JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 Oktober 2026, Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir September 2026 mencatat defisit sebesar Rp319 triliun. Nilai tersebut setara dengan 1,24% terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka ini menggambarkan posisi pelaksanaan anggaran negara selama sembilan bulan pertama tahun anggaran 2026.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menilai pelaksanaan APBN sampai dengan September 2026 masih berada di jalur yang sesuai dengan perencanaan pemerintah. Penilaian tersebut disampaikan dengan melihat perkembangan realisasi pendapatan negara dan belanja negara selama periode berjalan. Perbandingan penerimaan yang telah terkumpul dan belanja yang telah direalisasikan menjadi dasar untuk melihat posisi anggaran hingga akhir September.
Defisit Rp319 triliun menunjukkan bahwa realisasi belanja negara pada periode tersebut lebih besar dibandingkan pendapatan negara yang telah terealisasi. Dalam penyajian terhadap ukuran perekonomian nasional, posisi defisit itu tercatat sebesar 1,24% dari PDB. Dengan demikian, perkembangan APBN dapat dilihat melalui dua ukuran utama, yaitu nilai nominal defisit dan persentasenya terhadap PDB.
Pemerintah menyatakan bahwa capaian tersebut masih sesuai dengan rencana pelaksanaan anggaran. Pernyataan ini menempatkan realisasi APBN hingga September sebagai bagian dari perkembangan anggaran yang terus dipantau berdasarkan perbandingan pendapatan dan belanja negara. Posisi tersebut menjadi gambaran kinerja APBN sampai dengan berakhirnya kuartal ketiga 2026, tanpa mengubah penilaian bahwa pelaksanaannya masih berada dalam jalur perencanaan pemerintah.
Realisasi pendapatan negara hingga akhir September 2026 tercatat sebesar Rp2.341,5 triliun. Capaian tersebut setara dengan 74,2 persen dari target pendapatan yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk satu tahun penuh. Dengan demikian, pemerintah menilai penerimaan negara masih bergerak dalam jalur yang sejalan dengan rencana fiskal, meskipun pelaksanaan anggaran baru memasuki tiga perempat periode berjalan.
Perolehan ini menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kemampuan APBN menghimpun sumber pembiayaan bagi berbagai program negara. Pendapatan negara mencakup penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, serta komponen penerimaan lain yang diakui dalam struktur APBN. Kinerja hingga September memperlihatkan bahwa pelaksanaan kebijakan penerimaan tetap memberikan kontribusi berarti terhadap ruang fiskal pemerintah.
Persentase pencapaian tersebut juga perlu dibaca dengan mempertimbangkan pola penerimaan sepanjang tahun. Sebagian penerimaan dapat meningkat pada periode tertentu karena dipengaruhi jadwal pembayaran pajak, aktivitas ekonomi, kinerja perusahaan, maupun penerimaan dari pengelolaan sumber daya negara. Oleh sebab itu, capaian pada akhir September belum secara langsung menggambarkan hasil akhir tahunan, tetapi dapat menjadi dasar untuk memperkirakan kemampuan pemerintah memenuhi sasaran yang telah ditetapkan.
Pemerintah tetap perlu menjaga konsistensi penerimaan pada kuartal terakhir, terutama melalui penguatan administrasi perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan optimalisasi penerimaan bukan pajak. Langkah tersebut penting agar target tahunan dapat dicapai tanpa memberikan tekanan berlebihan terhadap kegiatan ekonomi. Dalam konteks evaluasi APBN, realisasi pendapatan sampai September menjadi sinyal bahwa sisi penerimaan masih mendukung pengelolaan anggaran sesuai arah kebijakan yang telah direncanakan.
Realisasi belanja negara hingga akhir September 2026 tercatat sebesar Rp2.660,5 triliun. Angka tersebut setara dengan 69,2% dari pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam APBN. Sementara itu, pendapatan negara yang berhasil dihimpun pemerintah berada di bawah jumlah belanja tersebut. Perbedaan realisasi belanja dan pendapatan itu menghasilkan defisit anggaran sebesar Rp319 triliun.
Defisit tersebut mencerminkan posisi ketika pengeluaran negara lebih besar daripada penerimaan yang masuk hingga periode pelaporan. Pemerintah menilai perkembangan itu masih berada dalam kerangka pelaksanaan APBN yang telah direncanakan. Belanja negara tetap dijalankan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan berbagai program dan kewajiban pemerintah, sedangkan pendapatan dihimpun sesuai dengan perkembangan penerimaan negara sampai akhir September.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan bahwa kondisi belanja yang lebih besar dibandingkan pendapatan merupakan bagian dari desain APBN. “APBN memang dirancang untuk membiayai belanja negara yang lebih besar dibandingkan pendapatan yang dihimpun pemerintah,” ujar Suahasil dalam paparannya. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa defisit tidak semata-mata menunjukkan penyimpangan dari rencana anggaran, melainkan merupakan konsekuensi dari kebijakan pengelolaan keuangan negara yang telah ditetapkan.
Penjelasan mengenai realisasi belanja, pendapatan, dan posisi defisit itu disampaikan dalam paparan APBN Kita pada Jumat, 9 Oktober 2026. Dalam pemaparan tersebut, pemerintah menyampaikan capaian pelaksanaan anggaran hingga September sekaligus memberikan konteks mengenai selisih pengeluaran dan penerimaan negara. Dengan realisasi belanja sebesar Rp2.660,5 triliun atau 69,2% dari pagu, pemerintah menempatkan angka defisit Rp319 triliun sebagai bagian dari perkembangan pelaksanaan APBN yang masih sesuai dengan rencana.
Perkembangan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menunjukkan peningkatan dibandingkan posisi pada bulan sebelumnya. Defisit yang sebelumnya berada di kisaran 0,9 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) meningkat menjadi Rp319 triliun atau sekitar 1,24 persen terhadap PDB pada akhir September 2026. Perubahan tersebut mencerminkan dinamika penerimaan negara dan belanja pemerintah sepanjang tahun berjalan, termasuk kebutuhan untuk menjaga aktivitas ekonomi serta memenuhi berbagai prioritas pembangunan.
Meski mengalami pelebaran, pemerintah menilai posisi tersebut masih sesuai dengan arah pelaksanaan APBN. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa kondisi defisit masih on track, mengingat APBN sejak awal memang dirancang untuk berjalan dengan defisit. Dengan demikian, kenaikan defisit hingga September tidak serta-merta menunjukkan penyimpangan dari rencana fiskal, melainkan menjadi bagian dari ruang kebijakan yang telah diperhitungkan dalam penyusunan anggaran.
Pemerintah selanjutnya akan menjaga pelaksanaan anggaran agar tetap sejalan dengan target fiskal 2026. Pengendalian belanja, penguatan penerimaan negara, serta pemantauan perkembangan ekonomi menjadi bagian penting untuk memastikan keseimbangan kebutuhan pembiayaan dan kesinambungan fiskal. Berdasarkan proyeksi pemerintah, defisit APBN diperkirakan mencapai sekitar 2,8 persen terhadap PDB pada akhir tahun. Angka tersebut masih diarahkan berada di bawah batas maksimal 3 persen terhadap PDB sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku, sehingga pelaksanaan anggaran tetap berada dalam koridor target fiskal yang telah ditetapkan.
