Jakarta | Asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mengganggu operasional 1.673 penerbangan berjadwal domestik di Indonesia. Gangguan tersebut tercatat selama periode 11 Agustus hingga 9 Oktober 2026, ketika kondisi udara akibat asap memengaruhi kelancaran layanan penerbangan. Jumlah ini menunjukkan bahwa karhutla tidak hanya berdampak pada lingkungan dan aktivitas masyarakat di darat, tetapi juga berpengaruh terhadap sektor transportasi udara.
Asap karhutla dapat menurunkan jarak pandang di sejumlah bandara. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan penting dalam pelaksanaan penerbangan karena setiap operasional harus memperhatikan tingkat keselamatan bagi penumpang, awak pesawat, serta petugas di bandara. Ketika jarak pandang terganggu, proses penerbangan dapat menghadapi kendala, baik pada saat keberangkatan maupun ketika pesawat hendak mendarat.
Gangguan terhadap 1.673 penerbangan berjadwal domestik itu menegaskan besarnya pengaruh kondisi atmosfer terhadap konektivitas udara. Periode pencatatan yang berlangsung hampir dua bulan juga memperlihatkan bahwa dampak asap karhutla perlu diantisipasi secara berkelanjutan, bukan hanya ketika gangguan muncul. Pemantauan kondisi udara dan jarak pandang menjadi bagian penting dalam mendukung pengambilan keputusan operasional penerbangan. Dalam situasi seperti ini, keselamatan tetap menjadi prioritas utama, sementara kelancaran perjalanan harus disesuaikan dengan kondisi yang memenuhi persyaratan penerbangan.
Catatan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan menunjukkan bahwa gangguan operasional akibat asap karhutla berdampak pada 1.673 penerbangan domestik. Data tersebut menggambarkan luasnya pengaruh jarak pandang dan kualitas udara terhadap kegiatan penerbangan, terutama di wilayah yang berada dekat dengan sumber kebakaran hutan dan lahan.
Dari keseluruhan penerbangan yang terdampak, sebanyak 907 penerbangan tercatat dibatalkan atau ditunda. Keputusan tersebut diambil sebagai bagian dari penyesuaian operasional ketika kondisi di bandara maupun jalur penerbangan dinilai tidak mendukung pelaksanaan penerbangan secara normal. Penundaan dan pembatalan juga dapat memengaruhi jadwal lanjutan, pergerakan pesawat, serta rencana perjalanan penumpang.
Selain pembatalan atau penundaan, sebanyak 745 penerbangan mengalami keterlambatan. Keterlambatan dapat terjadi karena maskapai dan pengelola bandara perlu menunggu perbaikan kondisi cuaca, memastikan jarak pandang memenuhi ketentuan, atau mengatur ulang urutan keberangkatan dan kedatangan. Langkah kehati-hatian ini diperlukan agar keputusan operasional tetap mengutamakan keselamatan.
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara juga mencatat 15 penerbangan dialihkan ke bandara lain. Pengalihan dilakukan ketika bandara tujuan tidak dapat digunakan secara aman atau ketika kondisi di sekitar bandara memerlukan perubahan rencana pendaratan. Sementara itu, enam penerbangan harus kembali ke bandara keberangkatan atau melakukan return to base (RTB).
Rincian tersebut menegaskan bahwa dampak asap karhutla tidak hanya berupa perubahan jadwal. Gangguan dapat berkembang menjadi pembatalan, keterlambatan, pengalihan rute, hingga keputusan untuk mengembalikan pesawat ke bandara asal. Seluruh angka itu merupakan catatan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan dan menjadi gambaran operasional penerbangan yang terdampak dalam periode pelaporan. Dengan demikian, penanganan gangguan perlu dilakukan melalui koordinasi otoritas penerbangan, pengelola bandara, maskapai, dan pihak terkait lainnya, sembari menyampaikan informasi secara akurat kepada penumpang.
Asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih memengaruhi jarak pandang di sejumlah bandara. Kondisi tersebut menjadi perhatian dalam penyelenggaraan penerbangan karena jarak pandang merupakan salah satu faktor penting untuk memastikan proses lepas landas, pendaratan, dan pergerakan pesawat berlangsung secara aman. Ketika asap menurunkan jarak pandang, maskapai dan pengelola bandar udara perlu menyesuaikan kegiatan operasional berdasarkan kondisi aktual serta batas keselamatan yang berlaku.
Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Lukman F Laisa, menegaskan bahwa keselamatan harus menjadi dasar utama dalam setiap keputusan operasional penerbangan. Dalam keterangan resmi yang disampaikan pada Minggu, 11 Oktober 2026, ia menyatakan, “Keselamatan tidak dapat dikompromikan, dan ketika jarak pandang berada di bawah batas minimum operasional, penerbangan dapat mengalami keterlambatan, pembatalan, penundaan, maupun pengalihan.”
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa gangguan terhadap penerbangan bukan semata-mata persoalan teknis atau jadwal, melainkan konsekuensi dari penerapan standar keselamatan. Penundaan atau perubahan rute dapat dilakukan untuk mengurangi risiko bagi penumpang, awak pesawat, serta personel di lingkungan bandar udara. Dalam situasi jarak pandang yang belum memenuhi persyaratan, keputusan untuk menunggu perbaikan kondisi, membatalkan penerbangan, atau mengalihkan pendaratan menjadi bagian dari langkah mitigasi.
Penumpang diimbau memantau informasi terbaru dari maskapai dan bandar udara sebelum berangkat, terutama apabila melakukan perjalanan melalui wilayah yang terdampak asap karhutla. Perubahan jadwal dapat terjadi mengikuti perkembangan jarak pandang dan hasil evaluasi operasional. Dengan menempatkan keselamatan sebagai prioritas, seluruh pihak dapat memahami bahwa setiap keputusan penerbangan diambil berdasarkan kebutuhan untuk menjaga standar keamanan, bukan sekadar mengejar ketepatan waktu perjalanan.
Penundaan, pembatalan, pengalihan rute, maupun keputusan untuk kembali ke landasan atau return to base (RTB) merupakan langkah operasional yang dapat diambil ketika kondisi penerbangan terdampak asap kebakaran hutan dan lahan. Setiap keputusan tersebut menempatkan keselamatan penumpang dan awak pesawat sebagai pertimbangan utama. Dengan menyesuaikan pergerakan pesawat terhadap kondisi jarak pandang, kualitas udara, serta situasi di sekitar bandara dan jalur penerbangan, risiko yang mungkin muncul dapat dikelola secara lebih hati-hati.
Langkah pengamanan tersebut tidak berdiri sendiri. Kementerian Perhubungan terus memantau kondisi penerbangan melalui koordinasi dengan berbagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan transportasi udara. Koordinasi dilakukan bersama kantor otoritas bandar udara, penyelenggara bandara, penyedia layanan navigasi penerbangan, serta operator penerbangan. Pertukaran informasi antarpihak diperlukan agar keputusan terkait keberangkatan, kedatangan, pengalihan, atau penghentian sementara penerbangan dapat dilakukan berdasarkan kondisi operasional yang tersedia.
Melalui pemantauan dan koordinasi berkelanjutan, setiap pihak dapat menyesuaikan rencana penerbangan dengan perkembangan situasi di lapangan. Operator penerbangan juga dapat memberikan informasi dan menangani kebutuhan penumpang sesuai prosedur yang berlaku apabila terjadi perubahan jadwal atau rute. Dalam kondisi asap karhutla mengganggu aktivitas penerbangan, penundaan atau pembatalan bukan semata-mata hambatan perjalanan, melainkan bagian dari prosedur keselamatan. Demikian pula pengalihan penerbangan dan RTB dilakukan untuk memastikan pesawat tidak melanjutkan operasi ketika faktor keselamatan belum mendukung. Kementerian Perhubungan bersama seluruh unsur terkait akan tetap menjalankan pemantauan sesuai kewenangan dan fungsi masing-masing.
Baca juga: Asap Karhutla Berdampak pada 1.673 Penerbangan, Kemenhub Prioritaskan Keselamatan | Wagub Kalbar Dorong Penyelarasan Data Karhutla dan Percepatan Bantuan ke Sekadau | Ragam Peristiwa Nasional: Dari Masa Depan Kerja di Era AI hingga Penanganan Karhutla
