Jakarta | Kementerian Haji dan Umrah mendorong agar revisi Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji memperjelas sekaligus memperkuat peran Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Arah perubahan ini dinilai penting untuk memastikan tata kelola dana haji tetap berfokus pada kebutuhan penyelenggaraan ibadah, dengan pengelolaan yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Penguatan mandat BPKH juga diharapkan memberi kepastian mengenai tanggung jawab lembaga dalam mengelola dana, menjaga keberlanjutan manfaatnya, serta mendukung kesiapan layanan bagi jemaah.
Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menyampaikan gagasan tersebut sebagai pembicara kunci dalam 8th International Hajj Fund Forum di Jakarta pada Jumat, 16 Oktober 2026. Ia menekankan bahwa dana haji perlu diperlakukan sebagai restricted fund, yaitu dana yang memiliki tujuan penggunaan khusus. Dengan prinsip ini, dana yang dihimpun untuk kepentingan haji harus tetap berada dalam lingkup peruntukannya dan tidak dialihkan untuk membiayai kegiatan di luar kepentingan tersebut.
Konsep dana terbatas itu menempatkan perlindungan hak dan kepentingan jemaah sebagai pertimbangan utama. Pengelolaan dana tidak semata-mata dinilai dari hasil investasi, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan tujuan penghimpunan dan kebutuhan penyelenggaraan haji. Karena itu, revisi undang-undang dapat menjadi ruang untuk merumuskan batas penggunaan dana, mempertegas mekanisme pengawasan, serta meningkatkan keterbukaan informasi kepada publik. Ketentuan yang jelas membantu mencegah perbedaan tafsir tentang pemanfaatan dana dan menjaga kepercayaan jemaah.
Dorongan pemerintah tersebut menegaskan perlunya keseimbangan pengelolaan yang produktif dan kepatuhan pada mandat khusus dana haji. BPKH tetap dapat mengelola dana secara profesional, namun setiap keputusan perlu selaras dengan tujuan pelayanan haji serta prinsip kehati-hatian. Melalui kerangka hukum yang diperbarui, pemerintah berharap tata kelola menjadi lebih kuat, konsisten, dan berpihak pada jemaah, sekaligus memastikan dana yang dipercayakan masyarakat digunakan secara bertanggung jawab untuk mendukung penyelenggaraan ibadah haji.
Pandangan Irfan Yusuf mengenai tata kelola dana haji menekankan perlunya meninjau pola pengelolaan agar manfaatnya dapat dioptimalkan bagi seluruh jemaah. Perhatian tersebut mencakup jemaah yang segera berangkat serta calon jemaah yang masih berada dalam masa tunggu. Keduanya memiliki kepentingan terhadap keberlanjutan dana dan nilai manfaat yang dihasilkan, meskipun kebutuhan waktunya berbeda. Karena itu, pengelolaan perlu mempertimbangkan keseimbangan keamanan dana, likuiditas untuk memenuhi kebutuhan keberangkatan, dan peluang memperoleh hasil yang wajar. Peninjauan bukan berarti mengabaikan kehati-hatian, melainkan mencari susunan kebijakan yang lebih sesuai dengan tujuan dan karakter dana haji.
Salah satu langkah yang didorong dalam pembahasan tersebut ialah diversifikasi investasi, yaitu menyebarkan penempatan dana ke beberapa instrumen atau sektor, bukan memusatkannya pada satu titik. Penyebaran dapat membantu mengelola risiko karena kinerja setiap instrumen tidak selalu bergerak dengan cara yang sama. Apabila satu penempatan menghadapi tekanan, penempatan lain mungkin memiliki kondisi berbeda. Namun, diversifikasi bukan jaminan bahwa kerugian tidak akan terjadi. Keputusan investasi tetap perlu didasarkan pada penilaian risiko, kepatuhan terhadap ketentuan, kualitas pihak pengelola, serta kemampuan instrumen memenuhi kebutuhan dana pada waktunya. Pemilihan portofolio juga harus mempertimbangkan prinsip syariah dan perlindungan kepentingan jemaah.
Dengan penempatan yang lebih tersebar dan terukur, terdapat peluang untuk memperoleh nilai manfaat yang lebih baik dibandingkan apabila dana terkonsentrasi pada satu jenis penempatan. Peluang tersebut perlu dipahami sebagai kemungkinan, bukan kepastian hasil. Setiap pilihan memiliki konsekuensi, termasuk perbedaan tingkat risiko, jangka waktu, dan kemudahan pencairan. Oleh sebab itu, evaluasi berkala dan keterbukaan informasi menjadi bagian penting dari tata kelola. Penjelasan mengenai alasan pemilihan instrumen, pengendalian risiko, dan penggunaan hasil pengelolaan dapat membantu publik memahami bagaimana dana dijaga. Arah kebijakan pada akhirnya perlu mengutamakan kesinambungan layanan haji serta manfaat yang adil, dengan tetap memperhatikan keamanan pokok dana dan kewajiban kepada jemaah.
Gagasan mengenai penguatan peran Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan perubahan arah tata kelola dana haji sedang dibicarakan dalam proses revisi Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji. Pembahasan tersebut merupakan bagian dari agenda legislasi pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), sehingga belum dapat dipandang sebagai kebijakan yang telah ditetapkan. Perubahan aturan ini berpotensi mencakup pengaturan kelembagaan dan pembagian peran dalam pengelolaan dana, tetapi rincian serta rumusan akhirnya masih bergantung pada proses pembahasan antarlembaga.
Pemerintah telah mengirimkan surat presiden kepada DPR RI sebagai langkah untuk melanjutkan proses legislasi revisi undang-undang tersebut. Pengiriman surat itu menandai berlanjutnya tahapan pembahasan, bukan pengesahan atas usulan tertentu. Selama proses berjalan, pemerintah dan DPR perlu membahas berbagai materi perubahan, menimbang kepentingan pengelolaan keuangan haji, serta menyusun ketentuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, informasi mengenai perubahan kewenangan maupun struktur pengelolaan sebaiknya dipahami sebagai bagian dari pembicaraan yang berlangsung, bukan sebagai keputusan yang sudah berlaku.
Irfan Yusuf menyampaikan bahwa pemerintah menginginkan penguatan peran BPKH. Pernyataan tersebut menunjukkan arah yang diharapkan pemerintah, tetapi tidak dengan sendirinya menjelaskan bentuk penguatan, batas kewenangan, atau mekanisme pelaksanaannya. Hal-hal itu masih perlu dirumuskan melalui pembahasan revisi bersama DPR RI. Penguatan kelembagaan BPKH juga termasuk pokok yang masih dibicarakan, sehingga belum menjadi keputusan final. Dengan demikian, perkembangan tata kelola dana haji tetap perlu dipantau seiring berjalannya proses legislasi. Rumusan undang-undang yang disepakati nantinya akan menjadi dasar untuk memahami secara lebih jelas peran BPKH dan tata kelola keuangan haji ke depan.
Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, menyampaikan bahwa Hajj Fund Forum ke-8 menjadi ruang penting untuk membahas pengelolaan dana haji di tengah tantangan yang semakin kompleks. Forum tersebut memberi kesempatan bagi para pemangku kepentingan untuk menelaah perubahan kebutuhan jemaah, kondisi ekonomi, serta tuntutan tata kelola yang akuntabel. Pembahasan ini diperlukan karena dana haji bukan sekadar sumber pembiayaan bagi pelaksanaan ibadah dalam satu musim keberangkatan. Dana tersebut juga perlu dikelola dengan pertimbangan jangka panjang, agar manfaatnya dapat dirasakan secara adil dan berkelanjutan.
Menurut catatan BPKH, dana kelolaan per September 2026 mencapai Rp185,73 triliun. Besarnya dana itu menunjukkan skala tanggung jawab yang diemban lembaga dalam menjaga amanah milik jemaah. Pengelolaan perlu memastikan tersedianya dana ketika biaya penyelenggaraan haji harus dibayarkan, sekaligus mempertahankan nilai pokok dan mengupayakan nilai manfaat secara terukur. Nilai manfaat dapat mendukung pembiayaan layanan, tetapi pemanfaatannya harus mempertimbangkan kemampuan dana untuk memenuhi kebutuhan pada tahun-tahun berikutnya. Dengan demikian, capaian imbal hasil bukan satu-satunya ukuran keberhasilan; keamanan, ketersediaan, dan kesinambungan dana juga menjadi bagian penting dari penilaian.
Dalam praktiknya, BPKH perlu memperhitungkan kebutuhan likuiditas agar kewajiban kepada jemaah yang segera berangkat dapat dipenuhi tepat waktu. Pada saat yang sama, prinsip kehati-hatian mengharuskan risiko investasi dinilai secara cermat, sementara kepatuhan syariah menjadi landasan dalam memilih instrumen dan mengelola aset. Optimalisasi nilai manfaat perlu berjalan seiring dengan kedua prinsip tersebut, bukan dengan mengambil risiko berlebihan. Pertimbangan lainnya adalah keseimbangan kebutuhan jemaah yang berangkat sekarang dan hak calon jemaah yang masih menunggu. Keputusan yang hanya berfokus pada kebutuhan jangka pendek dapat mengurangi ruang manfaat bagi jutaan pendaftar, termasuk generasi mendatang. Karena itu, tata kelola dana haji menuntut perencanaan yang transparan, disiplin, dan berorientasi lintas generasi, dengan evaluasi berkala atas kewajiban serta kemampuan dana.
Baca juga: Peringatan MSCI Picu Desakan Pembenahan Tata Kelola Pasar Modal Indonesia | Ketika Gen Z Memilih Fleksibilitas: Tantangan Baru bagi Pasar Rumah Subsidi
