Jakarta | Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Penegasan tersebut disampaikan ketika Presiden memimpin rapat mengenai perkembangan penanganan karhutla secara hybrid dari Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 12 Oktober 2026. Rapat itu menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan kondisi di berbagai wilayah terdampak terus dipantau dan ditangani secara terkoordinasi.
Dalam arahannya, Prabowo menekankan bahwa Tanjung Puting memerlukan perhatian serius karena memiliki status sebagai taman nasional. Kawasan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai wilayah konservasi, tetapi juga menjadi habitat penting bagi keanekaragaman hayati serta memiliki nilai ekologis yang besar. Karena itu, setiap potensi kebakaran harus ditangani dengan cepat agar tidak meluas dan menimbulkan kerusakan terhadap hutan, lahan, serta ekosistem yang berada di dalamnya.
Perhatian Presiden juga menunjukkan pentingnya memastikan kesiapan sarana dan prasarana di sekitar kawasan. Dukungan berupa pompa, titik bor, dan peralatan pemadaman lainnya diperlukan untuk mempercepat respons apabila muncul titik api. Dengan koordinasi yang lebih kuat dan dukungan operasional yang memadai, pemerintah berupaya menjaga Taman Nasional Tanjung Puting dari ancaman kebakaran sekaligus mempertahankan fungsi konservasinya bagi lingkungan dan generasi mendatang.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto menyampaikan laporan mengenai temuan kebakaran baru di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting dalam rapat tersebut. Berdasarkan laporan itu, area yang terdampak kebakaran diperkirakan mencapai sekitar 513,89 hektare. Luasan tersebut menjadi salah satu informasi utama dalam pembahasan penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan konservasi tersebut.
Suharyanto menjelaskan bahwa penanganan di lapangan dilakukan dengan memperkuat satuan tugas darat. Penguatan ini diarahkan untuk mendukung upaya pemadaman dan pengendalian kebakaran pada area yang terdampak. Langkah tersebut menjadi bagian dari respons terhadap temuan titik kebakaran baru di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, dengan pelaksanaan penanganan disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi di lapangan.
Dalam laporan yang disampaikan, operasi udara belum dapat berjalan secara optimal. Kendala utama berasal dari jarak pandang yang rendah akibat asap tebal di sekitar lokasi kebakaran. Kondisi tersebut membatasi pelaksanaan kegiatan dari udara sehingga penanganan lebih diperkuat melalui satuan tugas darat. Informasi BNPB itu menggambarkan bahwa luas area terdampak telah teridentifikasi, sementara kondisi asap masih menjadi hambatan dalam mendukung operasi udara secara maksimal. Pemerintah melalui unsur penanggulangan bencana terus menggunakan laporan lapangan sebagai dasar untuk memperkuat respons terhadap kebakaran baru di kawasan tersebut.
Penguatan perlindungan kawasan hutan tidak hanya bergantung pada kemampuan memadamkan kebakaran ketika api sudah muncul. Presiden Prabowo Subianto mengarahkan agar keberadaan dan kapasitas polisi hutan ditingkatkan secara bertahap untuk memperkuat pengawasan, pencegahan, serta respons awal terhadap berbagai ancaman di kawasan hutan Indonesia. Kehadiran petugas yang memadai dinilai penting karena wilayah hutan yang luas membutuhkan pemantauan rutin, pemahaman terhadap kondisi setempat, dan kemampuan bertindak sebelum gangguan berkembang menjadi bencana.
Arahan tersebut mencakup kebutuhan penambahan jumlah personel sekaligus peningkatan kompetensi. Polisi hutan perlu dibekali pengetahuan mengenai pencegahan kebakaran, patroli kawasan, pemetaan titik rawan, komunikasi darurat, serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat keamanan. Prabowo meminta agar pesannya disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, terutama terkait kebutuhan sekitar 70 ribu polisi hutan. Jumlah itu menggambarkan skala penguatan sumber daya manusia yang diperlukan untuk menjaga kawasan konservasi, hutan produksi, dan wilayah lain yang memiliki risiko kebakaran maupun kerusakan.
Selain dukungan kebijakan kepegawaian, Prabowo juga meminta Kapolri membantu mendidik polisi hutan. Kerja sama tersebut dapat mencakup pelatihan kedisiplinan, keselamatan saat bertugas, teknik pengamanan kawasan, penyelidikan pelanggaran, dan penanganan situasi darurat. Pendidikan yang terarah diharapkan membuat polisi hutan lebih siap bekerja di lapangan serta mampu membangun koordinasi dengan kepolisian ketika terjadi pelanggaran atau kebakaran.
Penguatan secara bertahap memungkinkan kebutuhan personel, anggaran, fasilitas, dan pelatihan disesuaikan dengan prioritas wilayah. Kebijakan pencegahan ini menjadi pelengkap bagi penanganan cepat melalui pompa, titik bor, dan dukungan pemadaman lainnya. Dengan pengawasan yang lebih kuat, potensi kebakaran dapat dikenali lebih awal, sementara tim lapangan tetap memiliki dukungan untuk menangani api secara segera ketika insiden terjadi.
Pangdam XXII/Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin melaporkan bahwa kondisi kebakaran hutan dan lahan di kawasan Tanjung Puting cukup menantang. Titik api tersebar di sejumlah lokasi yang sebagian besar berada di wilayah rawa. Karakter medan tersebut membuat akses menuju lokasi kebakaran tidak mudah, terutama bagi kendaraan pemadam berukuran besar. Jalan yang terbatas, permukaan tanah yang lunak, serta jarak antartitik kebakaran menyebabkan mobilisasi personel dan peralatan harus dilakukan secara hati-hati.
Dalam situasi seperti itu, kebutuhan utama di lapangan adalah pompa air berukuran kecil yang dapat dibawa dan dioperasikan secara lebih fleksibel. Peralatan tersebut memungkinkan petugas mengambil air dari sumber terdekat, kemudian menyalurkannya ke area yang terbakar tanpa menunggu kendaraan masuk ke lokasi. Pada awalnya, kebutuhan yang disampaikan diperkirakan sekitar 50 unit pompa. Namun, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mengirimkan 200 pompa air guna memperkuat kapasitas pemadaman dan memastikan lebih banyak tim dapat bekerja secara bersamaan.
Selain pompa, penanganan kebakaran juga memerlukan dukungan tim pengeboran. Kondisi rawa membuka peluang untuk memperoleh sumber air melalui pengeboran pada kedalaman sekitar 10 hingga 15 meter. Sumber air tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung pemadaman, khususnya ketika titik kebakaran berada jauh dari sungai atau sulit dicapai dengan sarana angkut biasa. Presiden juga memberikan dukungan untuk pembuatan 200 titik bor air dengan anggaran sebesar Rp2 miliar. Penyediaan titik-titik ini diharapkan mempercepat pengambilan air sekaligus memperkuat kesiapsiagaan di wilayah rawan.
Pelaksanaan pengeboran perlu melibatkan masyarakat setempat agar prosesnya sesuai dengan kondisi medan dan kebutuhan setiap wilayah. Warga dapat membantu menentukan lokasi, menjaga fasilitas, serta mengoperasikan sumber air bersama petugas terkait. Respons cepat melalui pompa dan titik bor harus berjalan beriringan dengan strategi pencegahan, termasuk pemantauan kawasan, edukasi, dan pengendalian aktivitas yang berisiko memicu kebakaran. Dengan pendekatan tersebut, penanganan tidak hanya memadamkan api, tetapi juga mengurangi kemungkinan kebakaran kembali meluas.
Baca juga: Penanganan Karhutla di Tanjung Puting Diperkuat dengan Pompa dan Titik Bor | Prabowo Perkuat Penanganan Karhutla di Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan | Prabowo Arahkan Pemadaman Karhutla Prioritaskan Tanjung Puting
