasi tersebut. Penghargaan itu mencakup kerja personel di lapangan dan koordinasi lintas lembaga dalam menghadapi kondisi kebakaran dan kabut asap.
Arahan Presiden Prabowo menekankan bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) perlu dilakukan secara presisi dan dimulai dari tingkat daerah. Pemerintah tidak cukup hanya bergerak setelah titik api muncul atau ketika kebakaran telah meluas. Upaya pencegahan harus disiapkan sejak dini, terutama dengan mengenali wilayah rawan, memantau perubahan kondisi lapangan, serta mengantisipasi potensi kebakaran sebelum berkembang menjadi bencana yang lebih sulit dikendalikan.
Pendekatan tersebut membutuhkan keterlibatan unsur masyarakat dan aparat yang berada dekat dengan wilayah rawan. Karena itu, pembentukan serta penguatan koordinasi masyarakat peduli diarahkan untuk melibatkan Bhabinkamtibmas, Babinsa, karang taruna, dan pemerintah daerah. Kolaborasi ini dapat mempercepat penyampaian informasi, memperjelas pembagian tugas, dan memastikan tindakan awal dilakukan secara terpadu. Dengan koordinasi yang berjalan sejak masa rawan, indikasi kebakaran maupun aktivitas yang berpotensi memicu api dapat segera ditindaklanjuti.
Selain memperkuat jejaring di lapangan, kampanye pencegahan karhutla juga diminta dilakukan secara masif. Arahan tersebut ditujukan kepada gubernur di enam provinsi yang menjadi fokus penanganan, pangdam, kapolda, BMKG, dan BNPB. Kampanye perlu menyampaikan informasi yang mudah dipahami mengenai bahaya pembakaran lahan, langkah pengurangan risiko, saluran pelaporan, serta tindakan yang harus dilakukan masyarakat ketika menemukan titik panas atau asap. Penyampaian pesan secara konsisten diharapkan membangun kewaspadaan publik dan mendorong kepatuhan terhadap ketentuan pencegahan.
Koordinasi lintas lembaga menjadi bagian penting agar informasi cuaca, pemantauan titik panas, kesiapan personel, dan respons pemerintah daerah dapat dipadukan. Presiden meminta langkah strategis disusun dan seluruh upaya dikerahkan secara maksimal untuk mempercepat penanganan di lapangan. Pada saat yang sama, penguatan mitigasi harus terus berjalan melalui pencegahan berbasis daerah, kesiapan masyarakat, dan kerja sama antarlembaga, sehingga respons terhadap ancaman karhutla dapat dilakukan lebih cepat, terarah, dan terpadu.
Baca juga: Penanganan Karhutla Enam Provinsi Jadi Perhatian Presiden Prabowo | Arahan Prabowo Percepat Penanganan Karhutla, Kalteng dan Sumsel Jadi Fokus | Penanganan Karhutla Tetap Berjalan, Pemerintah Belum Menetapkannya sebagai Bencana Nasional
