Jakarta | Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengungkapkan telah melakukan 94 kali penindakan terhadap upaya penyelundupan emas dari Indonesia ke luar negeri. Penindakan tersebut menjadi bagian penting dalam pengawasan arus barang lintas negara, khususnya terhadap komoditas emas yang berusaha dibawa keluar melalui jalur yang tidak sesuai dengan ketentuan. Dari seluruh rangkaian penindakan itu, aparat mengamankan barang bukti dengan total berat mencapai 353 kilogram.
Jumlah tersebut menunjukkan besarnya skala perkara yang berhasil diungkap oleh Bea dan Cukai. Setiap tindakan penegakan hukum menghasilkan penyitaan barang bukti yang kemudian menjadi dasar untuk mengungkap praktik penyelundupan emas. Data mengenai 94 penindakan dan 353 kilogram barang bukti disampaikan sebagai gambaran penanganan terhadap upaya membawa emas dari Indonesia ke luar negeri secara tidak resmi.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut praktik penyelundupan emas sebagai persoalan besar. Pernyataan tersebut disampaikan ketika pengungkapan mengenai penindakan dilakukan dalam konferensi pers APBN Kita di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, pada Jumat, 9 Oktober 2026. Dalam kesempatan itu, informasi mengenai jumlah penindakan dan total barang bukti menjadi bagian dari penjelasan pemerintah terkait penanganan penyelundupan emas. Pengungkapan tersebut menegaskan bahwa praktik membawa emas ke luar negeri melalui jalur penyelundupan merupakan isu yang mendapat perhatian dalam pelaksanaan pengawasan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Penindakan terhadap penyelundupan emas dilakukan di berbagai titik keluar-masuk barang, terutama pelabuhan dan bandara. Kedua jalur tersebut memiliki peran penting dalam pergerakan barang antarwilayah maupun lintas negara sehingga menjadi bagian utama dari pengawasan Bea Cukai. Pemeriksaan dilaksanakan sebagai proses pengendalian arus barang, dengan memperhatikan dokumen, karakteristik kiriman, serta hasil pemantauan terhadap barang yang melintas.
Di pelabuhan, pengawasan mencakup arus barang yang diangkut melalui jalur laut, baik dalam kegiatan penerimaan maupun pengiriman. Sementara itu, bandara menjadi titik pengawasan bagi barang yang bergerak melalui jalur udara. Pada kedua jenis lokasi tersebut, petugas dapat melakukan pemeriksaan sesuai kewenangan dan prosedur yang berlaku. Penindakan kemudian dilakukan apabila hasil pengawasan menunjukkan adanya barang yang perlu diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Barang bukti emas yang diamankan tidak hadir dalam satu bentuk yang seragam. Dalam penindakan, emas dapat ditemukan dalam bentuk bubuk, lempengan, maupun bentuk bulat. Perbedaan bentuk ini menunjukkan bahwa pengawasan tidak hanya berfokus pada produk emas yang tampak seperti perhiasan atau barang jadi, tetapi juga mencakup material dan bentuk lain yang memiliki karakteristik berbeda. Karena itu, pengenalan terhadap ragam fisik barang menjadi salah satu unsur penting dalam pemeriksaan.
Variasi tersebut juga memperlihatkan besarnya cakupan pekerjaan operasional Bea Cukai. Petugas perlu mengidentifikasi, mencatat, dan mengamankan barang dengan bentuk yang beragam sebelum dilakukan proses sesuai ketentuan. Setiap temuan diperlakukan sebagai bagian dari rangkaian pengawasan yang memerlukan ketelitian, mulai dari pemeriksaan awal hingga penanganan barang bukti. Pengawasan di pelabuhan dan bandara dengan demikian tidak hanya berkaitan dengan lokasi penindakan, tetapi juga kemampuan untuk mengenali berbagai wujud emas yang masuk dalam arus barang.
Gambaran ini menegaskan bahwa penindakan dilakukan melalui pengawasan pada jalur transportasi utama dan tidak terbatas pada satu jenis barang. Pelabuhan dan bandara menjadi ruang penting untuk menjaga kepatuhan terhadap ketentuan perdagangan serta memastikan barang yang melintas dapat diperiksa secara terukur.
Pemerintah terus memperketat pengawasan terhadap pengiriman emas ilegal, termasuk emas yang berasal dari kegiatan pertambangan di dalam negeri. Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan setiap emas yang dibawa ke luar wilayah Indonesia memiliki asal-usul, dokumen, dan jalur pengiriman yang dapat dipertanggungjawabkan. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak membiarkan komoditas bernilai tinggi keluar dari Indonesia melalui cara yang menghindari ketentuan resmi. Pengawasan juga mencakup pemeriksaan terhadap barang, dokumen, serta pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pengiriman.
Dalam pelaksanaannya, Bea Cukai menjalankan penindakan bersama aparat penegak hukum lainnya. Koordinasi lintas lembaga diperlukan karena dugaan penyelundupan emas dapat berkaitan dengan rangkaian kegiatan yang lebih luas, mulai dari perolehan, pengumpulan, pengangkutan, hingga pengiriman ke luar negeri. Melalui kerja sama tersebut, aparat dapat menelusuri pelanggaran secara lebih menyeluruh dan mengambil tindakan sesuai kewenangan masing-masing. Sikap ini sejalan dengan penegasan Suahasil bahwa pemerintah terus menjaga pengawasan dan penindakan terhadap pengeluaran emas yang dilakukan secara ilegal, termasuk yang bersumber dari pertambangan domestik.
Namun, kebijakan pengawasan yang lebih ketat tidak berarti seluruh pengiriman emas ke luar negeri dilarang. Ekspor emas tetap diperbolehkan apabila dilakukan melalui prosedur ekspor resmi dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Pelaku usaha perlu mengikuti persyaratan administratif, kepabeanan, serta aturan lain yang mengatur komoditas tersebut. Sebaliknya, membawa emas keluar negeri tanpa prosedur yang sah, tanpa dokumen yang dipersyaratkan, atau dengan cara menghindari pemeriksaan merupakan tindakan penyelundupan. Perbedaan ekspor resmi dan penyelundupan terletak pada kepatuhan terhadap jalur serta ketentuan hukum yang berlaku. Karena itu, pengiriman emas harus dilakukan secara transparan agar kegiatan perdagangan tetap sah dan pengawasan negara dapat berjalan efektif.
Data ekspor emas resmi Indonesia menunjukkan perubahan setelah bea keluar diberlakukan pada akhir 2025. Sepanjang 2025, volume ekspor resmi tercatat mencapai 19,66 ton. Pada 2026, jumlah tersebut tercatat sebesar 3,74 ton. Perbandingan ini menggambarkan perbedaan volume ekspor resmi kedua periode, terutama setelah kebijakan bea keluar mulai diterapkan. Angka tersebut menjadi bagian penting dalam melihat perkembangan perdagangan emas melalui jalur resmi.
Selain perubahan volume, jumlah perusahaan yang tercatat sebagai eksportir resmi juga mengalami penurunan. Pada 2025, terdapat 15 perusahaan yang melakukan ekspor emas secara resmi. Jumlah itu kemudian menjadi lima perusahaan pada 2026. Dengan demikian, data resmi memperlihatkan bahwa aktivitas ekspor emas dilakukan oleh lebih sedikit perusahaan pada periode setelah pemberlakuan bea keluar, sementara volume yang tercatat juga berada di bawah capaian tahun sebelumnya.
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Djaka Budi Utama, menilai bahwa sejumlah perusahaan memilih menahan emas setelah bea keluar diberlakukan. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai penjelasan mengenai perubahan yang terlihat pada data ekspor resmi, tanpa menyimpulkan faktor lain di luar keterangan tersebut. Di sisi penerimaan negara, Djaka menyebut ekspor emas resmi pada 2026 menghasilkan penerimaan sekitar Rp385,2 miliar. Nilai ini menunjukkan penerimaan yang tercatat dari kegiatan ekspor melalui jalur resmi selama periode tersebut. Perkembangan volume, jumlah eksportir, dan penerimaan itu menjadi indikator utama untuk memantau dampak kebijakan bea keluar terhadap perdagangan emas resmi Indonesia.
Baca juga: Ekspor Emas Menyusut, Hanya Lima Perusahaan yang Tercatat hingga September 2026 | Perubahan Cuaca Jawa Barat pada 12 Oktober, Hujan Berpotensi Meluas
