Jakarta | James A. Robinson, peraih Nobel Ekonomi 2024, mengingatkan bahwa kekayaan sumber daya alam tidak otomatis menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi yang kuat. Negara yang menjadikan minyak, gas, mineral, atau komoditas primer sebagai satu-satunya penggerak perekonomian menghadapi risiko besar karena pendapatannya sangat bergantung pada kondisi eksternal. Ketika struktur ekonomi tidak dibangun secara beragam dan tidak ditopang institusi yang inklusif, peningkatan pendapatan dari sumber daya alam dapat menghasilkan kemajuan yang tampak cepat, tetapi rapuh dan sulit dipertahankan.
Menurut Robinson, keuntungan komoditas sering kali muncul karena perubahan atau kenaikan harga di pasar global, bukan semata-mata karena peningkatan produktivitas domestik. Kenaikan harga tersebut dapat memperbesar penerimaan negara, mendorong investasi, dan menciptakan kesan bahwa pertumbuhan berlangsung secara permanen. Padahal, harga komoditas dapat turun, permintaan dapat berubah, dan cadangan yang dieksploitasi tidak bersifat tidak terbatas. Karena itu, pendapatan dari sektor ekstraktif seharusnya digunakan untuk memperkuat pendidikan, kesehatan, teknologi, serta sektor produktif lainnya, bukan menjadi alasan untuk menunda diversifikasi ekonomi.
Robinson juga menyatakan bahwa pertumbuhan tinggi dapat berakhir ketika aktivitas ekstraksi menurun atau harga komoditas berubah. Ia menyebut Guinea Ekuatorial, Azerbaijan, dan Turkmenistan sebagai contoh negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam, tetapi dinilai menyia-nyiakan peluang tersebut. Ketergantungan yang terlalu besar pada komoditas membuat manfaat kekayaan tidak selalu tersebar luas kepada masyarakat. Dalam kondisi demikian, pertumbuhan dapat meningkatkan pendapatan nasional untuk sementara tanpa memperbaiki kualitas institusi, memperluas kesempatan ekonomi, atau membangun ketahanan jangka panjang. Peringatan ini menunjukkan bahwa sumber daya alam hanya dapat menjadi modal pembangunan apabila dikelola melalui tata kelola yang transparan, akuntabel, dan mampu mendorong partisipasi masyarakat.
James A. Robinson menilai target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8 persen tidak cukup ditopang oleh kebijakan makroekonomi, investasi, atau pembangunan infrastruktur semata. Pertumbuhan yang kuat dan berkelanjutan memerlukan institusi ekonomi yang inklusif, yaitu aturan dan tata kelola yang membuka akses luas terhadap kesempatan ekonomi. Dalam kerangka ini, negara perlu memastikan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga memiliki ruang untuk berpartisipasi, berinovasi, membangun usaha, dan menikmati hasil dari aktivitas ekonomi.
Institusi inklusif menciptakan insentif yang mendorong individu, perusahaan, serta pelaku kewirausahaan untuk mengambil risiko produktif. Kepastian hukum, perlindungan terhadap hak kepemilikan, persaingan yang sehat, akses terhadap pembiayaan, dan kesempatan memperoleh pendidikan merupakan bagian penting dari lingkungan tersebut. Kebijakan ekonomi juga perlu menghindari pemberian keistimewaan yang hanya menguntungkan kelompok tertentu. Semakin luas masyarakat dapat memasuki pasar dan mengembangkan kapasitasnya, semakin besar pula peluang terbentuknya produktivitas, inovasi, dan lapangan kerja baru.
Pandangan tersebut sejalan dengan argumen Robinson bersama Daron Acemoglu dalam buku Why Nations Fail. Mereka menjelaskan bahwa keberhasilan ekonomi suatu negara sangat dipengaruhi oleh institusi yang memungkinkan banyak pihak mengambil keputusan dan memperoleh manfaat dari peluang yang tersedia. Sebaliknya, institusi ekstraktif cenderung memusatkan kekuasaan dan sumber daya, sehingga menghambat inovasi serta membatasi potensi pertumbuhan. Robinson menyampaikan gagasan itu dalam acara Indonesia Policy Forum 2026 yang digelar Prasasti di Jakarta pada Selasa, 13 Oktober 2026. Dalam konteks Indonesia, agenda pertumbuhan cepat perlu berjalan bersamaan dengan perluasan akses, penguatan akuntabilitas, dan penciptaan kesempatan yang lebih merata.
James A. Robinson menilai target pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 8 persen tidak dapat hanya mengandalkan pendapatan dari sumber daya alam. Penerimaan dari minyak, gas, batu bara, mineral, dan komoditas lain memang dapat memperkuat anggaran negara serta mendorong aktivitas ekonomi dalam jangka pendek. Namun, sumber daya tersebut memiliki keterbatasan karena cadangannya tidak tak terbatas dan harganya sangat dipengaruhi oleh kondisi pasar global. Karena itu, keuntungan dari sektor ekstraktif perlu dikelola sebagai modal untuk membangun sumber pertumbuhan yang lebih beragam.
Menurut pandangan tersebut, pendapatan sumber daya alam seharusnya dilanjutkan melalui investasi produktif di sektor-sektor lain. Investasi dapat diarahkan pada pendidikan, kesehatan, infrastruktur, manufaktur, teknologi, pertanian bernilai tambah, serta layanan modern. Langkah ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga meningkatkan kemampuan ekonomi untuk menghasilkan pendapatan setelah komoditas mengalami penurunan harga atau cadangannya berkurang. Dengan demikian, kekayaan alam berfungsi sebagai jembatan menuju perekonomian yang lebih kompleks, bukan sebagai tujuan pembangunan itu sendiri.
Robinson mengaitkan pola tersebut dengan pengalaman Oman, Arab Saudi, dan Botswana. Negara-negara itu berupaya memanfaatkan penerimaan dari sumber daya alam untuk melakukan diversifikasi ekonomi. Pendapatan dari minyak, gas, atau mineral digunakan untuk membangun infrastruktur, memperkuat kapasitas manusia, dan mengembangkan bidang usaha baru. Strategi semacam ini menunjukkan bahwa keberadaan sumber daya alam tidak otomatis menghambat kemajuan. Hasil akhirnya sangat bergantung pada kualitas pengelolaan, arah investasi, dan kemampuan institusi memastikan bahwa keuntungan tersebut digunakan untuk kepentingan jangka panjang.
Pertumbuhan yang bertumpu pada tingginya harga komoditas dan peningkatan kegiatan ekstraksi dapat berlangsung selama satu dekade, tetapi momentum itu tidak menjamin kemakmuran yang berkelanjutan. Jika penerimaan hanya digunakan untuk konsumsi, proyek jangka pendek, atau memperluas ketergantungan pada komoditas, kekayaan dapat hilang ketika harga turun dan sumber daya menipis. Agar pertumbuhan di atas 8 persen bertahan, Indonesia perlu mengubah pendapatan alam menjadi aset produktif di berbagai sektor. Diversifikasi inilah yang memungkinkan pertumbuhan tetap berjalan ketika siklus komoditas berakhir.
Menurut James A. Robinson, jalur menuju pertumbuhan ekonomi 8 persen bertumpu pada tiga faktor yang saling berkaitan. Faktor pertama adalah akumulasi faktor produksi, termasuk modal, tenaga kerja, keterampilan, infrastruktur, dan kapasitas organisasi. Peningkatan jumlah serta kualitas faktor-faktor tersebut memungkinkan perusahaan memperluas kegiatan, meningkatkan produktivitas, dan menghasilkan barang maupun jasa dengan nilai tambah lebih tinggi. Akumulasi ini memerlukan investasi yang konsisten, baik dari pemerintah maupun sektor swasta, serta kebijakan yang mampu menjaga kepastian usaha.
Faktor kedua adalah adopsi teknologi. Negara tidak harus selalu menjadi penemu utama untuk memperoleh manfaat dari kemajuan teknologi, tetapi perlu memiliki kemampuan untuk mengadopsi, menyesuaikan, dan menyebarkannya secara cepat. Akses terhadap teknologi digital, mesin modern, pengetahuan, serta jaringan pendidikan dan riset dapat mempercepat transformasi berbagai sektor. Namun, manfaat tersebut tidak muncul secara otomatis. Tenaga kerja harus memiliki keterampilan yang relevan, sementara perusahaan memerlukan pembiayaan dan lingkungan regulasi yang mendukung inovasi.
Faktor ketiga ialah struktur institusi yang menyediakan insentif dan peluang. Ketersediaan sumber daya alam, menurut Robinson, tidak dengan sendirinya menjamin pertumbuhan berkelanjutan. Negara juga membutuhkan aturan yang melindungi hak ekonomi, memperkuat persaingan yang sehat, mengurangi ketidakpastian, dan membuka akses yang lebih luas terhadap pendidikan, modal, serta pasar. Institusi yang inklusif mendorong lebih banyak individu dan perusahaan untuk mengambil risiko produktif, membangun usaha, dan berinvestasi dalam jangka panjang.
Ketiga unsur tersebut membentuk satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Institusi inklusif menciptakan peluang dan kepercayaan, sehingga kewirausahaan dapat berkembang dan investasi mengalir ke berbagai sektor, bukan hanya ke bidang yang bergantung pada komoditas. Investasi kemudian memperkuat kapasitas produksi, meningkatkan keterampilan, dan memperluas kemampuan mengadopsi teknologi. Sebaliknya, teknologi dan produktivitas yang meningkat dapat memperbesar kesempatan ekonomi bagi kelompok yang lebih luas. Hubungan timbal balik inilah yang menjadi dasar untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi tinggi secara konsisten, bukan sekadar mencapainya dalam waktu singkat.
Baca juga: Polisi Ungkap Motif Ekonomi di Balik Pembunuhan Wanita di Kos Pinang Ranti | Perusahaan Swasta Menjadi Penopang Utama Nilai Tambah Ekonomi Indonesia | Balé by BTN Catat Pertumbuhan Transaksi dan Pengguna hingga September 2026
